Tentang KamiPedoman Media SiberKetentuan & Kebijakan PrivasiPanduan KomunitasPeringkat PenulisCara Menulis di kumparanInformasi Kerja SamaBantuanIklanKarir
2024 © PT Dynamo Media Network
Version 1.89.0
Konten Media Partner
Ketua DPRA Minta Pemerintah Cari Solusi Atasi Banjir Berulang di Aceh Utara
6 Oktober 2022 19:57 WIB
·
waktu baca 3 menitADVERTISEMENT
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) Saiful Bahri meminta pemerintah untuk segera mencari solusi penanganan banjir di Aceh Utara yang rutin terjadi hampir setiap tahun. Selain itu, ia juga meminta Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) setempat untuk segera menyurati Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA) dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dalam penanganan korban terdampak banjir.
ADVERTISEMENT
“Hampir setiap tahunnya banjir terjadi di Lhoksukon, Aceh Utara. Jadi kita berharap pemerintah untuk segera mencari solusi pencegahannya,” kata pria yang akrab disapa Pon Yaya saat menyambangi korban banjir di Lhoksukon, Kamis (6/10).
Menurutnya, pada tahun sebelumnya, seluruh stakeholder telah berembuk untuk mencari jalan keluar pencegahan banjir yang rutin terjadi di Aceh Utara. Dari informasi yang dia terima, pihak eksekutif juga sedang membuat Detail Engineering Design (DED) penanganan dan pencegahan banjir di Aceh.
“Supaya banjir dapat tertangani dengan baik, termasuk di Lhoksukon. Seperti diketahui, Lhoksukon ini seringkali banjir setiap musim penghujan dan bahkan ada yang kehilangan nyawa karena bencana banjir ini,” ujarnya.
Pon Yaya meminta BPBD Aceh Utara untuk segera menyurati BPBA atau BNPB dalam penanganan banjir kali ini. Selain itu, dalam rangka penanganan dan pencegahan banjir jangka pendek, ia meminta stakeholder terkait untuk melakukan pengerukan sungai.
ADVERTISEMENT
“Jadi air tidak mengendap selama berminggu-minggu di wilayah hunian masyarakat, sehingga sungai dapat menampung debit air akibat banjir kiriman atau genangan air hujan dan mengalirinya ke wilayah hilir dengan cepat,” sebutnya.
Politisi Partai Aceh itu juga meminta Pemerintah Pusat untuk dapat mengakomodir semua permintaan daerah dalam mengatasi banjir, seperti yang telah disampaikan dalam beberapa pertemuan pada waktu lalu. “Pasti kita meminta pemerintah lebih fokus dalam pencegahan banjir,” kata Pon Yaya.
Dalam tinjauan itu, Ketua DPRA turut mengumpulkan informasi dari masyarakat dan perangkat gampong yang terkena banjir. Salah satunya di Gampong Krueng Seupeng, Aceh Utara.
Keuchik Gampong (kepala desa) Krueng Seupeng, Mahmuddin, melalui Ketua DPRA bahkan berharap pemerintah untuk dapat segera memperbaiki dan membangun tanggul sungai yang ambruk akibat banjir.
ADVERTISEMENT
Selain itu, Mahmuddin juga mengatakan terdapat beberapa badan jalan rusak akibat banjir kali ini.
Sementara itu, Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA) Ilyas yang ikut mendampingi Ketua DPRA untuk meninjau lokasi banjir, menyampaikan bahwa banjir di Aceh Utara sudah berulang-ulang terjadi. Biasanya, menurut Ilyas, banjir yang terjadi di Aceh Utara akibat kiriman air dari wilayah hulu sungai yang meluap hingga ke permukiman penduduk.
“Banjir Aceh Utara sudah berulang-ulang, ini merupakan banjir kiriman, di samping curah hujan tinggi di Aceh Utara,” kata Ilyas.
Ia menyebut wilayah terparah banjir kali ini berada di Kecamatan Pirak Timu, Kecamatan Lhoksukon, dan Kecamatan Matangkuli. Sementara jumlah pengungsi terdampak banjir sudah mencapai 34.000 jiwa atau 9.500 Kepala Keluarga (KK).
ADVERTISEMENT
Ilyas mengatakan, banjir di Aceh Utara ini juga mengakibatkan satu orang meninggal dunia karena terjebak banjir saat hendak dibawa ke rumah sakit. “Ada satu orang yang sakit terjebak banjir saat hendak ke rumah sakit meninggal dunia, jadi meninggal karena sakit bukan langsung jadi korban banjir. Itu kejadiannya di daerah Lhoksukon, tepatnya di Cot Girek,” sebutnya.
BPBA bersama Pemerintah Aceh dan DPRA turut membawa satu unit tenda dan dua unit boat fiber lengkap dengan mesinnya ke Aceh Utara. Selain itu, juga turut membawa bantuan bahan pokok untuk tahap pertama yang nominalnya mencapai Rp 200 juta. “Itu sesuai dengan permintaan kabupaten kota,” ujar Ilyas.