Pimpinan Definitif, Ketua DPR Aceh Dijabat Politisi Partai Lokal

Konten Media Partner
15 November 2019 20:52 WIB
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Ketua dan Wakil Ketua DPR Aceh definitif dilantik, Jumat sore (15/11). Foto: Abdul Hadi/acehkini
zoom-in-whitePerbesar
Ketua dan Wakil Ketua DPR Aceh definitif dilantik, Jumat sore (15/11). Foto: Abdul Hadi/acehkini
ADVERTISEMENT
Rapat paripurna khusus Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Jumat (15/11) sore, menetapkan pimpinan dewan definitif periode 2019-2024. Ketua DPR Aceh dijabat oleh Dahlan Jamaluddin dari Partai Aceh, sedangkan Dalimi dari Partai Demokrat, Hendra Budian (Partai Golkar), dan Safaruddin (Partai Gerindra) masing-masing menjabat wakil ketua.
ADVERTISEMENT
Sumpah pimpinan DPR Aceh diambil sekitar pukul 17.00 WIB di ruang sidang utama DPR Aceh. Prosesi pengambilan sumpah dipimpin Kepala Pengadilan Tinggi Aceh, Djumali, dan turut disaksikan Plt Gubernur Aceh Nova Iriansyah, serta Wali Nanggroe Aceh, Teungku Malik Mahmud Al-Haythar.
Wali Nanggroe, Tgk Malik Mahmud disaksikan Plt Gubernur Aceh, Nova Iriansyah mem-peusijuek pimpinan definitif DPR Aceh. Foto: Pangeran Piadah
Dahlan Jamaluddin dalam sambutannya mengatakan, hingga kini masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan DPRA bersama Pemerintah Aceh untuk membangkitkan ekonomi rakyat, sehingga dapat mengurangi angka pengangguran dan kemiskinan di Aceh.
Oleh karenanya, kata dia, Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) harus digunakan dengan baik dan tepat sasaran. Selain itu, Dahlan mengajak semua pihak untuk mengejar ketertinggalan. Semua hal tersebut bisa diraih jika dilakukan secara bersama antara legislatif dengan eksekutif.
ADVERTISEMENT
"Harus terus berpacu dari ketertinggalan, harus ada kekompakan dan kerja sama, baik kami anggota dewan maupun Pemerintah Aceh, ini bisa kita lakukan," kata dia.
Plt gubernur Aceh memberikan sambutan dalam pelantikan pimpinan definitif DPR Aceh. Foto: Abdul Hadi/acehkini
Sementara itu, Nova Iriansyah, mengatakan dirinya siap untuk terus bekerja sama dengan pimpinan DPR Aceh baru. Pemerintah Aceh siap membangun komunikasi dan menerima berbagai umpan balik dari pihak legislatif. Hal ini supaya mencapai tujuan pembangunan Aceh yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh (RPJMA).
"Sudah sama-sama kita maklumi bahwa Aceh menghadapi sejumlah tantangan di sektor ekonomi dan pendidikan. Secara lebih spefisik, kita memerlukan perhatian kepada isu dalam bidang pengentasan kemiskinan dan juga dalam peningkatan kualitas guru," kata dia. []
Pelantikan pimpinan definitif DPR Aceh. Foto: Abdul Hadi/acehkini