Nafsu dan Kegilaan

Aktivis sosial politik - penulis - sosiolog muda - pernah menjabat Ketua Umum Senat Mahasiswa UIN Bandung - Direktur POSMO Indonesia - Direktur kajian strategis SRN - PMII - Sosia Politika
Konten dari Pengguna
9 September 2022 20:05
·
waktu baca 5 menit
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Tulisan dari Acep Jamaludin tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
ADVERTISEMENT

Tulisan Ini mencoba menjelaskan atas pikiran penulis mengenai kondisi pemerintahan Indonesia termasuk sistem politiknya yang makin kesini makin memperlihatkan Nafsu dan Kegilaan dari kelompok kecil penguasa yang kita sebut oligarki

Foto dari Acep Jamaludin
zoom-in-whitePerbesar
Foto dari Acep Jamaludin
Akhir-akhir ini dimulai sejak selesainya pemilu 2019 dan ditandai dengan periode keduanya presiden memberikan penampakan yang sangat jelas mengenai Nafsu dan Kegilaan para kelompok kecil atau yang kita sebut oligarki, Mereka mengambil dan mengatur kebijakan yang cenderung menguntungkan bagi kelompoknya sendiri namun bukan hanya itu di tahun ini di akhir masa jabatan seorang presiden memberikan catatan yang kurang baik di mata rakyat, legacy seorang presiden di akhir masa jabatannya tidak diperkuat dengan kebijakan yang baik mari kita coba menapaki perjalanan periode kedua dari presiden.
ADVERTISEMENT
Pertama di tahun 2019 di awal pelantikannya muncul produk DPR yang ingin merevisi Undang Undang Komisi Pemilihan Umum sehingga menyulut sikap negatif dari mahasiswa dan seluruh elemen rakyat indonesia ditandai dengan gerakan yang menilai dengan nama gerakan Reformasi di Korupsi namun bukan hanya itu saja diakibatkan karena barunya pemilu digelar masih menyisakan kekecewaan bagi calon presiden yang kalah atas keputusan Komisi Pemilihan Umum RI yang memenangkan presiden sehingga sikap atas keputusan tersebut memberikan dampak yang lumayan besar hampir di seluruh indonesia turun ke jalan dengan tuntutan yang sama atas keputusan DPR RI meskipun ada saja yang memasukkan tuntutan mengenai hasil pemilu 2019.
Kedua di tahun 2020 munculnya pandemi covid 19 di indonesia membuat beberapa sektor yang awalnya stabil malah berhenti yang membuat pemerintah merevisi semua kebijakannya serta mengarahkan seluruh anggaran negara untuk menyelamatkan daya beli dan kesehatan rakyat dari sini pro kontra mulai naik ketika pemerintah akan mengeluarkan kebijakan mengenai darurat sosial yang dikecam oleh seluruh rakyat indonesia karena kebijakan tersebut seperti pemerintah tidak mau bertanggung jawab atas nasib rakyatnya sendiri, tidak selesai di situ pemerintah membuat kebijakan baru untuk mengatur rakyatnya agar tidak keluar rumah dan segala aktivitas dikerjakan di dalam rumah termasuk membatasi tempat-tempat publik untuk dikunjungi dan kembalilah rakyat melakukan sikap tidak sepakat atas kebijakan tersebut dengan ditandai di setiap wilayah indonesia melakukan gerakan turun di jalan dengan tuntutan yang sejatinya rakyat sudah muak atas kebijakan tersebut dikarenakan berhentinya aktivitas ekonomi, sosial dan lainnya namun tiba tiba di akhir tahun 2020 pemerintah kembali membuat kebijakan baru yang merevisi semua Undang-Undang disatukan yakni yang disebut omnibus law kebijakan ini pun langsung mendapat penolakan oleh rakyat dengan turun di jalan, hampir beberapa bulan rakyat tidak berhenti turun di jalan demi membatalkan Undang Undang tersebut.
ADVERTISEMENT
Ketiga saat tahun 2021 tidak terlalu banyak sikap atas kebijakan pemerintah dalam penolakan yang dilakukan oleh rakyat namun tahun ini hampir satu tahun penuh buruh menggelar aksi yang menginginkan pemerintah mencabut Undang Undang Cipta Kerja yang dirasa memberatkan para buruh mau yang sedang bekerja, selesai pekerja dan para pelamar kerja, hampir di seluruh indonesia buruh melakukan gerakan penolakan bahkan meminta uji materi kepada Mahkamah konstitusi.
Keempat saat tahun 2022 di awal tahun ini rakyat sudah merasa lelah dengan segala kebijakan yang justru mengesampingkan kebutuhan dan kepentingan pokok rakyat namun ternyata pemerintah dan beberapa elite negara mendorong adanya penundaan pemilu dan menambahkan masa jabatan presiden 3 periode sontak langsung rakyat pun tidak tinggal diam semua bergerak untuk menolak wacana tersebut dan bulan ini september pemerintah melakukan tindakan yang kurang baik atas rakyatnya di mana harga Bahan Bakar Minyak naik dan menarik subsidinya untuk dialihkan berupa bantuan sosial jelas tindakan ini akan mendapat sikap penolakan luar biasa karena kejenuhan rakyat atas pemerintahan yang dianggap selalu berbisnis dengan rakyatnya dan jelas merugikan bagi negara.
ADVERTISEMENT
Artinya dari rangkaian tersebut penulis ingin menggambarkan kenapa rakyat harus melakukan tindakan yang berani untuk kepentingan negaranya sebab jika kebijakan kenaikan Bahan Bakar Minyak dibiarkan begitu saja akan kembali pemerintah melakukan hal yang sama seperti tahun-tahun sebelumnya ini adalah kebijakan penting jika ini dibiarkan begitu saja maka jelas pemerintah akan seenaknya untuk melakukan tindakan yang lebih berani dibanding rakyatnya. selain itu penulis bukan tidak memberikan apresiasi atau pujiannya terhadap pemerintah karena bagi pandangan penulis jika pemerintah sudah membuat kebijakan atau prestasi untuk kemajuan negaranya itu bukan lah hal yang perlu dipuji karena itu memang sudah tugas pemerintah yang secara langsung berjanji kepada rakyatnya ketika pemilihan umum.
Bahaya kegilaan berhubungan erat dengan bahaya nafsu dan rentetan yang fatal di mana gangguan atas pikiran merupakan hasil dari kebutuhan kita yang menyerah kepada hasrat-hasrat, ketidakmampuan, mengontrol atau meredakan nafsu. Dari mana asal kegilaan cinta kasih, selera yang merusak akhlak dan melankolia yang disebabkan oleh duka cita mendalam dari semua muatan ini telah sebenarnya tertulis di dalam diri kita melalui penolakan. Walaupun begitu apa yang terlibat di sini hanyalah nafsu yang mengutamakan moral dan tanggung jawabnya dengan cara yang tidak masuk akal artinya nafsu dan kegilaan adalah relasi radikal fenomena kegilaan dengan kesempatan besar bagi munculnya nafsu. maksud saya dengan mengambil judul ini ada ketakutan dalam pikiran saya jika kegilaan di tubuh pemerintah sudah berwujud nafsu yang terus berlanjut sebagai tempat pertemuan tubuh dan jiwa di mana aktivitas jiwa berhubungan dengan kefasihan tubuh yang akhirnya merupakan tempat untuk saling memaksakan batas satu sama lain sekaligus tempat mereka komunikasi.
ADVERTISEMENT
Terakhir penulis ingin menegaskan bahwa potensi kekuasaan yang dilindungi oligarki sangat kuat dan akan berbahaya jangka panjang namun penulis sadar dalam sistem politik saat ini mustahil menghilangkan para oligarki, maka penulis selalu memberikan masukan dan pandangan agar ada batasan yang jelas bagi mereka supaya rentetan kebijakan yang dibuat sebelumnya tidak akan kembali diulang di kemudian hari yang rakyatnya dijadikan alat bisnis mereka serta jangan sampai ketakutan saya akan kegilaan dan nafsu di tubuh pemerintah yang disebabkan oleh minimnya kontrol atau sikap rakyat atas pemerintahan yang dikuasai oligarki.
Baca Lainnya
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
·
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
·
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
·
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
comment0 01 April 2020
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
comment0 01 April 2020
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
comment0 01 April 2020
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
comment0 01 April 2020
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
comment0 01 April 2020