Tentang KamiPedoman Media SiberKetentuan & Kebijakan PrivasiPanduan KomunitasPeringkat PenulisCara Menulis di kumparanInformasi Kerja SamaBantuanIklanKarir
2024 © PT Dynamo Media Network
Version 1.80.1
Konten Media Partner
Pemkab Bireuen di Aceh Larang Live Musik: Dinilai Ganggu Kenyamanan Warga
27 Februari 2023 14:39 WIB
·
waktu baca 2 menitADVERTISEMENT
kumparan Hadir di WhatsApp Channel
Follow
Pemerintah Kabupaten Bireuen, Aceh , melarang pertunjukan (live) musik . Pelarangan ini dilakukan setelah pemerintah menerima keluhan dari warga yang merasa terganggu dengan suara musik dari kafe-kafe.
"Karena akhir-akhir ini banyak keluhan dari masyarakat. Rata-rata kafe ini di gampong (dekat rumah warga), jadi terganggu kenyamanan masyarakat. Mereka live musik sampai jam 1-2 malam," kata Kepala Dinas Syariat Islam Bireuen Anwar, kepada acehkini, Senin (27/2/2023).
Larangan ini dikeluarkan melalui Surat Edaran Bupati Bireuen Nomor 451/199/2023 tentang Larangan Pelaksanaan Live Musik dalam Kabupaten Bireuen. Ditandatangani Penjabat Bupati Aulia Sofyan secara elektronik pada 24 Februari 2023.
Ada sebelas poin dalam warkat itu. Menurut Anwar, isi larangan itu mengutip fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh Nomor 12 Tahun 2013 tentang Seni Budaya Hiburan Lainnya dalam Pandangan Syariat Islam.
Salah satu poin surat edaran menyebutkan syair dan nyanyian tidak disertai dengan alat-alat musik yang diharamkan, seperti bass, piano, biola, seruling, gitar, dan sejenisnya.
"Penyair dan penyanyi tidak melakukan gerakan-gerakan yang berlebihan atau dapat membangkitkan nafsu syahwat," bunyi salah satu poin lainnya.
ADVERTISEMENT
Anwar menuturkan tadi malam tim Dinas Syariat Islam bersama Satuan Polisi Pamong Praja mendatangi kafe-kafe untuk mengingatkan ihwal larangan itu. "Kami ingatkan mereka kembali agar nanti tidak terjadi gejolak dari masyarakat," tuturnya.
Bila nanti ada yang melanggar surat edaran, Anwar menyebut pemerintah dapat mengambil tindakan seperti mencabut izin hingga menyegel tempat usahanya. Namun, dia meminta pemilik usaha mematuhi agar sanksi itu tidak diterapkan.
"Makanya kita ajak mereka (pemilik kafe) untuk menyesuaikan, jangan sampai kita tutup, sayang, terjadi pengangguran nantinya," kata Anwar.