Plt Gubernur Aceh Usul 3 Proyek Prioritas ke Bappenas di Rakor RKP 2021

Plt Gubernur Aceh Nova Iriansyah bersama Helvizar Ibrahim dan Teuku Ahmad Dadek pada Rakor RKP 2021 di Bappenas, Jakarta, Rabu (4/3). Foto: Dok. BPPA

Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Aceh, Nova Iriansyah, mengusulkan tiga major project (proyek prioritas) dan tiga non major project dalam rapat koordinasi rencana kerja pemerintah (RKP) tahun 2021.

Hal tersebut sebagaimana dipaparkan oleh Nova Iriansyah pada rakor RKP 2021 dengan para gubernur seluruh Indonesia di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas), Jakarta, Rabu (4/3/2020).

Dalam rakor itu, Nova turut didampingi Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Aceh, Helvizar Ibrahim, serta Asisten II Bidang Pembangunan dan Perekonomian Sekretaris Daerah Aceh, Teuku Ahmad Dadek.

"Tiga usulan proyek prioritas di antaranya dukungan Kawasan Industri Aceh Ladong jalan lintas tengah meliputi jalan Jantho-Keumala dan jalan Geumpang-Pameu," sebut Nova dalam keterangannya.

Berikutnya, Nova menambahkan, proyek pengendalian banjir Krueng Singkil dan pembangunan cekungan penampungan air (embung) Krueng Raya di Kabupaten Aceh Besar.

Lokasi Kawasan Industri Aceh (KIA) Ladong di Kabupaten Aceh Besar. Foto: Abdul Hadi/acehkini

Nova merincikan proyek prioritas jalan lintas tengah Jantho-Keumala dan Geumpang, untuk kondisi eksisting di lintas Jantho-Keumala itu belum tersambung, yaitu sepanjang 38,91 Kilometer. Dimana wilayah tersebut masuk ke Kabupaten Aceh Besar dan Pidie.

"Begitu juga untuk kondisi eksisting lintasan Geumpang-Pameu yang belum tersambung sepanjang 59,60 kilometer," kata dia.

Sedangkan untuk lintasan yang sudah tersambung, sambung Nova, Keumala-Geumpang 69,12 kilometer, Pameu-Genting Gerbang 53,70 kilometer dan Genting Gerbang-Takengon 20,65 kilometer.

Ia menambahkan proyek pengendalian banjir Krueng Singkil, kondisi eksistingnya untuk status penanganannya belum fokus anggaran. Permasalahan banjir yang terjadi dalam setahun tiga kali menggenangi ibu kota kabupaten dan pemukiman masyarakat.

"Pengembangan perencanaan atau Detail Engineering Desain (DED) pun sudah ada. Solusinya perlu didorong supaya masuk dalam proyek strategis nasional," ujarnya.

Nova menyebut, adapun manfaatnya pembangunan prasarana tersebut agar terkendalinya banjir tahunan dan berkurangnya keresahan masyarakat. "Sasarannya terbangunnya prasarana sistim pengendalian banjir," kata dia.

Sementara kondisi eksisting proyek prioritas pembangunan Embung Krueng Raya untuk pengembangan Kawasan Industri Aceh (KIA) Ladong dan Aceh Besar, kata Nova, salah satu wilayah Kawasan industri yang akan dikembangkan di Provinsi Aceh adalah kawasan KIA Ladong yang terletak di Aceh Besar.

"Lokasi ini dipilih karena dekat dengan pelabuhan dan terdapat kegiatan jaringan irigasi tanah," ujarnya.

Menurutnya, membangun kawasan industri modern diperlukan sarana dan prasaran yang memadai, salah satunya dengan penyediaan sumber air baku yaitu Pembangunan Embung Krueng Raya.

"Itu juga untuk memenuhi kebutuhan air baku, pariwisata dan peningkatan pendapatan masyarakat," sebut Nova.

Adapun tiga usulan untuk non major project 2021, di antaranya bendung irigasi Krueng Pase, duplikasi jembatan Peudada dan pembangunan Simpang Susun Santan.

Ia merincikan kondisi eksisting untuk irigasi Krueng Pase yang berlokasi di Bendung Baru, bendungnya dibangun pada 1931 dengan memanfaatkan sumber air dari sungai Krueng Pase.

"Awalnya merupakan jaringan irigasi semi teknis, pada tahun 1980-an ditingkatkan menjadi irigasi teknis dengan luas layanan 8.922 hektare tersebar dalam sembilan kecamatan di Kabupaten Aceh Utara dan satu kecamatan dalam wilayah Kota Lhokseumawe," jelas Nova.

Fungsi irigasi Krueng Pase, sebut Nova, untuk menjamin ketersediaan air irigasi yang dapat menaikkan indeks pertanaman dari satu kali menjadi dua kali dalam setahun.

"Sehingga akan dapat meningkatkan produksi panen yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Aceh Utara khususnya. Selain itu juga merupakan salah satu lumbung pangan di Provinsi Aceh," kata dia.

Adapun dampak yang ditimbulkan akibat kerusakan bendung saat itu, katanya, masyarakat tani menderita kerugian dengan terjadinya gagal tanam dan gagal panen selama dua kali musim tanam.

Nova juga merincikan, bangunan utama (bendung) 56 persen rusak berat, saluran pembawa 161 kilometer, 22 persen rusak sedang. Bangunan pada saluran pembawa 168 unit, 22,6 persen rusak sedang, jaringan pembuang 46 kilometer 28,75 persen rusak sedang dan kriteria kesiapan sudah lengkap.

Lebih lanjut, Nova menambahkan, untuk non major project duplikasi jembatan Peudada, kondisi eksistingnya DED rencana dilaksanakan pada 2016 oleh P2JN Aceh, dengan panjang 240 meter, lebar perkerasan 7,5 meter dan lebar bahu 1 x 2 meter.

Sementara untuk kondisi eksisting pembangunan Simpang Susun Santan, sambung Nova, statusnya masih tahap penanganan, dan belum terbangunnya ke Simpang Susun.

"Perkembangannya, jembatan belum terhubung (belum fungsional), dan pembebasan tanah tahun 2020. Solusinya percepatan pembangunan Simpang Susun," pungkasnya.[]