Perang Berhenti di Aceh 16 Tahun Lalu: Sepakat di Helsinki usai Gagal di Tokyo

Pemimpin delegasi RI, Hamid Awaluddin (kiri), Pimpinan CMI Martti Ahtisaari (tengah) dan Pimpinan delegasi GAM, Tgk Malik Mahmud usai penandatanganan kesepakatan damai Aceh di Helsinki, Finlandia. Foto: Dok. CMI

Tepat 16 tahun silam, perang berhenti di Aceh setelah kesepakatan damai diraih Pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) lewat sebuah perundingan di Helsinki, Finlandia. Kini, kesepakatan itu dikenal sebagai Memorandum of Understanding (MoU) Helsinki yang difasilitasi oleh Crisis Management Inisiative (CMI).

Tanda-tangan MoU Helsinki dibubuhkan Ketua tim perunding Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (kala itu), Hamid Awaluddin dan Ketua perunding GAM, Perdana Meutroe, Malik Mahmud Al-Haythar, tepat pukul 11.00 waktu Helsinki atau pukul 15.00 WIB. Martti Ahtisaari, pimpinan CMI menyaksikan langsung perjanjian menghentikan konflik Aceh yang telah berlangsung sejak Aceh Merdeka dideklarasikan pada 4 Desember 1976.

Tgk Malik Mahmud menceritakan proses awal perundingan kepada penulis pada sebuah kesempatan untuk kepentingan penyusunan buku ‘Wali Nanggroe, Pemimpin Adat Aceh’ diterbitkan Lembaga Keurukon Katibul Wali.

Kisahnya, perundingan Tokyo gagal pada Mei 2003 karena tak ada kesepakatan antara perwakilan Pemerintah Indonesia dan GAM. Pertemuan itu digelar di Gedung Pusat Pelatihan Internasional JICA pada 18 Mei 2003. Delegasi GAM dipimpin oleh Tgk Malik Mahmud dan Delegasi Pemerintah Indonesia dipimpin Wiryono Satrowardoyo.

Perundingan sejak pukul 10.00 waktu setempat berlangsung alot selama 13,5 jam. Kedua pihak tak mencapai sepakat, karena GAM menolak otonomi khusus di bawah NKRI yang ditawarkan delegasi Indonesia, dan menyatakan siap terus berperang.

Lalu Darurat Militer diberlakukan di Aceh, pada tengah malam 19 Mei 2003. Perang semakin menggila di bumi Serambi Makkah.

Setelah gagal di Tokyo, upaya perdamaian terus digagas oleh mediator internasional. Sebulan kemudian, bekas anggota parlemen di Lahti, Finlandia dan aktivitis perdamaian, Juha Christensen menjumpai petinggi GAM di Swedia. “Dia datang ke saya dan mengaku sudah mengikuti perkembangan konflik yang terjadi di Aceh,” kisah Tgk Malik.

Juha menawarkan diri untuk terlibat dalam perdamaian Aceh. Pada waktu yang sama, Wakil Presiden Indonesia (kala itu) Jusuf Kalla juga mulai menjajaki perdamaian dengan GAM. Ia mengirim utusan ke Malaysia, Belanda, dan Swedia. “Saat itu Pak JK mengirimkan utusannya, Farid Husein. Kami menolak bertemu waktu itu, sebab kami tidak percaya dengan mereka,” ujarnya.

Ditolak petinggi GAM, Juha tak patah arang. Dua bulan kemudian ia kembali bertolak ke Swedia untuk menemui pemimpin GAM. Di saat bersamaan, sejumlah negara ingin terlibat dalam menghadirkan GAM dan Indonesia ke meja perundingan. Tersebutlah The Carter Center, lembaga independen bentukan bekas Presiden As Jimmy Carter. Ada pula Kanada, Jepang, dan Norwegia. “Saya pertimbangkan mereka, semua bagus,” kisah Tgk Malik.

Namun, beliau berfirasat, nanti mereka akan menekan GAM dengan adanya kepentingan mereka di Aceh. Tgk Malik menolak mereka dan kembali bertemu Juha. “Dia (juga) bilang mau ke Jakarta. Lalu kami bilang, coba Juha ketemu dengan Farid Husein,” ujar Tgk Malik.

Kepada Juha, Tgk Malik menyatakan menyetujui tawaran agar delegasi Indonesia dan pimpinan GAM segera menuju meja perundingan. Namun ada syaratnya, Pemerintah Finlandia mau menjadi tuan rumah atau salah satu tokoh Finlandia mau ikut terlibat dalam perdamaian Aceh.

Selepas bertemu Tgk Malik, Juha menemui Martti Ahtisaari, mantan Presiden Finlandia yang menakhodai Crisis Management Initiative (CMI). Melalui lembaganya, Ahtisaari terlibat serangkaian proses perundingan perdamaian di belahan benua Afrika. Klop. Tgk Malik Mahmud setuju proses perundingan dimediasi Ahtisaari.

Tsunami yang menghumbalang Aceh pada 26 Desember 2004 mempercepat proses perdamaian yang digagas Juha dan Jusuf Kalla. Presiden Indonesia (kala itu) Susilo Bambang Yudhoyono sepakat konflik Aceh harus dihentikan dengan damai. “Tsunami momentum paling tepat. Dukungan terus berdatangan dari berbagai negara. Momen ini harus kita ambil untuk menyelesaikan Aceh melalui meja perundingan,” ujar Tgk Malik.

Warga berkumpul di Masjid Raya Banda Aceh dan gelar doa bersama, pada 15 Agustus 2005 untuk menyambut kesepakatan damai Aceh. Foto: Adi Warsidi

Lalu pada 27 Januari 2005, untuk pertama kalinya delegasi GAM yang dipimpin Tgk Malik Mahmud duduk satu meja dengan delegasi Pemerintah Indonesia, pimpinan Hamid Awaluddin.

Tgk Malik melukiskan, pertemuan pertama berlangsung dalam suasana tegang. “Pada pertemuan itu, kami tetap meminta merdeka,” kisahnya tersenyum.

Tuntutan GAM itu membuat delegasi Indonesia terperanjat, suasana memanas. Pertemuan deadlock. Ahtisaari, yang memimpin proses perundingan, menghentikan pertemuan. Para delegasi kembali ke hotel masing-masing. Menurut Malik, tuntutan itu merupakan taktik agar inti konflik Aceh muncul ke ruangan perundingan. Melalui layar kaca televisi di ruangan penginapan, Malik mendengar wawancara Ahtisaari dengan sejumlah wartawan.

Saat itu, dia mewacanakan agar Indonesia memberikan hak kepada Aceh untuk mengatur pemerintahan sendiri, tetapi masih dalam negara Indonesia. “Tawaran Ahtisaari itu saya sambut. Pada hari kedua, saya menawarkan seperti yang terjadi di Inggris. Ada negara di sana, masing-masing mereka mengatur wilayahnya sendiri. Saya meminta Aceh ini dipulangkan saja ke Aceh untuk mengatur dirinya sendiri, tetapi tetap dalam Indonesia,” kisah Tgk Malik.

Perundingan di Helsinki berlangsung lima putaran. Kedua belah pihak menuai apa yang disebut dengan win-win solution. Walhasil, Aceh memulai babakan baru. Konflik bersenjata menjadi sejarah kelam Aceh bersama Indonesia hingga akhirnya kedua pihak menorehkan tandatangan pada nota perdamaian di Helsinki, 15 Agustus 2005, tepat pukul 11.00 waktu Finlandia, atau pukul 15.00 WIB.

Selamat memperingati 16 Tahun Damai Aceh. []

Artikel berkaitan lainnya dapat dibaca di topik Kilas Balik Konflik Aceh