Gen Z Punya Suara Besar, Apakah Kepentingannya Didengar?

Illustration By ChatGPT AI

Besarnya jumlah pemilih muda seharusnya tidak hanya menjadi modal untuk memenangkan pemilu, tetapi juga alasan untuk memperhitungkan kebutuhan mereka dalam kebijakan publik.

Politik sering kali dibicarakan melalui pertanyaan tentang siapa yang akan menang, partai mana yang memperoleh suara terbanyak, atau siapa yang akan menduduki jabatan pemerintahan. Namun, ada pertanyaan lain yang tidak kalah penting: setelah pemilu selesai, sejauh mana kepentingan masyarakat benar-benar diperhitungkan?

Pertanyaan ini relevan bagi Generasi Z yang mulai memasuki dunia kerja, menyelesaikan pendidikan, dan membangun kemandirian ekonomi. Bagi mereka, politik bukan sekadar persaingan di antara elite, melainkan sesuatu yang dampaknya dapat dirasakan melalui akses pendidikan, kesempatan kerja, transportasi, hingga biaya hidup.

Karena itu, persoalan politik Gen Z tidak cukup dibicarakan dari seberapa besar suara mereka dalam pemilu. Hal yang juga perlu diperhatikan adalah bagaimana persoalan yang mereka hadapi masuk ke dalam agenda politik dan diterjemahkan menjadi kebijakan.

Besar dalam Jumlah, Belum Tentu Terwakili

Komisi Pemilihan Umum mencatat bahwa pada Pemilu 2024 terdapat 50.645.669 pemilih Generasi Z atau 24,94 persen dari keseluruhan pemilih. Jika digabungkan dengan generasi milenial, jumlah pemilih dari kedua generasi tersebut mencapai 58,38 persen.

Angka ini memperlihatkan besarnya posisi pemilih muda dalam demokrasi Indonesia. Namun, jumlah tersebut tidak serta-merta menunjukkan bahwa kepentingan Gen Z telah terwakili secara memadai.

Mengapa demikian? Sebab, jumlah pemilih dan keterwakilan kepentingan merupakan dua hal yang berbeda.

Besarnya jumlah pemilih menunjukkan potensi pengaruh dalam proses elektoral. Sementara itu, keterwakilan perlu dilihat dari apakah aspirasi masyarakat diperhatikan, apakah persoalannya masuk dalam agenda kebijakan, dan apakah keputusan yang dibuat menghasilkan dampak yang dapat dirasakan.

Selain itu, Gen Z bukan kelompok yang memiliki satu pandangan politik yang seragam. Kondisi ekonomi, lingkungan tempat tinggal, tingkat pendidikan, pengalaman sosial, dan kebutuhan setiap orang dapat berbeda. Anak muda yang sedang mencari pekerjaan mungkin memiliki prioritas berbeda dari mahasiswa yang memperjuangkan akses pendidikan atau anak muda yang mengkhawatirkan kerusakan lingkungan.

Oleh sebab itu, tidak tepat jika seluruh Gen Z dianggap memiliki kepentingan dan pilihan politik yang sama. Yang lebih penting adalah memastikan bahwa perbedaan kebutuhan tersebut memiliki ruang untuk disampaikan dan dipertimbangkan.

Persoalan Anak Muda Bukan Sekadar Urusan Pribadi

Salah satu persoalan yang dekat dengan kehidupan Gen Z adalah kesempatan memasuki dunia kerja. Setelah menyelesaikan pendidikan, anak muda dihadapkan pada pertanyaan tentang pekerjaan, pendapatan, pengalaman, dan kemampuan untuk hidup mandiri.

Badan Pusat Statistik mencatat bahwa pada Agustus 2025 terdapat sekitar 2,34 juta penganggur berusia 20–24 tahun di Indonesia. Data tersebut menunjukkan adanya persoalan ketenagakerjaan yang nyata pada kelompok usia yang banyak berada dalam fase transisi menuju dunia kerja.

Namun, angka tersebut tidak boleh ditafsirkan seolah-olah seluruh penganggur berusia 20–24 tahun adalah Gen Z, atau sebaliknya seluruh Gen Z menghadapi kondisi yang sama. Data itu lebih tepat digunakan untuk menunjukkan pentingnya persoalan transisi pendidikan ke pekerjaan bagi kelompok usia muda.

Di sinilah politik menjadi relevan. Kesempatan kerja tidak hanya dipengaruhi oleh usaha individu, tetapi juga berkaitan dengan kondisi perekonomian, kebutuhan industri, kualitas pendidikan dan pelatihan, serta kebijakan ketenagakerjaan.

Tentu saja, pemerintah tidak dapat menjamin setiap orang memperoleh pekerjaan yang diinginkan. Akan tetapi, kebijakan publik dapat berperan dalam memperluas kesempatan, meningkatkan akses pelatihan, memperkuat perlindungan pekerja, dan menciptakan kondisi yang mendukung pertumbuhan lapangan kerja.

Hal serupa berlaku dalam pendidikan. Mendapatkan ijazah tidak otomatis menjamin seseorang memperoleh pekerjaan yang sesuai. Karena itu, pembahasan mengenai pendidikan juga perlu mencakup keterjangkauan biaya, kualitas pembelajaran, relevansi keterampilan, dan akses terhadap kesempatan setelah lulus.

Persoalan-persoalan ini tidak sepenuhnya dapat diselesaikan oleh pemerintah, tetapi juga tidak bisa dilepaskan dari tanggung jawab pembuat kebijakan.

Politik Tidak Berhenti Setelah Pemilu

Salah satu kekeliruan dalam memahami demokrasi adalah menganggap partisipasi politik selesai ketika seseorang menggunakan hak pilihnya.

Padahal, pemilu merupakan salah satu mekanisme untuk menentukan pemimpin dan wakil rakyat. Setelah proses tersebut selesai, masyarakat tetap memiliki kepentingan untuk mengetahui bagaimana janji politik diterjemahkan menjadi program, bagaimana anggaran digunakan, dan bagaimana kebijakan dilaksanakan.

Bagi Gen Z, partisipasi politik dapat dilakukan melalui berbagai cara. Mengikuti perkembangan kebijakan, memeriksa informasi sebelum membagikannya, menyampaikan kritik berdasarkan bukti, mengikuti forum publik, hingga mengawasi pelaksanaan program pemerintah merupakan bagian dari keterlibatan warga negara.

Media sosial juga dapat menjadi ruang untuk memperkenalkan persoalan yang sebelumnya kurang mendapat perhatian. Namun, ramainya sebuah isu di media sosial tidak otomatis berarti persoalan tersebut telah terselesaikan.

Sebuah unggahan dapat memperoleh banyak perhatian tanpa menghasilkan perubahan kebijakan. Sebaliknya, proses advokasi yang berlangsung lebih lama dan tidak selalu viral dapat berkontribusi pada pembahasan publik yang lebih substantif.

Karena itu, keterlibatan politik tidak cukup diukur dari seberapa sering seseorang membagikan konten politik atau seberapa keras ia menyampaikan pendapat. Hal yang juga penting adalah kemampuan untuk memahami persoalan, memeriksa informasi, menyusun argumen, dan menilai hasil kebijakan.

Mengawasi Kekuasaan Tanpa Harus Menjadi Antipolitik

Mengkritik kebijakan bukan berarti menolak seluruh proses politik. Sebaliknya, kritik yang disertai alasan dan bukti merupakan bagian penting dari demokrasi.

Gen Z perlu memiliki ruang untuk mempertanyakan kebijakan tanpa harus langsung dicap sebagai pendukung atau penentang kelompok politik tertentu. Perbedaan pendapat seharusnya tidak menghilangkan kesempatan untuk berdiskusi mengenai persoalan bersama.

Ada beberapa pertanyaan yang dapat digunakan masyarakat untuk menilai kebijakan publik: masalah apa yang ingin diselesaikan, siapa yang memperoleh manfaat, siapa yang berpotensi menanggung dampak, bagaimana pelaksanaannya, dan apakah hasilnya sesuai dengan tujuan awal?

Pertanyaan tersebut membuat pembahasan politik tidak berhenti pada popularitas tokoh atau kekuatan slogan. Perhatian diarahkan pada proses pengambilan keputusan, pelaksanaan, serta dampaknya bagi masyarakat.

Namun, pengawasan juga perlu dilakukan secara adil. Tidak semua persoalan yang dialami anak muda disebabkan oleh satu kebijakan, dan tidak setiap kebijakan dapat langsung menghasilkan perubahan. Penilaian perlu mempertimbangkan bukti, konteks, keterbatasan, serta hasil yang dapat diukur.

Sikap kritis bukan berarti harus selalu menolak. Sikap kritis berarti bersedia memeriksa, mempertanyakan, dan mengevaluasi sebelum mengambil kesimpulan.

Politik Harus Bisa Dirasakan dalam Kehidupan Sehari-hari

Pada akhirnya, besarnya jumlah pemilih Gen Z seharusnya menjadi pengingat bahwa anak muda bukan sekadar angka dalam statistik pemilu. Mereka adalah warga negara yang memiliki kebutuhan, kepentingan, dan hak untuk ikut menentukan arah kehidupan bersama.

Namun, tuntutan ini tidak berarti seluruh kebijakan harus mengikuti keinginan satu generasi. Kebijakan publik harus mempertimbangkan kepentingan berbagai kelompok, termasuk masyarakat yang memiliki kondisi dan kebutuhan berbeda.

Yang perlu diperjuangkan adalah proses politik yang terbuka terhadap aspirasi, transparan dalam pengambilan keputusan, dan dapat dipertanggungjawabkan dalam pelaksanaannya.

Bagi Gen Z, keterlibatan politik juga tidak seharusnya berhenti pada memilih siapa yang dianggap paling meyakinkan. Ada tanggung jawab untuk memahami persoalan, mengawasi keputusan, dan mengevaluasi hasilnya.

Sebab, ukuran penting dari demokrasi bukan hanya apakah masyarakat diberi kesempatan untuk memilih, tetapi juga apakah suara mereka memiliki ruang dalam proses pengambilan keputusan.

Gen Z tidak harus memiliki satu suara yang sama. Namun, setiap anak muda berhak mempertanyakan apakah persoalan yang mereka hadapi telah diperhitungkan secara serius.

Pada titik itulah politik perlu dinilai: bukan semata-mata dari siapa yang berhasil memperoleh kekuasaan, melainkan dari bagaimana kekuasaan digunakan untuk menjawab persoalan masyarakat.