Konten dari Pengguna

Ketika Ketakutan Berkuasa: Bagaimana Budaya “ABS” Merintis Jalan Menuju Korupsi

Achmad Fadillah

Achmad Fadillah

Pemerhati dan Peneliti Kebijakan Publik, Antropolog

·waktu baca 6 menit

comment
2
sosmed-whatsapp-white
copy-circle
more-vertical

Tulisan dari Achmad Fadillah tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan

Ilustrasi tekanan dan ketakutan pada organisasi atau dunia kerja. Sumber: Freepik
zoom-in-whitePerbesar
Ilustrasi tekanan dan ketakutan pada organisasi atau dunia kerja. Sumber: Freepik

Di tengah-tengah dinamika dunia kerja yang serba cepat, kita sering dihadapkan pada sebuah model kepemimpinan yang seolah menjadi jawaban atas tuntutan efisiensi: komunikasi searah, terkomando, dan pengambilan keputusan yang terpusat. Atas nama kecepatan dan ketegasan, struktur hierarkis yang kaku ini dipertahankan. Namun, di balik selubung efisiensi yang tampak menggiurkan, tersembunyi sebuah paradoks yang destruktif. Alih-alih menjadi mesin produktivitas, sistem ini justru menjadi lahan subur bagi tumbuhnya patologi organisasi yang kronis mulai dari budaya “Asal Bapak Senang” (ABS) yang di luar akal sehat, hingga praktik korupsi yang menggerogoti integritas dari dalam.

Ini bukan sekadar masalah gaya manajemen, melainkan sebuah krisis kemanusiaan dan integritas di ruang-ruang professional kita. Ketika interaksi manusia direduksi menjadi sekadar rantai komando, kita tidak hanya kehilangan efisiensi sejati, tetapi juga merusak esensi dari kerja yang bermakna. Tulisan ini bertujuan untuk membongkar ilusi tersebut, menelusuri bagaimana struktur otoriter secara sistematis menciptakan lingkaran setan budaya ABS dan korupsi, serta menawarkan jalan keluar menuju lingkungan kerja yang lebih sehat, tangguh, dan pada akhirnya, jauh lebih produktif.

Anatomi dan Ilusi Model Komando

Inti dari model ini adalah kepemimpinan otoriter, di mana kekuasaan terkonsentrasi mutlak di puncak hierarki.Pemimpin menjadi pusat dari segala keputusan, memegang kendali penuh atas setiap kebijakan dan penugasan.Dalam skenario ini, bawahan bukanlah mitra berpikir, melainkan sekadar pelaksana perintah.Komunikasi mengalir secara eksklusif dari atas ke bawah (top-down), dengan informasi yang seringkali disaring dan terbatas, cukup sebatas untuk menjalankan tugas.Motivasi tidak lahir dari kesadaran, melainkan dipaksakan melalui sistem imbalan dan hukuman yang kaku, bahkan tak jarang disertai ancaman.

Memang, tidak dapat dipungkiri, dalam situasi krisis yang genting, model komando ini bisa terasa efektif.Keputusan cepat dapat diambil tanpa debat panjang, memberikan ilusi kepuasan dan kontrol bagi pimpinan.Namun, inilah jebakan utamanya. Efisiensi jangka pendek yang sering dijadikan pembenaran ini harus dibayar dengan kerusakan jangka panjang yang tak ternilai.

Ketika gaya ini menjadi norma, ia secara perlahan tapi pasti mengikis pondasi terpenting sebuah organisasi: sumber daya manusianya. Motivasi intrinsik, kepuasan kerja, dan komitmen perlahan meredup.Karyawan menjadi pasif, takut mengambil inisiatif, dan bergantung sepenuhnya pada arahan.Pada akhirnya, organisasi kehilangan kemampuannya untuk belajar, beradaptasi, dan berinovasi—kemampuan yang justru menjadi kunci keberlangsungan hidup di dunia yang terus berubah.

Lanskap Psikologis di Bawah Tekanan: Lahirnya Budaya Takut dan ABS

Struktur komando tidak hanya membentuk cara kita bekerja, tetapi juga membentuk jiwa kita di tempat kerja. Ia menciptakan sebuah lanskap psikologis yang penuh dengan kecemasan dan strategi bertahan hidup yang disfungsional.

Konsep psychological safety atau keamanan psikologis, yang diperkenalkan oleh Amy Edmondson dari Harvard, menjadi relevan di sini. Keamanan psikologis adalah keyakinan bahwa seseorang tidak akan dihukum atau dipermalukan karena menyuarakan ide, pertanyaan, kekhawatiran, atau mengakui kesalahan. Ini adalah prediktor nomor satu dari sebuah tim yang efektif.

Kepemimpinan otoriter adalah musuh utama dari keamanan psikologis. Tekanan konstan dan ancaman hukuman menciptakan "zona kecemasan", bukan "zona belajar". Dalam lingkungan seperti ini, diam menjadi strategi perlindungan diri yang paling logis. Berbicara, bertanya, atau menantang status quo membawa risiko yang terlalu besar. Akibatnya, organisasi menjadi buta terhadap masalah yang sebenarnya dan tuli terhadap ide-ide cemerlang yang mungkin datang dari tingkat paling bawah.

Ketika jalur formal menuju kemajuan—melalui kompetensi dan kinerja—tertutup, manusia secara alami akan mencari jalan lain. Di sinilah budaya "Asal Bapak Senang" (ABS) lahir sebagai respons adaptif yang rasional. Fenomena ini dapat dijelaskan melalui Teori Ingratiasi, di mana individu menggunakan taktik seperti sanjungan berlebihan dan penyesuaian pendapat agar atasan menyukainya dan secara tidak langsung mendapatkan keuntungan dari atasan. ABS bukanlah cerminan karakter yang lemah, melainkan strategi bertahan hidup dalam sistem yang rusak. Karyawan belajar bahwa membeo dan memuji setiap keputusan atasan, terlepas dari kualitasnya, adalah jalur karier yang lebih aman dan menjanjikan daripada menyuarakan kritik konstruktif.

Ilustrasi bentuk tindakan ingratiasi dalam budaya "ABS". Sumber: Freepik

Dampaknya semakin dalam jika kita melihatnya dari kacamata Hierarki Kebutuhan Maslow. Sistem otoriter mungkin memenuhi kebutuhan dasar (gaji) dan bermain dengan kebutuhan rasa aman (ancaman PHK), tetapi ia secara sistematis menghalangi pemenuhan kebutuhan yang lebih tinggi: penghargaan dan aktualisasi diri.Tanpa otonomi, pengakuan tulus, dan ruang untuk berkembang, karyawan tidak akan pernah mencapai potensi penuh mereka.Mereka mungkin bekerja, tetapi semangat dan jiwa mereka tidak hadir di sana.

Dari Perilaku Individu Menuju Pembusukan Sistemik

Dampak psikologis ini, seiring waktu, mengkristal menjadi budaya organisasi yang permanen. Di Indonesia, yang menurut penelitian Geert Hofstede memiliki skor Power Distance (Jarak Kekuasaan) yang tinggi, fenomena ini menemukan tanah yang subur. Budaya kita yang cenderung menerima hierarki dan menghormati status membuat gaya kepemimpinan otoriter lebih mudah diterima dan jarang ditantang.

Dalam ekosistem ini, budaya ABS yang awalnya merupakan taktik individu berevolusi menjadi sistem patronase-klientelisme yang terlembagakan. Patronase adalah hubungan pertukaran personal antara seorang patron (pelindung/atasan) dengan kliennya (pengikut/bawahan). Sang patron memberikan perlindungan, jabatan, atau keuntungan, dan sebagai imbalannya, klien memberikan loyalitas mutlak.Meritokrasi—sistem yang menghargai prestasi dan kompetensi—seketika mati. Jabatan tidak lagi diisi berdasarkan siapa yang paling mampu, tetapi siapa yang paling setia. Penempatan posisi menjadi ajang "politik balas budi".

Di sinilah benang merah menuju korupsi menjadi sangat jelas. Lord Acton pernah berkata, “Power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely" . Sistem otoriter yang diperkuat oleh budaya patronase menciptakan tiga kondisi sempurna bagi korupsi: kekuasaan absolut yang tak terkendali, budaya takut yang membungkam pengawasan, dan jaringan loyalitas korup yang melindungi para pelakunya. Korupsi bukan lagi sekadar pelanggaran oleh oknum, melainkan menjadi sebuah "kebiasaan" yang sistemik, hasil akhir yang tak terhindarkan dari sebuah ekosistem yang telah rusak hingga ke akarnya.

Epilog: Membangun Organisasi Berbasis Kepercayaan dan Integritas

Membangun kembali budaya organisasi yang sehat dan berintegritas adalah sebuah keniscayaan, meskipun menantang. Perubahan ini harus dimulai dari puncak kepemimpinan, dengan pergeseran filosofi dari seorang komandan menjadi seorang arsitek lingkungan kerja.

Langkah pertama adalah membangun kembali keamanan psikologis. Pemimpin harus secara aktif mengundang partisipasi, mengakui keterbatasan dan kesalahan diri, serta merespons setiap masukan—terutama kritik dan berita buruk—dengan apresiasi, bukan amarah. Ini mengirimkan sinyal kuat bahwa setiap suara berharga. Kedua, kita harus secara sistematis membongkar sistem patronase dengan menegakkan pondasi meritokrasi. Proses rekrutmen, promosi, dan evaluasi kinerja harus dijalankan secara transparan, adil, dan berbasis kompetensi yang objektif.Keputusan penting terkait alokasi sumber daya harus terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.Transparansi adalah desinfektan terbaik bagi korupsi. Mekanisme seperti umpan balik 360 derajat, di mana masukan datang dari berbagai arah—atasan, rekan, dan bawahan—dapat membantu mengurangi bias subjektif dan mendorong budaya keterbukaan.

Pada akhirnya, pengejaran efisiensi melalui kontrol otoriter adalah sebuah kekeliruan fundamental. Kinerja unggul yang berkelanjutan di era modern lahir dari dua pilar yang tak terpisahkan: kesejahteraan psikologis karyawan dan integritas sosial organisasi. Jalan menuju organisasi yang hebat bukanlah melalui penindasan, melainkan melalui pemberdayaan, kepercayaan, dan martabat manusia.

Ini adalah panggilan bagi para pemimpin di setiap tingkatan untuk memiliki keberanian membangun tempat kerja di mana potensi manusia tidak dikebiri, tetapi dirayakan; di mana integritas bukan sekadar slogan, tetapi menjadi napas kehidupan organisasi. Hanya dengan begitu, kita dapat benar-benar menciptakan dunia kerja yang tidak hanya produktif, tetapi juga manusiawi.