Jakarta Kata Kita

Momentum Pemilihan Gubernur 2017 sebagai pesta demokrasi akbar bagi warga DKI Jakarta menawarkan harapan baru kepada segala kalangan di ibukota. Masyarakat berhak memilih pemimpin terbaiknya untuk membenahi kota Jakarta. Begitupun para calon gubernur dan wakilnya berhak merebut hati rakyat untuk duduk sebagai orang nomor satu di DKI Jakarta.

Kerumitan permasalahan ibukota sudah tentu menjadi hal utama yang harus segera dibenahi oleh Gubernur terpilih kelak. Untuk itu, suara masyarakat turut menjadi penentu dalam keberhasilan kepemimpinan kepala daerahnya dalam setiap isu dan aspek kehidupan sehingga sangat perlu didengar oleh pemimpinnya.

Warga Jakarta dinilai semakin kritis menyampaikan aspirasi. Kedaulatan di tangan warga menjadi simbol sumber kekuatan yang tidak diragukan. Para pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta harus memberi dukungan dan perhatian khusus untuk mengembangkan warganya sehingga dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Jakarta. Hal ini dikarenakan warga ibukota menjadi sorotan utama setiap mata di Republik Indonesia.

Kesadaran politik warga Jakarta pun semakin baik. Mereka mulai terbuka mengobrol pilihan politik dibanding situasi lima tahun lalu. Partisipasi aktif juga ditunjukkan warga sebagai relawan penyelenggara pilkada ataupun saksi pendukung paslon. Kolaborasi ini terwujud pada gerakan bersama yang tak hanya sekedar melek politik semata, melainkan sudah mengawal hak bersuara.

Setelah mengamati strategi kampanye atau rencana program masing-masing pasangan calon, baik melalui berita maupun debat di televisi tentunya membuahkan hasil analisis tersendiri bagi kita.

Ternyata, kita semua memiliki satu tujuan sama, yaitu pemimpin Jakarta yang diharapkan bisa memberi perubahan kota DKI Jakarta ke arah yang lebih baik. Gubernur dan Wakil Gubernur Baru Jakarta harus bisa menyelesaikan permasalahan ibukota yang sudah kronis. Keamanan, kenyamanan, dan kesejahteraan tinggal di ibukota sering dikeluhkan oleh warga. Seolah keinginan itu menjadi langka atau suatu yang mahal dalam kehidupan ibukota.

Mulai dari kemacetan karena mobilitas tinggi menjadi suatu masalah yang butuh solusi. Banyaknya kendaraan pribadi baik sepeda, motor, maupun mobil yang menghiasi jalanan Ibukota setiap hari menimbulkan kemacetan yang kompleks pada jam-jam tertentu. Beberapa kota penyangga ibukota juga merasakan dampak kemacetan karena mayoritas masyarakat yang tinggal di kota penyangga ibukota juga bekerja di kota Jakarta.

Bicara tentang transportasi, kesadaran menggunakan fasilitas umum juga menjadi terbatas di Jakarta. Para pengendara motor masih tampak berkendara di trotoar. Padahal fasilitas trotoar disediakan bagi para pejalan kaki.

Kota Jakarta itu tidak hanya sekitar kawasan Kuningan, Sudirman, Thamrin, dan Menteng saja yang dihiasi gedung-gedung pencakar langit. Masih banyak warga yang tinggal di kolong jembatan, di pinggir kali, dan pinggir rel kereta.

Warga ibukota memiliki harapan agar kebijakan para pemimpin yang telah menjabat nanti tidak dipengaruhi oleh partai-partai politik disekelilingnya. Jangan sampai kebijakan yang ditetapkan tidak berpihak pada rakyat. Sebagai contoh atas kebijakan proyek reklamasi yang kini menjadi isu nasional.

Selain terindikasi korupsi, moratorium mega proyek reklamasi pantai utara Jakarta harus dihentikan karena pemerintah pusat melihat adanya sejumlah penyimpangan. Reklamasi harus disikapi dengan kebijakan tegas atas beberapa pertimbangan. Misalnya, rumit dan tumpang tindihnya aturan soal reklamasi. Selain rumit, dari aspek lingkungan, reklamasi tersebut juga berpotensi mengganggu lingkungan.

Proyek reklamasi juga disinyalir akan menimbulkan sedimentasi atau pendangkalan. Selain itu, masalah air bersih juga akan mengalami gangguan dan tidak jelas persediaannya. Permasalahan lain muncul terkait keterbukaan pengembang terhadap penggunaan material yang digunakan pihak pemilik modal untuk mengembangkan reklamasi itu sendiri.

Proyek reklamasi juga mengakibatkan banjir bisa terjadi lebih besar. Kebanjiran ini terjadi karena pembangunan tata ruang kota yang tidak sesuai dengan keasrian lingkungan. Dilengkapi dengan polemik sampah yang tidak dibuang pada tempatnya dan gorong-gorong yang tersumbat sehingga mengakibatkan banjir tetap terjadi di kota Jakarta.

Selain itu, bangunan liar dan tata kota yang buruk menjadi salah satu penyebabnya. Pembangunan gedung-gedung pencakar langit hingga pusat perbelanjaan yang tidak mengikutsertakan wawasan lingkungan dalam pembangunan juga berdampak buruk bagi pencemaran lingkungan. Sungai-sungai yang berwarna hitam pekat dengan bau yang menyengat tentu menjadi pemandangan yang tidak sedap untuk kota yang menjadi ibukota negara.

Harapan kita sebagai warga, sumur resapan dan sodetan kali bisa diperbanyak lagi pembangunan ke depannya. Sarana seperti ini dinilai efektif untuk mengurangi banjir yang menjadi masalah tahunan di Jakarta. Sebagai contoh, gang-gang yang ada di Jakarta harus dibangun sumur serapan yang tertutup tetapi ada lubangnya sehingga kalau hujan air bisa masuk. Cara semacam ini membantu mengurangi potensi genangan air berlebih terutama di tempat-tempat sempit. Selain itu, pembangunan banjir kanal timur dan banjir kanal barat yang sudah diupayakan juga harus tetap dijaga untuk membantu halangi banjir agar tidak datang kembali.

Itulah sekelumit kata-kata untuk Jakarta yang ada di sekitar kita. Semoga saja siapapun Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta yang terpilih tidak hanya mengucap janji-janji semu semata. Mereka bisa mendengar dan mewujudkan harapan kita.

Mari, gunakan hak pilih kita pada pilkada Jakarta putaran terakhir. Memilih menjadi perangkat paling dahsyat yang diciptakan manusia untuk mengalahkan ketidakadilan. Memilih adalah manifestasi daulat rakyat untuk menentukan siapa yang berhak mewakili dan memegang kuasa atas rakyat di lembaga tertinggi Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta. Siapapun kita, suara pemilih pemula, suara nelayan, suara pengusaha, suara anggota dewan, bahkan suara presiden sekalipun nilainya tetap sama. Satu orang, satu suara, satu nilai. Jakarta kata kita*