News
·
17 Desember 2020 17:51

Bupati Pidie di Aceh Surati Kominfo Minta Blokir Gim PUBG-Judi Online

Konten ini diproduksi oleh ACEHKINI
Bupati Pidie di Aceh Surati Kominfo Minta Blokir Gim PUBG-Judi Online (463188)
Surat Bupati Pidie di Aceh kepada Kominfo meminta penutupan judi online yang aplikasinya disediakan lewat smartphone maupun perangkat PC lainnya. Foto: Istimewa
Bupati Pidie, Aceh, Roni Ahmad, menyurati Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Republik Indonesia meminta supaya memblokir gim PUBG hingga judi online di Aceh. Permintaan ini dikarenakan pemberlakuan syariat Islam di Aceh dan gim itu juga disebut sering diakses remaja usia sekolah.
ADVERTISEMENT
Dilihat acehkini, Kamis (17/12), surat bernomor 180/6145/2020 tersebut ditujukan ke Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika di Jakarta. Surat yang memuat lima poin itu ditandatangani Roni Ahmad pada 7 Desember 2020.
Pada poin pertama menyebutkan judi online makin marak di Aceh, terutama di Pidie, yang situsnya banyak diakses semua kalangan terutama remaja yang masih usia sekolah.
Bupati Pidie di Aceh Surati Kominfo Minta Blokir Gim PUBG-Judi Online (463189)
Ilustrasi pemain game PUBG di Aceh. Foto: Suparta/acehkini
"Adapun bentuk judi online antara lain judi sbobet, game PUBG, game higgs domino serta sejenisnya yang aplikasinya disediakan lewat smartphone maupun perangkat PC lainnya," demikian bunyi poin kedua.
Sedangkan poin ketiga menyatakan Aceh satu-satunya provinsi yang menerapkan syariat Islam dengan mengacu ketentuan hukum pidana Islam, yaitu Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.
ADVERTISEMENT
"Terkait dengan maraknya judi online tersebut di atas dan didasari norma-norma keislaman di Provinsi Aceh kami meminta Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk dapat memblokir konten/akses situs judi online untuk wilayah Provinsi Aceh umumnya, Kabupaten Pidie khususnya," tertulis pada poin empat.
Terakhir, pada poin lima Bupati Pidie meminta Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika Kominfo agar mengabulkan permintaannya.
Kepala Bagian Humas Pemerintah Kabupaten Pidie, Mulyadi Nurdin, membenarkan perihal surat tersebut. "Iya Pak, untuk detailnya bisa komunikasi dengan Kadis Infokom Pidie ya," katanya, kepada acehkini, Kamis (17/12).