PT PIM Aceh Bakal Produksi Pupuk NPK Akhir Tahun Ini

Kawasan PT PIM Aceh, bakal produksi pupuk NPK Desember 2022. Foto: Suparta/acehkini

PT Pupuk Iskandar Muda di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Arun akan beroperasi dan memproduksi pupuk NPK pada Desember 2022, dengan target produksi 500 ribu ton per tahun.

Demikian disampaikan Penjabat (Pj) Gubernur Aceh, Achmad Marzuki, usai meninjau Kawasan Ekonomi Khusus Arun dan mendengarkan pemaparan dari pimpinan PT PIM dan sejumlah pihak terkait lainnya, di aula PT PIM, Lhokseumawe, Senin (24/10/2022).

“Sesuai penjelasan dari PT PIM tadi, di Desember nanti sudah mulai produksi, dengan produksi 500 ribu ton per tahun. Yang sebahagian besarnya akan difokuskan untuk memenuhi kebutuhan subsidi dan ekspor. Kita semua tentu berharap agar Aceh maju dan rakyatnya sejahtera,” ujar Pj Gubernur.

Sementara terkait operasional KEK Arun, Achmad Marzuki, menjelaskan masih ada sejumlah persoalan yang belum selesai. “Saya mendengar bahwa penyertaan dari saham PT Pelindo dengan Pertamina belum. Namun saat ini sudah dibahas,” ujar Gubernur.

Dia juga telah meminta bantuan PT PIM dan PT PEMA agar melihat lahan mana yang bisa dimanfaatkan, karena KEK adalah lahan milik PEMA, ada lahan milik Pertamina, ada juga milik PT Arun. “Agar semua ada kejelasan, maka PT PEMA harus segera memetakan agar komoditi wilayah bisa memanfaatkan lahan di KEK.”

Gubernur Aceh, Achmad Marzuki rapat bersama pihak PT PIM. Foto: Adpim Aceh

Achmad Marzuki menyarankan agar PT PIM mengundang para bupati dan wali kota di sekitar KEK ini, agar bisa memanfaatkan pengunaan pelabuhan di sana.

Di kawasan KEK Arun ada sekitar 2.600 hektar lahan yang tersedia. Dari jumlah tersebut, 1.600 di antaranya dimiliki oleh Elman. “Saat ini sedang disepakati agar kawasan ini benar-benar jadi KEK. Saat ini semua sudah berkoordinasi untuk membicarakan kesepakatan-kesepakatan yang harus dilakukan.”

“Sudah sejak 2018 diresmikan namun hingga saat ini belum berjalan. Tadi dalam pemaparan, Pj Bupati Aceh Utara, Azwardi Abdullah juga mengharapkan kejelasan terkait di mana lahan yang bisa digunakan sebagai gudang kopi, beras dan komoditi lainnya,” kata Achmad Marzuki.

Sementara itu, Ketua DPRA Saiful Bahri menegaskan dukungannya terhadap sejumlah program percepatan yang selama ini dilakukan oleh Pemerintah Aceh dan semua pihak yang terlibat di KEK Arun.

“Saya pada prinsipnya sangat mendukung apa-apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah, terutama terkait dengan menyediakan lapangan kerja yang seluas-luasnya, karena selama ini banyak pemuda Aceh yang mencari kerja ke luar bahkan hingga mancanegara,” katanya.

Menurutnya, sejak 2018 KEK Arun diresmikan, namun hingga saat ini belum bisa menyerap tenaga kerja secara maksimal. Operasionalnya pun belum, masih sebatas cerita. “Jadi, saya sepakat dengan Pak Gubernur, apa yang sudah bisa ditindaklanjuti maka segera dikerjakan,” kata Saiful Bahri. []