news-card-video
Jakarta
imsak
subuh
terbit
dzuhur
ashar
maghrib
isya

14 Tahun Damai Aceh, 100 Eks GAM Peroleh Lahan Pertanian

Konten Media Partner
15 Agustus 2019 14:35 WIB
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Penyerahan sertifikat tanah secara simbolis kepada mantan kombatan GAM, saat peringatan 14 tahun MoU Helsinki. Foto: Habil Razali/acehkini
zoom-in-whitePerbesar
Penyerahan sertifikat tanah secara simbolis kepada mantan kombatan GAM, saat peringatan 14 tahun MoU Helsinki. Foto: Habil Razali/acehkini
ADVERTISEMENT
Sebanyak 100 orang eks kombatan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) di Kabupaten Pidie Jaya, Aceh, memperoleh masing-masing dua hektare tanah perkebunan dan pertanian. Penyerahan lahan secara simbolis dilakukan pada peringatan Hari Damai Aceh 14 Tahun MoU Helsinki di Taman Sultanah Safiatuddin, Kamis (15/8).
ADVERTISEMENT
Perang antara GAM dan Republik Indonesia selama 29 tahun (1976-2005) berakhir pada meja perundingan di Kota Helsinki, Finlandia, 15 Agustus 2005. Nota kesepahaman perdamaian itu dikenal dengan istilah MoU Helsinki.
Penyerahan sertifikat tanah secara simbolis kepada lima mantan GAM itu dilakukan oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Aceh, Saiful, dan turut disaksikan Plt Gubernur Aceh, Nova Iriansyah; dan Wali Nanggroe Aceh, Paduka Yang Mulia Al-Mukarram Malik Mahmud Al-Haythar.
Ketua Badan Reintegrasi Aceh (BRA), M. Yunus, mengatakan penyerahan tanah kepada eks GAM hingga 14 tahun damai Aceh masih dalam proses, dengan target tahun 2020 mencapai 20 ribu hektare. Menurutnya, pembagian itu dilakukan secara bertahap.
"Selebihnya masih dalam tahap proses, ke depan bisa dibagikan lebih banyak. Target di tahun 2020, 20 ribu hektare tanah untuk kombatan bisa dibagikan. Pembagian ini dilakukan secara bertahap," kata Yunus kepada jurnalis.
ADVERTISEMENT
Menurut dia, tanah tersebut akan diberikan kepada tiga kriteria, yakni kombatan GAM, tahanan politik dan narapidana politik (Tapol/Napol), dan masyarakat korban konflik.
"Lahan ini dikhususkan untuk sektor perkebunan atau pertanian," ujar dia.
Selama ini, BRA terkendala anggaran. Kendati sudah mengajukan permohonan dengan jumlah anggaran hampir mencapai Rp 1 triliun, tapi sampai sekarang belum ada respons.
"Sangat kewalahan bagi kami adalah masalah anggaran untuk membuat kegiatan yang bersangkutan dengan korban konflik, kombatan dan Tapol/Napol," tutur dia. []
Wali Nanggroe Aceh, Malik Mahmud (depan); dan Plt Gubernur Aceh, Nova Iriansyah, menyantuni anak yatim, saat peringatan 14 tahun damai Aceh. Foto: Pangeran Piadah
Reporter: Habil Razali