Tentang KamiPedoman Media SiberKetentuan & Kebijakan PrivasiPanduan KomunitasPeringkat PenulisCara Menulis di kumparanInformasi Kerja SamaBantuanIklanKarir
2024 © PT Dynamo Media Network
Version 1.89.0
Konten dari Pengguna
UMKM Gulung Tikar di Masa Pandemi: Bagaimana Jurus Jitu Pemerintah?
15 Januari 2022 13:53 WIB
·
waktu baca 3 menitTulisan dari Achmad Fauzan Rahmadany tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
ADVERTISEMENT
Pandemi Covid-19 berdampak besar terhadap perekonomian nasional termasuk sektor UMKM. Berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh Katadata Insight Center terhadap 206 pelaku UMKM di Jabodetabek, mayoritas UMKM sebesar 82,9% merasakan dampak negatif dari pandemi Covid-19 ini dan hanya 5,9% yang mengalami pertumbuhan positif. Selain itu, kondisi pandemi ini juga menyebabkan sebesar 63,9% dari UMKM yang terdampak mengalami penurunan omzet lebih dari 30%.
ADVERTISEMENT
Hanya 3,8% UMKM saja yang mengalami peningkatan omzet selama masa pandemi Covid-19. Survei KIC tersebut juga menunjukkan para pelaku UMKM telah melakukan sejumlah upaya untuk mempertahankan kondisi usahanya seperti dengan menurunkan produksi barang/jasa, mengurangi jam kerja dan jumlah karyawan serta saluran penjualan/ pemasaran.
Meski begitu, ada juga UMKM yang mengambil langkah sebaliknya, yaitu menambah saluran pemasaran sebagai bagian strategi untuk bertahan di masa pandemi Covid-19.
Sementara itu, berdasarkan hasil survei dari beberapa lembaga seperti BPS, Bappenas, dan World Bank menunjukkan bahwa pandemi Covid-19 ini menyebabkan banyak UMKM kesulitan melunasi pinjaman serta membayar tagihan listrik, gas, dan juga gaji karyawan.
Salah satu solusi penting yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka pemulihan UMKM adalah pemberian insentif bagi UMKM melalui program Pemulihan Ekonomi Nasional yang diberika oleh pemerintah pusat di tahun 2020 dan dilanjutkan di tahun 2021. Hasilnya adalah sebagian sektor informal dan UMKM dapat bertahan menghadapi dampak pandemi COVID-19. Artinya, UMKM tidak mengalami krisis yang sangat berat dibandingkan beberapa industri besar yang juga terdampak pandemi COVID-19.
ADVERTISEMENT
Selain itu, program ini juga diharapkan dapat membantu menekan terjadi penurunan angka pemutusan hak kerja pada pekerja UMKM. Pasalnya, berdasarkan data yang diperoleh dari BPS per Agustus 2020 menunjukka bahwa terdapat penciptaan kesempatan kerja baru dengan penambahan 760 ribu orang yang membuka usaha dan kenaikan 4,55 juta buruh informal.
Realisasi program Pemulihan Ekonomi Nasional telah mencapai Rp172,35 triliun dari total anggaran sebesar Rp699,43 triliun per 11 Mei 2021. Realisasi anggaran sebesar 24,6% dari total anggaran tersebut meningkat sebesar Rp49,01 triliun dari realisasi triwulan I, yakni Rp123,26 triliun.
Adapun sektor-sektor tersebut yaitu sektor kesehatan sebesar Rp24,90 triliun atau 14,2% dari pagu Rp175,22 triliun, sektor perlindungan sosial terserap Rp56,79 triliun atau 37,8% dari pagu Rp150,28 triliun, program prioritas Rp21,8 triliun atau 17,6% dari pagu Rp123,67 triliun, dukungan UMKM dan korporasi Rp42,03 triliun atau 21,7% dari pagu Rp193,53 triliun, dan insentif usaha Rp26,83 triliun atau 47,3% dari pagu Rp56,72 triliun. Selain itu, percepatan penyaluran perlindungan sosial pemerintah juga tampak dari besarnya serapan anggaran tersebut.
ADVERTISEMENT
Pada saat proses penyaluran dana PEN atau dukungan UMKM, pemerintah perlu memastikan bahwa dana dukungan tersebut dapat disalurkan secara cepat dan tepat sasaran. Permasalahan yang dihadapi saat ini adalah kurangnya terintegrasi data UMKM yang ada. Selain itu, skema dukungan UMKM melalui subsidi bunga kredit usaha rakyat juga perlu mendapat perhatian lebih mengingat masih banyaknya UMKM yang masih belum tersentuh layanan perbankan tersebut.
Per tanggal 11 Mei 2021 tercatat realisasi penyaluran bantuan untuk Program Keluarga Harapan sebesar Rp13,83 triliun atau 48,19% dari anggaran Rp28,71 triliun. Selain itu, realisasi kartu sembako juga telah mencapai Rp17,24 triliun atau 38,20% dari anggaran Rp45,12 triliun. Realisasi penyaluran bantuan sosial tunai juga telah mencapai Rp11,81 triliun atau 98,39% dari anggaran Rp12,0 triliun dan program bantuan langsung tunai dana desa mencapai Rp2,51 triliun atau 17,41% dari anggaran Rp14,4 triliun. Dengan demikian, Menurut saya holding BUMN ini juga diharapkan dapat mengatasi masalah data UMKM yang saat ini masih belum terintegrasi secara sempurna.
ADVERTISEMENT
Live Update