Masuk ke Aceh Tak Miliki Surat Sehat, Warga dari Sumut Disuruh Putar Balik

Petugas berjaga mengawasi perbatasan Aceh Tenggara dengan Sumut. Foto: Dok. Polda Aceh

Seiring melonjaknya kasus COVID-19, pengawasan perbatasan Aceh Tenggara dengan Sumatera Utara (Sumut) mulai diperketat kembali. Setiap kendaraan dan penumpang yang hendak masuk wajib mengantongi surat kesehatan, atau akan diarahkan putar balik ke daerah asalnya.

"Setiap kendaraan baik roda empat dan dua diperiksa. Pada Selasa (22/9) pagi sekira pukul 05.00 WIB tadi, 5 orang diarahkan balik lagi ke Sumut karena tidak dapat menunjukkan KTP dan surat keterangan sehat dari dokter," ujar Kabid Humas Polda Aceh, Kombes Pol Ery Apriyono dalam keterangannya, Selasa (22/9) siang.

Ery menjelaskan, perbatasan Aceh Tenggara yang dijaga ketat tepatnya di Lawe Pakam Kecamatan Babul Makmur, petugas gabungan memeriksa setiap kendaraan yang masuk ke wilayah Aceh.

Penjagaan di perbatasan Aceh Tenggara-Sumut. Foto: Dok. Polda Aceh

"Ada 40 orang masyarakat yang melintasi ke Aceh dengan roda empat sebanyak 35 unit terdiri mobil pribadi 28 unit, mopen 5 unit dan L-300 sebanyak 2 unit," kata Ery.

Selain itu, sambung Ery, setiap kendaraan dan warga yang melintas dilakukan penyemprotan. "Juga dilakukan pemeriksaan suhu tubuh dan ditanya riwayat perjalanan selama seminggu terakhir," ujarnya.

Dilarang Masuk ke Aceh Tanpa Surat Bebas COVID-19

Sebelumnya, Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Aceh Nova Iriansyah memerintahkan para bupati di wilayah perbatasan Aceh untuk memperketat penjagaan perbatasan sebagai langkah menanggulangi peningkatan jumlah kasus COVID-19 di Aceh. Perintah itu sebagaimana tertuang dalam suratnya bernomor 440/10863, tertanggal 4 Agustus 2020.

Pemeriksaan warga yang hendak masuk ke Aceh di perbatasan Aceh Tenggara. Foto: Dok. Polda Aceh

Surat itu ditujukan kepada para bupati yang wilayahnya berbatasan langsung dengan provinsi luar Aceh. Mereka adalah Bupati Aceh Tamiang, Bupati Aceh Tenggara, Bupati Singkil dan Wali Kota Subulussalam.

Keempat wilayah tersebut berbatasan langsung lewat jalan darat dengan Provinsi Sumatera Utara. “Pengetatan penjagaan perbatasan dimaksudkan untuk memantau pergerakan orang yang masuk ke wilayah Aceh melalui daerah tersebut,” tulis Nova.

Selanjutnya, empat wilayah tersebut harus meningkatkan penjagaan perbatasan dengan tidak mengizinkan orang masuk dan keluar perbatasan Aceh jika tidak memiliki surat tugas/keterangan perjalanan dari lembaga pemerintah, swasta, keuchik atau nama lain, dan Surat Keterangan Bebas COVID-19 dari instansi berwenang.