Keapotekeran: Menegaskan Peran Apoteker di Tengah Kabut Istilah Kefarmasian

Kredit gambar: Ilustrasi buatan AI menggunakan ChatGPT/DALL·E oleh Ilham Hidayat (dokumen pribadi)

Kalau kamu buka Undang-Undang Kesehatan terbaru atau sekadar menelusuri peraturan soal obat-obatan, kamu pasti sering ketemu istilah “kefarmasian”. Keren sih kedengarannya, tapi kalau ditelisik lebih dalam, ternyata istilah ini terlalu luas—bahkan kerap menimbulkan kerancuan.

Masalahnya, "kefarmasian" itu ibarat kantong ajaib. Semua dimasukkan ke dalamnya: dari produksi, distribusi, pengadaan, sampai layanan yang sebenarnya bukan cuma dikerjakan apoteker. Bahkan, dalam beberapa peraturan, praktik kefarmasian bisa dilakukan oleh tenaga kesehatan non-apoteker dalam kondisi tertentu, selama memenuhi syarat perizinan. Nah, di sinilah kita mulai kehilangan jejak: sebenarnya, apa sih yang khas dari pekerjaan apoteker?

Nah, sekarang muncul usulan penting: bagaimana kalau kita mulai menggunakan istilah baru, yaitu "keapotekeran"?

Kenapa Harus "Keapotekeran"?

Buat kamu yang masih asing dengan istilah ini, "keapotekeran" adalah sebutan yang dimunculkan untuk menggambarkan praktik yang secara eksklusif menjadi ranah kerja apoteker. Bukan urusan pabrik obat atau jalur distribusi, tapi soal tanggung jawab klinis dan profesional yang hanya bisa dijalankan oleh apoteker—tenaga kesehatan dengan dasar keilmuan, etika profesi, dan kewenangan hukum dalam bidang farmasi.

Bandingkan dengan istilah lain yang sudah baku: "kedokteran" dari dokter, "keperawatan" dari perawat. Semuanya jelas dan mengerucut. Sementara "kefarmasian" itu terlalu longgar. Bisa berarti kegiatan teknis, bisa juga bisnis. Akibatnya? Praktik apoteker yang berbasis ilmu dan pelayanan kesehatan malah tenggelam dalam istilah yang terlalu generik.

Secara bahasa, "keapotekeran" juga masuk akal. Bentuk "ke-…-an" dalam bahasa Indonesia biasa dipakai untuk membentuk kata benda dari profesi. Jadi, kalau "keperawatan" dari perawat, kenapa kita nggak bisa punya "keapotekeran" dari apoteker?

Bukan Cuma Soal Istilah, Ini Soal Identitas

Mengganti atau menambah istilah bukan cuma soal gaya bahasa. Ini soal kejelasan identitas. Ketika apoteker ingin mengadvokasi peran dan kewenangan mereka, istilah yang digunakan harus tajam dan spesifik. Istilah "keapotekeran" bisa menjadi senjata linguistik yang ampuh.

Bayangkan kalau dalam peraturan tertulis: "praktik keapotekeran hanya dapat dilakukan oleh apoteker". Jauh lebih kuat daripada: "kegiatan kefarmasian harus melibatkan apoteker"—karena yang terakhir ini membuka ruang multitafsir. Dan ruang multitafsir itu sering kali dimanfaatkan oleh sektor-sektor yang tak punya kewenangan dalam layanan tapi tetap ingin masuk ke ruang layanan.

Apa Dampaknya Kalau Kita Pakai Istilah Ini?

Di dunia regulasi: Lebih mudah mengatur praktik apoteker dengan jelas. Nggak lagi dicampur dengan kegiatan non-klinis.

Di dunia pendidikan: Kurikulum dan uji kompetensi bisa lebih fokus dan tidak bias ke arah teknis semata.

Di mata publik: Apoteker jadi lebih dikenali sebagai profesi klinis yang punya kontribusi penting dalam penggunaan obat yang aman dan rasional.

Waktunya Berdiri Tegak Sebagai Profesi

Sudah saatnya kita berhenti menyembunyikan praktik apoteker di balik istilah luas bernama kefarmasian. Apoteker bukan sekadar pengelola obat. Mereka adalah profesional yang bekerja di titik kritis terapi: memastikan pasien dapat obat yang tepat, dosis yang aman, dan penggunaan yang rasional.

Jadi, yuk mulai biasakan memakai istilah "keapotekeran". Gunakan di kampus, di tempat praktik, di seminar, di medsos, bahkan kalau perlu: dorong masuk ke regulasi dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

Karena kalau bukan kita yang menegaskan identitas profesi apoteker, siapa lagi?