Hubungan Historis Wacana Pembelian Pulau Greenland dengan Manifest Destiny

Foto wilayah Greenland, sumber: shutterstock

Manifest Destiny adalah sebuah slogan yang digunakan Amerika untuk memvalidasi ekspansi wilayah di Amerika Utara pada abad ke 19. Gagasan ini pertama kali dikemukakan oleh John L. O'Sullivan, seorang partisan dari Partai Demokrat pada tahun 1845. Manifest Destiny awalnya merupakan desakan untuk melakukan ekspansi terhadap wilayah Texas. Kemudian pada akhir 1845 O'Sullivan mengembangkan gagasan ini dalam surat kabar New York Morning News. Khalayak ramai menanggapi gagasan ini sebagai pengawasan Illahi bahwa Amerika Serikat ditakdirkan oleh Tuhan untuk berekspansi ke seluruh Amerika Utara, dari Samudra Atlantik hingga Pasifik. Manifest Destiny berhasil membangun kepercayaan terhadap publik yang ditandai dengan keberhasilan di perang Amerika-Meksiko, Pembelian wilayah Louisiana (1803) dari Prancis, hingga pembelian wilayah Alaska (1867) dari Russia.

Amerika dibawah kepemimpinan Donald Trump memiliki ambisi besar dalam upaya untuk menguasai Greenland. Lantas Apakah upaya Trump ini merupakan kelanjutan Manifest Destiny? Di sini penulis membatasi cakupan pembahasan hanya berfokus pada hubungan historis wacana pembelian Greenland dengan pembelian Louisiana dan Alaska.

Wacana pembelian wilayah Greenland dari Denmark bukan merupakan isu baru yang bicarakan para pejabat di Washington, upaya ekspansi ke wilayah tersebut sudah berlangsung lama. Ketertarikan Amerika terhadap wilayah Greenland pertama kali mencuat setelah keberhasil Amerika membeli Alaska pada tahun 1867. Kemudian pasca Perang Dunia II, ketika masa pemerintahan Presiden Truman (1946), Amerika menawarkan 100 juta dollar kepada Denmark untuk melepaskan pulau di wilayah lingkaran Arktik tersebut. Namun upaya Amerika untuk membeli Greenland selalu mendapatkan penolakan dari Kerajaan Denmark.

Jika dihubungkan wacana pembelian wilayah Greenland dengan pembelian wilayah Alaska dan Louisiana tentunya memiliki kesamaan motif, yaitu upaya Amerika memperluas wilayah, memperluas pengaruh, hingga upaya menguasai sumber dayanya. Pembelian wilayah Louisiana ditujukan untuk mengamankan jalur perdagangan vital di wilayah Sungai Mississippi dan pelabuhan New Orleans yang strategis. Disisi lain pembelian Alaska memiliki tujuan untuk menghimpit pengaruh Inggris dari selatan dan utara yang saat itu masih berkuasa di Kanada. Rencana pembelian wilayah Greenland juga memiliki motif yang sama, bagaimana Amerika yang berambisi memperkuat pengaruhnya di wilayah Arktik dalam upaya menyaingi Rusia.

Motif ekonomi juga menjadi landasan lain bagi Amerika untuk menguasai atau membeli suatu wilayah. Aliran Sungai Mississippi yang berada di Louisiana memiliki peranan penting bagi Amerika untuk mengembangkan sektor pertaniannya. Sedangkan di Alaska, penemuan emas, minyak, hingga batubara di ujung benua Amerika tersebut memberikan keuntungan besar bagi negeri Paman Sam. Survei Badan Geologi AS (USGS) menyakini bahwa Pulau Greenland memiliki cadangan migas yang sangat besar, sehingga tidak mengherankan bila Amerika sangat berambisi untuk menguasai wilayah tersebut.

Namun upaya dalam menguasai Greenland tak semudah ketika Amerika mengakuisisi Louisiana dan Alaska. Sejak tahun 1979 Greenland merupakan wilayah otonom yang berada dibawah Kerajaan Denmark. Jika Amerika tetap bersikukuh ingin menguasai Greenland, tentunya akan melanggar kedaulatan negara lain. Hal ini juga tercantum dalam Piagam PBB pasal 2 ayat 4 tentang larangan akuisisi wilayah dengan kekerasan, meskipun “pembelian sukarela” masih mungkinkan jika disetujui Denmark dan referendum Greenland. Namun hingga saat ini belum ada respon positif dari pihak Denmark mengenai wacana pembelian wilayah tersebut.

Ambisi Amerika ini tentu dapat dikatakan sebagai kelanjutan dari Manifest Destiny, namun tidak sesederhana konsep takdir Ilahi. Faktor geopolitik, keamanan, kedaulatan, hingga ekonomi sangat mempengaruhi tujuan Amerika ini. Menguasai Greenland tidak semudah ketika menguasai Louisiana dan Alaska yang dapat dibeli layak properti, terdapat hak rakyat Greenland dan hukum internasional yang menghambat tujuan tersebut.