BPKS Sabang Kerja Sama Pengelolaan Pelabuhan dengan PT Krakatau Bandar Samudera

Penandatanganan kerja sama BPKS Sabang dengan PT KBS. Foto: Humas BPKS

Pemerintah Aceh melalui Badan Pengusahaan Kawasan Sabang (BPKS) melakukan kerja sama pengelolaan pelabuhan dengan dengan PT Krakatau Bandar Samudera (KBS). Penandatanganan dilakukan di Wisma Baja, Gedung Krakatau Steel, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Kamis (27 Mei 2021).

"Penandatanganan kerja sama ini dalam bentuk integrasi pengengelolaan pelabuhan guna mewujudkan konektivitas global supply chain di Indonesia," ujar Kepala BPKS, Iskandar Zulkarnain dalam keterangan tertulisnya.

Sebagai lembaga pemerintah non-struktural, pengembangan Pelabuhan Sabang dan juga Pulo Aceh diharapkan dapat dioptimalkan secara baik. Hal itu tentu atas dukungan berbagai pihak, termasuk dari PT KBS. "Melalui kerja sama antara BPKS dengan PT KBS, besar harapan kami agar Pelabuhan Bebas Sabang ini dapat mendongkrak perekonomian khususnya di Sabang, dan ekonomi secara nasional," jelasnya.

Iskandar menjelaskan, terkait infrastruktur, BPKS hingga saat ini telah mempersiapkan berbagai keperluan, seperti pembangunan jalan raya, dan dermaga. Hingga saat ini, ada 3 pelabuhan yang sudah siap digunakan, pelabuhan kedatangan kapal, CT1, CT2 dan CT3 yang bisa menampung kapal 10 ribu DWT. “Selain kerja sama ini, kita juga membuka kesempatan kepada seluruh pihak terutama KBS untuk berinvestasi bidang lain, seperti perhotelan, pelabuhan dan juga perikanan," jelas dia.

Zulkarnain juga berharap dari kolaborasi strategis yang dilakukan antara kedua pihak, maka kedaulatan kemaritiman Indonesia dapat lebih terjaga, agar potensinya dapat dimanfaatkan dengan lebih maksimal demi masa depan bangsa dan negara Indonesia.

Direktur Utama PT Krakatau Bandar Samudera (KBS), Akbar Djohan, mengatakan bahwa sektor kemaritiman Indonesia dapat memacu pertumbuhan ekonomi nasional jika potensinya dimaksimalkan dengan sebaik mungkin. Salah satu caranya adalah dengan melakukan kolaborasi strategis dengan berbagai pihak, baik pemerintah, asosiasi, sampai swasta.

"Ini merupakan langkah strategis kecil dengan falsafah kolaboratif, dengan harapan dapat menciptakan konektivitas pelabuhan curah di Indonesia. PT KBS melakukan MoU dengan BPKS untuk bersama mempersiapkan Indonesia menjadi poros maritim dunia," sebut Akbar.

Pihaknya ingin mengajak sebanyak-banyaknya stakeholder kemaritiman untuk mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Selain bersama BPKS, pihaknya juga menjalin kolaborasi bersama Indonesian National Shipowners' Association (INSA), Asosiasi Badan Usaha Pelabuhan Indonesia (ABUPI), dan Asosiasi Logistik dan Forwader Indonesia (ALFI).

Pelabuhan BPKS Sabang. Foto: Azwar Khalid untuk acehkini

Potensi Perdagangan Via Laut Belum Maksimal

Sementara, Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi Kemenko Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) Republik Indonesia, Basilio Dias Araujo, mengatakan berdasasrkan data dari Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, terdapat 40 persen atau 78 ribu triliun rupiah potensi barang perdagangan dunia yang melewati Indonesia. Namun dirinya menilai potensi ini belum dimaksimalkan.

"Indonesia memiliki kemewahan sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, punya banyak selat dan alki 1 sampai 3. Potensi barang perdagangan dunia yang melewati Indonesia sangat besar, tapi kita belum memaksimalkannya. Dengan kolaborasi dengan berbagai pihak, kita bisa mempercepat persiapan pembangunan untuk menjaga kedaulatan, sekaligus memaksimalkan potensi maritim kita," ujar Basilio. []