Kisruh Stempel Gubernur Aceh Palsu di Paripurna LKPJ Kabupaten Pidie

Stempel Gubernur di LKPJ Kabupaten Pidie.

Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Pidie, Aceh, Kamis (20/6) seketika gaduh dan riuh. Sebabnya seorang Anggota Dewan, Isa Alima, mengkritisi lembar Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Kabupaten Pidie tahun anggaran 2018, berstempel Gubernur Aceh.

Padahal, lembar LKPJ Kabupaten Pidie tersebut diteken dan dibacakan pada sidang paripurna DPRK Pidie oleh Wakil Bupati Pidie, Fadhlullah T.M. Daud. Sejumlah anggota dewan pun saling bertanya. Kejadian itu, menurut Isa Alima, adalah perbuatan konyol, memalukan, dan sangat fatal.

Atas kejadian itu, acehkini menghubungi Fadhlullah melalui panggilan telepon, pada Kamis (20/6) malam. Ia bercerita panjang lebar kronologi perumusan LKPJ yang ia bacakan, tanda tangan dirinya, hingga dibubuhi stempel Gubernur Aceh.

Berikut wawancara lengkap acehkini dengan Wakil Bupati Pidie, Fadhlullah T.M. Daud:

Kenapa ada stempel Gubernur Aceh di lembar LKPJ yang Anda tandatangani?

Seharusnya yang tanda tangan Pak Bupati, cuma karena bupati tugas di luar dan rapat paripurna hari ini, jadi saya yang datang. Prosedur tanda tangannya bahwa dokumen pidato bupati ini kan yang dirumuskan dan dikonsepkan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan (BPKK) Pidie. Selanjutnya dibaca oleh mereka, kemudian dibawa ke asisten III, dari sana ke Sekda (Sekretaris Daerah). Ini kan sudah dibaca bolak-balik oleh mereka, terakhir diparaf. Kemudian baru dibawa ke saya, saya baca sekali, saya lihat tidak ada lagi hal yang menyimpang, maka saya tanda tangan. Setelah tanda tangan baru mereka bawa lagi, yang stempel kan setelah itu semua.

Yang bawa ke Anda itu orang dari BPKK?

Itu biasanya langsung oleh BPKK.

Berarti yang stempel orang BPKK?

Itu tidak tahu darimana diambil dan siapa yang stempel. Makanya kita suruh cek dulu semuanya. Siapa dan di mana stempel.

Biasanya, setelah Anda tanda tangan siapa yang stempel?

Itukan bisa di bagian umum, kadang-kadang memang di dinas yang punya hajatan. Jadi yang pasti kan biasanya kan di bagian umum. Tapi kalau ini apakah di bagian umum atau BPKK itu akan dicek dulu. Jadi begini, setelah saya tandatangani, diperbanyak, baru distempel, biar basah semua stempelnya. Setelah itu baru dibawa ke DPRK. Kalau sudah diperbanyak, berarti yang distempel basah juga banyak.

Apakah yang menstempel tidak menyadari kekeliruannya? Atau memang disengaja?

Iya, itu mana tahu kita. Itu kan urusan pihak yang stempel. Tapi saya berbaik sangka untuk mereka. Saya juga tidak paham. Karena yang saya yakini semua masyarakat di Pidie ini kan pastilah semuanya ingin kita ini berbuat baik untuk daerah kita.

Nanti ada lagi yang bilang ada orang yang skenariokan, sabotase, dan lain-lain (tertawa). Makanya saya untuk sementara masih berbaik sangka kepada semua masyarakat, karena kita kan ingin berbuat baik untuk masyarakat.

Selanjutnya?

Tadi (Kamis) pagi sidang. Sebenarnya sudah kemarin diberikan konsep pidato. Cuma biasanya karena kemarin sudah saya baca sekali konsep pidato, jadi itu saya letakkan saja. Baru saya dikasih kembali oleh ajudan ketika mau masuk ke gedung dewan. Saya ambil saya pegang. Kemudian baru langsung begitu setelah pembukaan sidang semuanya, pengantar dari pimpinan sidang. Kemudian saya dipersilahkan membaca pidato. Setelah membaca pidato, tahu-tahu ada interupsi.

Dari anggota dewan?

Interupsi anggota dewan. Saya kira ini enggak lazim begini, diinterupsi pidato. Selama saya sudah hampir dua tahun, selama ini saya terus hadir di DPRK, setelah paripurna ada interupsi begini. Tahu-tahu yang disampaikan itu masalah stempel. Begitu saya buka masyaallah.

Wakil Bupati Pidie, Fadhlullah T.M. Daud. Foto: Humas Pemkab Pidie

Anda kaget?

Oh bukan lagi kaget. Sangat terkejut sekali. Saya hampir tidak menguasai diri. Tapi karena di forum sidang terhormat kan. Cuma setelah itu dikasih kesempatan oleh pimpinan sidang untuk menyampaikan sesuatu. Maka saya menyampaikan bahwa ini adalah sebuah kesalahan. Yang pertama kesalahan ini adalah sebuah kesalahan yang tidak bisa kita tolerir. Dan yang kedua ini adalah sebuah kesalahan yang semua kita tidak menginginkan. Ketiga, ini kesalahan yang sangat sulit kita maafkan.

Apalagi, saya lebih kaget ternyata stempelnya. Kalau salah cap dengan stempel dinas atau apa kan beda lah. Ini dengan stempel gubernur. Saya langsung bilang seperti itu. Kemudian saya atas nama pribadi dan Pemerintah Kabupaten Pidie meminta maaf kepada sidang dewan terhormat. Karena ini semua kita sangat tidak menginginkan hal ini terjadi. Setelah itu semua peserta sidang dewan terhormat menerima permintaan maaf. Tapi soalnya ini sebuah kesalahan, kita akan melakukan evaluasi internal. Kemudian kita akan mengusut tuntas ini.

Termasuk mengusut siapa yang menstempel?

Iya, siapa yang stempel. Kok ada stempel itu. Semuanya lah kita usut tuntas. Dan saya langsung perintahkan inspektorat, asisten III, kemudian bagian hukum untuk meneliti ini dan menginvestigasi. Mengusut tuntas persoalan ini lah intinya.

Biar tau di mana, mengapa, semuanya terjawab nanti secara benderang sudah pasti. Karena setelah momen ini juga harus betul dijadikan pelajaran untuk kita evaluasi total.

Humas Pemerintah Aceh mengatakan stempel Gubernur Aceh di Pidie itu palsu, bagaimana ini?

Mestilah. Mana mungkin asli.

Apakah itu baru pertama kali ditemukan atau memang sebelumnya sudah pernah digunakan?

Kita kan enggak tahu. Saya sama sekali tidak mengerti itu.

Kalau terungkap orang yang menstempel, akan mengusut dugaan telah digunakan sebelumnya?

Kita harus mengusut betul itu. Kalau memang sudah tahu siapa, harus diklarifikasi dan kemudian kita usut tuntas semuanya. Karena kami sama sekali enggak ngerti. Yang kita tahu ada stempel Bupati, Sekda, dinas-dinas kalau ada stempelnya di Kabupaten Pidie. Stempel rumah sakit, Puskemas, kantor camat. Di Kabupaten Pidie kan itu semua stempelnya.

Setelah kejadian ini, sudah berkomunikasi dengan pihak Pemerintah Aceh, dalam hal ini Kantor Gubernur Aceh?

Sudah pasti kepada semuanya kami minta maaf. Tapi komunikasi langsung kan belum. Kami lebih mengutamakan ketertiban internal dulu. Ternyata banyak hal yang harus dibenahi. Perlu kita usut secara mendalam dulu ini. Apa-apaan ini. Kok udah stempel Gubernur di kabupaten.

Kami pasti akan meminta maaf atas keteledoran ini. Kami akan memberikan jawaban-jawaban kepada pemerintah Aceh. []

Reporter: Habil Razali