Gen Z Punya Suara Besar, Apakah Kepentingannya Didengar?

Besarnya jumlah pemilih muda seharusnya tidak hanya menjadi modal untuk memenangkan pemilu, tetapi juga alasan untuk memperhitungkan kebutuhan mereka dalam kebijakan publik.

Media sosial kini menjadi ruang tempat politik semakin dekat dengan kehidupan Gen Z. Pernahkah saat sedang scroll TikTok atau Instagram, tiba-tiba muncul politisi di FYP yang mengikuti tren dan kemudian menjadi viral? Di balik viralitas tersebut, muncul pertanyaan yang lebih penting: sejauh mana seorang politisi mampu menunjukkan akuntabilitas politik kepada masyarakat? Kita menonton, tertawa, mungkin membagikannya, lalu lanjut scroll. Dalam beberapa detik, politisi bisa terasa dekat hanya karena sebuah konten. Tapi setelah videonya lewat, apa yang benar-benar kita tahu tentang mereka? Kita mungkin ingat wajah dan gayanya, tetapi belum tentu ingat apa yang pernah dikerjakan, apa yang dijanjikan, dan apakah janji itu benar-benar dipertanggungjawabkan. Di tengah politik yang semakin dekat dengan layar, Gen Z mungkin tidak membutuhkan politisi yang paling viral, melainkan politisi yang paling siap ditanya, dikritik, dan dipertanggungjawabkan.

FYP Ke Politik: Yang Ramai Belum Tentu Berarti

Politik kini tak selalu hadir lewat baliho yang menjulang, debat yang panjang, atau pidato yang berulang. Ia bisa menyelinap di sela hiburan, muncul di antara scrolling, lalu menetap lewat satu video pendek, potongan pidato, atau tren yang perlahan menjelma strategi komunikasi politik. Fenomena ini tak lepas dari besarnya posisi Gen Z sebagai pemilih. Data Komisi Pemilihan Umum mencatat 50.645.669 pemilih Gen Z atau 24,94 persen dari total pemilih pada Pemilu 2024. Jika digabung dengan generasi milenial, pemilih muda mencapai 58,38 persen. Karena itu, ketika politik masuk ke ruang yang paling sering digunakan anak muda—media sosial—yang perlu diperhatikan bukan sekadar bagaimana politisi tampil, tetapi apa yang sebenarnya mereka sampaikan dan kerjakan.

Illustration By ChatGpt AI

Sebab persoalannya bukan ketika politisi membuat konten, melainkan ketika popularitas mulai dianggap sebagai kualitas. Viralitas bertanya, “Berapa banyak yang melihat?”; politik seharusnya bertanya, “Apa yang dilakukan setelah dilihat?” Sebab terkenal belum tentu terpercaya, populer belum tentu terukur, dan ramai belum tentu berarti berisi. Di tengah politik digital, Gen Z perlu melihat lebih jauh dari sekadar layar: menimbang rekam jejak, membaca kebijakan, dan menguji janji dengan kenyataan. Karena pada akhirnya, politik bukan tentang siapa yang paling sering muncul, tetapi siapa yang paling jelas ketika harus bertanggung jawab.

Bukan Sekedar Viral: Politik Harus Bisa Dipertanggungjawabkan

Media sosial sekarang bukan cuma tempat hiburan, tapi juga tempat kita mencari berita dan membentuk pandangan. Reuters Institute dalam Digital News Report 2026 mencatat 64 persen responden di Indonesia mendapatkan berita melalui media sosial seperti WhatsApp, YouTube, Facebook, dan TikTok.

Artinya, politik memang sudah masuk ke ruang yang paling dekat dengan keseharian kita. Politisi bisa tampil di FYP, ikut tren, membuat konten, lalu terasa dekat dalam hitungan detik. Tapi dekat belum tentu tepat, ramai belum tentu hebat, dan viral belum tentu membawa amanat. Komdigi pada Juni 2026 juga mengingatkan soal “ilusi algoritma”, ketika sesuatu yang sering muncul di lini masa terasa seperti gambaran seluruh masyarakat, padahal belum tentu. Jadi, masalahnya bukan politisi membuat konten, tetapi ketika konten lebih besar daripada kinerja. Jangan sampai yang dihitung hanya jumlah tayangan, tetapi lupa mempertanyakan apa yang sudah dikerjakan.

Politisi boleh viral, boleh dekat, bahkan boleh ikut tren. Tetapi setelah ramai, harus ada yang dipertanggungjawabkan. Bukan cuma banyak pengikut, tetapi jelas rekam jejaknya. Bukan cuma banyak janji, tetapi terlihat bukti. Bukan cuma pandai bicara, tetapi berani ketika ditanya. Gen Z juga perlu melihat politik lebih jauh dari sekadar FYP: siapa yang punya program, siapa yang konsisten, dan siapa yang mau menerima kritik. Sebab viral bisa datang dan hilang, tren bisa naik lalu tenggelam, tetapi keputusan politik bisa bertahan dan berdampak bertahun-tahun. Pada akhirnya, politik bukan soal siapa yang paling sering muncul di layar, tetapi siapa yang tetap mau menjawab ketika layar sudah dimatikan.

Gen Z Bukan Apatis: Mereka Hanya Memilih Cara yang Berbeda

Menyebut Gen Z sebagai generasi apatis juga terlalu sederhana.

OECD mencatat bahwa di negara-negara anggotanya, kelompok usia 20–39 tahun rata-rata mencakup 34 persen populasi usia pemilih, tetapi anggota parlemen berusia 40 tahun ke bawah hanya sekitar 22 persen pada 2024. Ada jarak 12 poin persentase antara jumlah anak muda sebagai pemilih dan keterwakilan mereka di parlemen.

Di sisi lain, partisipasi anak muda tidak selalu hilang. Ia berubah bentuk. Aktivisme digital, demonstrasi, petisi, dan penyebaran konten politik menjadi bagian dari cara generasi muda bersuara.

Maka, persoalannya bukan sekadar bagaimana membuat Gen Z tertarik pada politik. Persoalannya adalah bagaimana politik bersedia mendengar ketika Gen Z sudah bersuara. Jangan jadikan anak muda hanya sebagai target kampanye. Jadikan mereka bagian dari percakapan, perumusan, dan pengawasan kebijakan.

Sebab jika hampir enam dari sepuluh pemilih berasal dari generasi muda, tetapi suara mereka hanya dicari ketika pemilu tiba, demokrasi sedang mengalami jarak: dekat saat meminta suara, jauh saat diminta pertanggungjawaban.

Manifesto Gen Z: Terasa Dekat Boleh, Abai Terhadap yang Dijanjikan Jangan

Politisi tidak harus berhenti membuat konten. Mereka boleh hadir di TikTok, Instagram, YouTube, dan ruang digital lainnya. Politik justru bisa dibuat lebih sederhana, lebih dekat, dan lebih mudah dipahami. Tetapi dekat bukan berarti bebas luput, viral bukan berarti bebas salah. Kedekatan dengan Gen Z tidak boleh menjadi pengganti substansi. Karena itu, manifesto politik Gen Z sebenarnya sederhana: transparan dalam janji, terbuka terhadap kritik, jelas dalam kebijakan, dan berani mempertanggungjawabkan hasilnya.

Gen Z pun punya tanggung jawab yang sama. Jangan berhenti di FYP, cari sumbernya. Jangan berhenti pada slogan, baca programnya. Jangan hanya melihat popularitas, periksa rekam jejaknya. Kita tidak membutuhkan politik yang selalu serius, tetapi kita membutuhkan politisi yang serius ketika menyangkut hidup orang banyak. Sebab FYP akan berganti, tren akan berhenti, wajah baru akan muncul. Namun harga kebutuhan tetap harus dibayar, lapangan pekerjaan tetap harus dicari, pendidikan tetap harus diperjuangkan, dan lingkungan tetap harus dijaga. Pada akhirnya, ukuran politik bukan seberapa sering seseorang muncul di layar, tetapi seberapa berani ia menjelaskan ketika ditanya dan bertanggung jawab ketika ditagih. Bukan sekadar viral, tetapi bermoral. Bukan sekadar dikenal, tetapi dapat dipertanggungjawabkan. Karena demokrasi bukan panggung untuk mencari sorotan, melainkan ruang untuk menagih pertanggungjawaban. Dan ketika lampu kamera padam, FYP berhenti, serta tepuk tangan menghilang, yang tersisa hanyalah satu pertanyaan: ketika rakyat menagih janji, apakah mereka masih punya keberanian untuk berdiri dan menjawab?