Setelah Diprotes Warga Aceh, Google Perbaiki Terjemahan Frasa Rasis

Ilustrasi Google Translate. Foto: Shutterstock

Forum Masyarakat Melayu dan Aceh mengirim surat protes kepada pihak Google Indonesia pada Selasa (15/10 kemarin. Mereka menyatakan keberatan atas hasil terjemahan frasa yang keluar dari layanan Google Translate yang dinilai telah merendahkan harkat dan martabat masyarakat Melayu dan Aceh.

Seiring dilayangkan surat protes tersebut, kini terpantau hasil terjemahan Google Translate yang dinilai sebagai bentuk diskriminasi rasial terhadap ras dan etnis tersebut sudah ada perbaikan. "Sudah ada perbaikan-perbaikan, kami selalu memantau perkembangannya," ujar Haekal Afifa dari Forum Masyarakat Melayu dan Aceh, kepada acehkini, Rabu (16/10).

Ia menyebut dari pemberitaan media yang sudah didapatnya, pihak Google juga sudah mengakui adanya kesalahan dalam layanan terjemahan mereka dan sudah minta maaf atas unsur diskriminasi tersebut. Namun demikian, Haekal dan kawan-kawan butuh surat permintaan langsung dari pihak Google.

"Kita tidak sekadar meminta pihak Google mengubah atau mencabutnya, tapi pihak Google juga harus mampu mempertanggungjawabkannya dan mengungkapkan siapa aktor di balik diskriminasi itu untuk ditindak," sebut Haekal.

acehkini juga melakukan uji terjemah dengan kata yang sama seperti yang dilakukan sehari sebelumnya. Hasil terjemahan yang keluar pun sudah berbeda, tidak lagi mengandung frasa yang dinilai mengandung bentuk diskriminasi rasial terhadap satu ras dan etnis tertentu.

Hasil uji acehkini dari bahasa Jawa ke Indonesia dengan frasa 'anak aceh' yang sebelumnya keluar terjemahan 'bajingan' kini menjadi 'anak Aceh'. Kemudian frasa 'anak melayu' dari bahasa Jawa ke Inggris yang sebelumnya keluar terjemahan 'son of a bitch' kini menjadi 'Malay children'.

Hasil uji terjemahan yang dilakukan acehkini pada Rabu sore (16/10) sudah mengalami perbaikan dari hasil terjemahan pada satu hari sebelumnya. Foto: Istimewa

Hasil uji terjemahan yang dilakukan acehkini pada Rabu sore (16/10) sudah mengalami perbaikan dari hasil terjemahan pada satu hari sebelumnya. Foto: Istimewa

Lembaga Balai Bahasa Aceh lewat akun Twitter @BBhsAceh juga turut serta menanggapi soal hasil terjemahan layanan Google Translate tersebut. Awalnya mereka menyebutkan sedang mengupayakan pengembalian makna bahasa bersangkutan di Google Translate menjadi makna yang sebenarnya.

Berselang sekitar tiga jam kemudian, Balai Bahasa Aceh menginformasikan bahwa kata yang bermasalah yang dimaksud sudah tidak ada lagi di Google Terjemahan.

"Setelah kita layangkan surat protes memang ada beberapa kata sudah diubah, sudah ada perbaikan. Dalam hal ini artinya bukan System Error tapi juga bisa diakibatkan oleh Human Error atau ada unsur kesengajaan dari manusianya menurut kami," tutur Haekal.

Haekal menilai produk layanan Google Translate terkesan tidak terbuka sehingga publik tidak bisa mengetahui siapa saja yang berperan untuk melakukan indes datanya. Menurutnya persoalan perbedaan bahasa algoritma tersebut merupakan persoalan teknis. "Apakah mungkin algoritma kok bisa mendeteksi konotasinya penghinaan, apa memang setting algoritma-nya penghinaan atau seperti apa?" ujarnya.

"Artinya dalam hal ini yang kita gugat bukan bicara teknisnya, bicara Google Translate sebagai produk layanan perusahaan Goggle. Itu yang kita gugat," tegas Haekal.

Kenapa diprotes atau digugat? "Kita tidak ingin ini menjadi isu liar yang dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok tertentu untuk diskriminasi atau konflik horisontal di Aceh seperti apa yang terjadi di Papua. Kita tidak ingin itu terjadi," kata Haekal.

Sebelumnya diberitakan, Forum Masyarakat Melayu dan Aceh melayangkan surat protes kepada pihak Google Indonesia. Surat protes ditandatangani perwakilan masyarakat mewakili Aceh, Melayu Jambi, Melayu Medan, Melayu Kalimantan, Melayu Lampung, Melayu Asahan, Melayu Riau, Melayu Deli, dan beberapa perwakilan yang lain.

Selain kepada Google Indonesia, surat itu turut ditembuskan ke Kantor Google di Amerika Serikat, International Labour Organization Jakarta, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, dan Kementerian Komunikasi dan Informatika RI.