Sohibul Iman Bawa Usulan HNW: MPR Perlu Punya UU Khusus di Luar UU MD3

kumparanNEWSverified-green

·waktu baca 2 menit

google
Ikuti kumparan di Google
info
Jadikan kumparan sebagai preferensi terpercayamu di Google
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-circle
more-vertical
Ketua MPR RI Ahmad Muzani melantik Mohamad Sohibul Iman sebagai Wakil Ketua MPR RI periode 2024-2029 melalui mekanisme PAW di Gedung Nusantara IV, Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (16/11/2026). Foto: Zahira Hilman/kumparan
zoom-in-whitePerbesar
Ketua MPR RI Ahmad Muzani melantik Mohamad Sohibul Iman sebagai Wakil Ketua MPR RI periode 2024-2029 melalui mekanisme PAW di Gedung Nusantara IV, Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (16/11/2026). Foto: Zahira Hilman/kumparan

Wakil Ketua MPR RI dari PKS, Mohamad Sohibul Iman, mengungkapkan sejumlah usulan yang disampaikan pendahulunya, Hidayat Nur Wahid (HNW), untuk penguatan kelembagaan MPR.

Salah satunya, MPR diharapkan memiliki undang-undang (UU) khusus yang terpisah dari UU MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3).

Sohibul mengatakan, usulan tersebut disampaikan HNW saat keduanya berdiskusi pada Senin (16/11) pagi, sebelum dirinya dilantik sebagai Wakil Ketua MPR RI melalui mekanisme Pergantian Antar Waktu (PAW).

“Yang pertama adalah terkait dengan keberadaan undang-undang khusus tentang MPR. Kalau sekarang kan ada di dalam MD3, nah nanti diharapkan ada undang-undang khusus ya,” ungkap Sohibul kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (16/11).

Menurut Sohibul, HNW menilai pengaturan mengenai MPR perlu diperkuat melalui regulasi tersendiri. Ia pun menyambut baik usulan tersebut dan berencana memperjuangkannya bersama pimpinan MPR lainnya.

“Nah ini, saya kira satu usulan yang baik dari Pak Hidayat, dan saya akan nanti berusaha untuk memperjuangkannya di pimpinan MPR ke depan, mudah-mudahan itu bisa terealisasi,” katanya.

Selain UU khusus MPR, kata Sohibul, HNW juga mengusulkan pembentukan majelis kehormatan di lingkungan MPR. Usulan ini berkaitan dengan belum adanya lembaga yang secara khusus menangani persoalan kehormatan dan etik di MPR.

Ketua MPR RI Ahmad Muzani melantik Mohamad Sohibul Iman sebagai Wakil Ketua MPR RI periode 2024-2029 melalui mekanisme PAW di Gedung Nusantara IV, Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (16/11/2026). Foto: Zahira Hilman/kumparan

Ia membandingkan kondisi tersebut dengan DPR dan DPD yang telah memiliki perangkat kehormatan masing-masing.

“Beliau menyampaikan pada saya terkait dengan majelis kehormatan. Jadi, DPR, DPD sekarang sudah punya ya dewan, mahkamah kehormatan dewan ya kan, hanya MPR yang belum ada,” tutur Sohibul.

Padahal, menurutnya, MPR memiliki peran dalam menetapkan ketetapan terkait etika kehidupan berbangsa dan bernegara.

“Padahal sesungguhnya yang membuat TAP MPR terkait dengan masalah etika berbangsa dan bernegara itu adalah MPR. Tapi ternyata MPR sendiri belum memiliki majelis kehormatannya,” lanjutnya.

Sohibul Iman baru saja dilantik sabagai wakil ketua MPR menggantikan Hidayat Nur Wahid yang memilih mundur dari jabatan itu.

Mohamad Sohibul Iman adalah Presiden PKS periode 2015–2020 yang dikenal sebagai figur intelektual berlatar belakang pendidikan teknik dari Jepang.

Sohibul lahir di Tasikmalaya tahun 1965. Dia pernah menjadi Rektor Universitas Paramadina dan beberapa kali terpilih sebagai anggota DPR.