KDM: Pemprov Belum Jadi Investor Tunggal BRT, Fokus Bangun Infrastruktur Merata
PerbesarGubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi (KDM) menegaskan Pemerintah Provinsi Jawa Barat belum menjadi investor tunggal dalam pembangunan Bus Rapid Transit (BRT) Bandung Raya karena pemerintah daerah masih memprioritaskan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah provinsi. Nilai investrasi proyek itu sekitar Rp 1,3 triliun.
Pernyataan tersebut disampaikan Dedi usai menghadiri groundbreaking pembangunan infrastruktur BRT Bandung Raya dan penandatanganan kesepakatan sharing pendanaan Public Service Obligation (PSO) angkutan massal metropolitan berbasis jalan di Leuwipanjang, Kota Bandung, Rabu (22/7).
Menurut Dedi, anggaran Pemerintah Provinsi Jawa Barat tidak hanya diperuntukkan bagi pembangunan di Kota Bandung, tetapi harus dibagi secara adil untuk seluruh daerah.
Ia mengatakan jika seluruh anggaran difokuskan untuk pembangunan BRT di Bandung, pembangunan infrastruktur di daerah lain berpotensi terabaikan.
"Oh, kenapa investornya bukan Pemprov Jabar? Karena anggaran Jawa Barat bukan hanya untuk Kota Bandung, tetapi untuk wilayah se-Provinsi Jawa Barat," ujar Dedi.
Ia mencontohkan masyarakat di daerah lain, seperti Garut, juga membutuhkan pembangunan jalan dan infrastruktur yang layak.
"Nanti kalau terfokus semuanya di Kota Bandung, nanti orang Garut enggak kebagian jalan," katanya.
Karena itu, Pemprov Jawa Barat memilih membangun infrastruktur secara merata dan berkeadilan di seluruh wilayah.
Meski demikian, Dedi membuka peluang agar pada masa mendatang Pemerintah Provinsi Jawa Barat dapat menjadi investor utama dalam proyek transportasi serupa setelah kebutuhan pembangunan dasar di berbagai daerah terpenuhi.
"Ke depan, setelah itu terbangun semuanya, bisa jadi nanti Provinsi Jabar adalah investor tunggal," ujarnya.
Menurut Dedi, prinsip pemerataan pembangunan tetap menjadi prioritas agar seluruh masyarakat Jawa Barat dapat merasakan manfaat pembangunan secara adil.