Saat Politik Mengambil Alih Piring Anak, Antara Gizi Anak dan Gagap Arah

Ilustrasi makan bergizi: tak sekadar lezat, tapi perlu sistem yang adil, efisien, dan berpihak pada anak-anak yang benar-benar membutuhkan. Image by Michelle Pitzel from Pixabay

Ketika negara menjanjikan makan gratis kepada jutaan anak sekolah setiap hari, siapa yang bisa menolak? Rasanya tak ada. Apalagi jika program itu dikemas dengan narasi pengentasan stunting, pendidikan berkualitas, dan ekonomi kerakyatan.

Namun, seperti banyak hal dalam politik, apa yang terdengar indah tidak selalu baik untuk dikerjakan, terutama jika realitas di lapangan tak mendukung.

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi program unggulan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, kini sedang memasuki tahap awal realisasi.

Anggaran yang disiapkan tak main-main sekitar Rp 400–500 triliun selama lima tahun. Ini menjadikannya salah satu program sosial terbesar dalam sejarah republik.

Tapi justru karena itu, kita wajib bertanya, apakah ini benar-benar solusi, atau hanya politik elektoral yang diperpanjang masa tayangnya?

Bukan Gagal Niat, Tapi Gagal Nalar

Saya tidak meragukan itikad baik program ini. Tidak ada yang salah dari upaya negara memberi makan anak-anaknya. Namun, ketika program ini dirancang secara nasional, menyasar semua wilayah dan semua anak, lalu dijalankan sekaligus tanpa pilot project, yang dipertaruhkan bukan hanya APBN, tapi akal sehat publik.

Stunting adalah masalah serius. Data BPS 2022 menunjukkan 21,5% balita Indonesia mengalami stunting. Tetapi apakah jawaban terbaiknya adalah memberi makan semua anak, tanpa membedakan siapa yang butuh dan siapa yang tidak?

Logika Anggaran yang Menyesatkan

Dengan anggaran sekitar Rp 100 triliun per tahun, artinya negara akan mengalokasikan dana yang setara dengan total belanja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2023 hanya untuk urusan makan. Ini bukan prioritas, ini ketimpangan.

Sementara itu, belanja kesehatan daerah masih jauh dari ideal, infrastruktur sanitasi masih buruk, dan posyandu, garda terdepan pencegahan stunting, banyak yang hidup segan mati tak mau. Ironisnya, dana untuk “makan” tersedia tanpa syarat. Dana untuk “hidup sehat” dipersulit oleh birokrasi.

Siapa yang Siap Menyediakan Makan?

Mari bicara teknis. Banyak sekolah di Indonesia bahkan tidak memiliki dapur, air bersih, atau penyimpanan makanan yang layak. Di Papua, NTT, Maluku, hingga pedalaman Sumatera, tantangan logistik bukan sekadar pengadaan telur dan sayur, tapi memastikan makanan itu tidak basi dalam perjalanan.

Siapa yang akan memasak? Siapa yang menjamin kualitas gizi? Siapa yang bertanggung jawab jika anak keracunan makanan? Jika semua pertanyaan ini dijawab “nanti kita atur sambil jalan,” maka sesungguhnya kita sedang bermain-main dengan anggaran rakyat dan masa depan anak-anak kita.

Politik Pangan yang Menyandera Rakyat

Yang lebih mengkhawatirkan adalah efek jangka panjangnya yaitu ketergantungan sosial. Ketika negara terus memberi makan, maka keluarga mulai melepas tanggung jawab. Ketika sekolah menjadi kantin negara, maka orang tua menjadi penonton.

Program seperti ini bisa dengan mudah berubah dari intervensi gizi menjadi populisme pangan. Dari kebijakan strategis menjadi politik sedekah nasional. Rakyat tidak diberdayakan, hanya diberi. Dan negara pun pelan-pelan kehilangan kemampuan untuk bilang “cukup.”

Ada Alternatif yang Lebih Masuk Akal

Apakah kita harus berhenti membantu anak-anak? Tentu tidak. Tapi caranya harus lebih cerdas dan lebih tepat sasaran. Berikut tiga usulan sederhana tapi berdampak:

1. Fokuskan program pada keluarga miskin dan wilayah dengan stunting tinggi.

2. Tidak semua anak butuh makan gratis. Tapi semua anak miskin butuh gizi cukup.

3. Gunakan bantuan tunai bersyarat. Biarkan keluarga membeli sendiri bahan makanan bergizi, asal anak tetap hadir di sekolah dan aktif di posyandu.

4. Bangun dapur sekolah bertahap, berbasis kesiapan infrastruktur. Jangan dipaksakan nasional jika separuh sekolah belum punya tempat cuci tangan.

Kebijakan besar harus dimulai dari logika kecil. apa masalahnya, siapa sasarannya, dan siapa yang paling mampu menyelesaikannya. Negara boleh besar, tapi jangan gegabah. Bangsa ini pernah kenyang janji; sekarang waktunya lapar akal sehat.

Saatnya Menyehatkan Nalar Sebelum Menyehatkan Perut

Program Makan Bergizi Gratis bukan untuk ditolak, tapi untuk dikritik. Bukan karena buruk, tapi karena belum siap. Dan jika pemerintah tetap memaksakan skala nasional dalam tempo singkat, maka MBG bisa berubah menjadi Mimpi Besar Gagal, bukan hanya gagal memberi makan, tapi gagal menumbuhkan martabat kebijakan publik yang berpihak, cerdas, dan bermartabat.

Anak-anak tidak butuh negara yang memberi makan setiap hari.

Mereka butuh negara yang membangun keluarga agar bisa memberi makan sendiri, dengan layak dan bermartabat.

Oleh Imam Sahroni Darmawan

pegiat desa

*) Penulis adalah peneliti kebijakan publik yang aktif dalam isu ekonomi kerakyatan, desa, dan ketahanan sosial. Artikel ini merupakan opini pribadi dan tidak mencerminkan pandangan institusi mana pun.