Tarif Cargo Naik, Eksportir Aceh Hentikan Kirim Tuna ke Jepang

Ilustrasi ikan tuna di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) LAmpulo, Banda Aceh. Foto: Suparta/acehkini

Naiknya tarif kargo pesawat mencapai 300 persen membuat eksportir tuna asal Aceh, menghentikan pengiriman ke Jepang. Penghentian sudah berlangsung sejak awal Januari lalu.

“Sebelumnya biaya pengiriman dari Aceh ke Jepang per kilogram sebesar Rp22.000, namun sejak awal Januari naik menjadi Rp60.000 per kilogram,” kata Muslem, Direktur Usaha Dagang Nagata Tuna, salah satu perusahaan eksportir, Kamis (21/2).

Kondisi tersebut membuat bisnisnya terganggu, Muslem terpaksa merumahkan empat dari sembilan karyawan, setelah tidak lagi mengekspor tuna ke Jepang.

Menurutnya, Garuda Indonesia merupakan maskapai satu-satunya yang menerima pengiriman kargo langsung dari Aceh ke Jepang. Sementara pengiriman ke negeri Jiran Malaysia tetap masih berlangsung dengan menggunakan Air Asia. “Dengan Air Asia tarifnya masih sama. Rp9.000 per kilogram. Tapi permintaan tuna ke Malaysia sedikit,” jelas Muslem.

Sebelum menghentikan ekspor, tiap pekan perusahaannya mengirim ikan tuna 3 kali ke Jepang. “Sekali kirim 300-400 kilo, sementara ke Malaysia hanya 100 kilo, itu pun hanya sekali dalam seminggu,” katanya.

Aktivitas nelayan di TPI Lampulo, Banda Aceh. Foto: Suparta/acehkini

Saat ditanya kenapa tidak memakai jasa kargo Air Asia ke Jepang, kata Muslim, maskapai tersebut tidak ada connecting flight dari Aceh ke Jepang, hingga tuna harus diinapkan semalam di Kuala Lumpur. Ini akan mengganggu kesegaran ikan.

Menjaga perusahaannya tetap beroperasi, Muslim juga telah melayani pengiriman domestik dengan pengiriman darat.

Pihak Garuda Indonesia di Banda Aceh belum memberikan keterangan rinci terkait hal tersebut. Jihan Sekretaris GM Garuda Indonesia Cabang Aceh, mengatakan pimpinannya sedang tidak ada di kantor. “Bapak sedang rapat di luar, sudah kita hubungi tidak tersambung,” jelas Jihan saat Acehkini dan sejumlah wartawan mendatangi kantor Garuda Indonesia, Kamis (21/2).

“Untuk memberi pernyataan soal seperti ini, menjadi kewenangan pusat,” sebut salah seorang staff lainnya. []

Reporter: Suparta