Manifesto Politik Gen Z: Politik Bukan Sekadar Kuasa, tapi Soal Kita

Ilustrasi tentang partisipasi politik Generasi Z. Dibuat menggunakan AI dengan ChatGPT (OpenAI).

Manifesto Politik Gen Z membahas bagaimana kekuasaan dan kebijakan publik berkaitan langsung dengan kehidupan anak muda.

Kalau mendengar kata politik, yang muncul di kepala kita sering kali tidak jauh dari pemilu, partai, pejabat, kampanye, atau perebutan kekuasaan. Politik terasa seperti sesuatu yang terjadi di gedung-gedung pemerintahan dan hanya perlu diperhatikan ketika hari pencoblosan tiba.

Padahal, politik sebenarnya lebih dekat dari yang kita kira. Ia ada ketika seorang mahasiswa memikirkan biaya kuliah, ketika lulusan baru mulai mencari pekerjaan, ketika keluarga menghitung pengeluaran bulanan, ketika masyarakat mengeluhkan transportasi, atau ketika anak muda mempertanyakan apakah mereka masih punya kesempatan untuk memiliki kehidupan yang layak di masa depan.

Bagi Gen Z, politik bukan sesuatu yang berdiri di luar kehidupan sehari-hari. Politik justru ikut menentukan seperti apa kehidupan yang akan kami jalani. Karena itu, manifesto politik Gen Z seharusnya tidak hanya berbicara tentang siapa yang berkuasa, tetapi tentang untuk siapa kekuasaan itu digunakan.

Politik Terlalu Sering Bicara tentang Kekuasaan

Kita sering melihat politik dari sisi siapa yang menang dan siapa yang kalah. Berita politik dipenuhi pembahasan mengenai kontestasi, koalisi, elektabilitas, jabatan, dan strategi memenangkan pemilu. Semua itu memang bagian dari politik, tetapi bukan keseluruhannya.

Ada persoalan yang jauh lebih dekat dengan kehidupan masyarakat tetapi sering kalah ramai: bagaimana seseorang mendapatkan pekerjaan, bagaimana mahasiswa membiayai pendidikan, bagaimana masyarakat memenuhi kebutuhan sehari-hari, dan bagaimana anak muda dapat memiliki masa depan tanpa harus terus hidup dalam ketidakpastian.

Data Badan Pusat Statistik menunjukkan Tingkat Pengangguran Terbuka Indonesia pada Mei 2026 sebesar 4,65 persen. Pada periode yang sama, rata-rata upah buruh tercatat Rp3,39 juta per bulan.

Angka tersebut memang tidak secara khusus menggambarkan kondisi Gen Z. Namun, angka tersebut menunjukkan bahwa persoalan pekerjaan dan pendapatan tetap menjadi bagian penting dari kehidupan masyarakat. Bagi generasi yang sedang memasuki dunia kerja, pertanyaan seperti “setelah lulus mau bekerja di mana?” bukan sekadar pertanyaan pribadi. Ada sistem pendidikan, pasar kerja, kebijakan ketenagakerjaan, hingga kondisi ekonomi yang ikut menentukan jawabannya.

Di titik ini, politik menjadi sangat personal.

Bukan karena Gen Z ingin semua persoalan hidup diselesaikan pemerintah, tetapi karena banyak persoalan sosial memang tidak dapat dipisahkan dari keputusan publik.

Kami Tidak Hanya Memikirkan Pemilu

Gen Z merupakan kelompok besar dalam peta pemilih Indonesia. Data Komisi Pemilihan Umum menunjukkan bahwa pada Pemilu 2024 terdapat 50.645.669 pemilih Generasi Z atau 24,94 persen dari keseluruhan pemilih. Jika digabungkan dengan generasi milenial, pemilih muda mencapai 58,38 persen.

Angka tersebut sering digunakan untuk menunjukkan besarnya kekuatan politik anak muda.

Namun, ada pertanyaan yang menurut saya lebih penting: setelah suara anak muda dihitung, apakah persoalan anak muda juga benar-benar diperhitungkan?

Jangan sampai Gen Z hanya dianggap penting ketika jumlah suaranya dibutuhkan. Setelah pemilu selesai, persoalan yang mereka hadapi kembali dianggap sebagai urusan masing-masing.

Padahal, menjadi pemilih bukan berarti kepentingan politik seseorang berhenti setelah mencoblos. Keputusan politik tetap memengaruhi kehidupan masyarakat setelah surat suara dimasukkan ke kotak suara.

Ketika kebijakan ketenagakerjaan berubah, pekerja merasakannya. Ketika kebijakan pendidikan berubah, mahasiswa dan siswa merasakannya. Ketika pemerintah membuat kebijakan transportasi, masyarakat yang setiap hari menggunakan kendaraan umum akan merasakan dampaknya.

Karena itu, politik tidak seharusnya hanya datang ketika meminta suara. Politik juga harus hadir ketika masyarakat membutuhkan solusi.

Manifesto Politik Gen Z dan Persoalan Sehari-hari

Membicarakan politik dari sudut pandang Gen Z bukan berarti semua persoalan harus dibungkus dengan label “anak muda.” Justru kita perlu melihat persoalan sosial secara lebih nyata.

Misalnya, soal pekerjaan. Banyak anak muda tidak hanya mencari pekerjaan. Mereka mencari pekerjaan yang memungkinkan mereka hidup mandiri. Ada perbedaan besar antara sekadar memiliki pekerjaan dan memiliki pekerjaan yang memberikan pendapatan, perlindungan, serta kesempatan berkembang.

Begitu juga dengan pendidikan. Pendidikan tidak berhenti pada mendapatkan ijazah. Bagi mahasiswa, pendidikan berkaitan dengan biaya kuliah, akses terhadap fasilitas, kualitas pembelajaran, kemampuan mendapatkan pengalaman kerja, sampai peluang setelah lulus.

Hal yang sama berlaku pada tempat tinggal, transportasi, lingkungan, dan kebutuhan dasar lainnya.

Badan Pusat Statistik mencatat persentase penduduk miskin Indonesia pada Maret 2026 sebesar 8,07 persen atau sekitar 22,93 juta orang. BPS juga mencatat garis kemiskinan nasional sebesar Rp669.235 per kapita per bulan.

Angka kemiskinan memang tidak dapat digunakan untuk mengatakan bahwa seluruh Gen Z berada dalam kondisi miskin. Namun, data tersebut mengingatkan bahwa persoalan ekonomi masyarakat tidak bisa dilepaskan begitu saja dari pembahasan politik.

Sebab kebijakan publik pada akhirnya bertemu dengan kehidupan manusia yang nyata.

Ada orang yang harus memilih antara membayar kebutuhan pendidikan atau kebutuhan rumah tangga. Ada keluarga yang harus menyesuaikan pengeluaran ketika harga berubah. Ada anak muda yang ingin mandiri tetapi harus menghadapi biaya hidup yang terus berjalan.

Politik menjadi nyata ketika keputusan yang dibuat di ruang pemerintahan bertemu dengan persoalan tersebut.

Manifesto Kami Bukan Soal Semua Harus Sepakat

Namun, ada satu hal yang perlu diluruskan. Berbicara tentang manifesto politik Gen Z bukan berarti menganggap seluruh Gen Z memiliki pandangan yang sama.

Gen Z bukan satu kelompok yang homogen.

Ada yang aktif mengikuti politik, ada yang lebih tertarik pada isu ekonomi, pendidikan, lingkungan, atau ketenagakerjaan. Ada pula yang belum tertarik membicarakan politik secara mendalam.

Perbedaan itu bukan masalah.

Justru demokrasi akan menjadi persoalan ketika satu generasi dipaksa memiliki satu suara. Karena itu, manifesto politik Gen Z seharusnya bukan doktrin tentang apa yang wajib dipercayai anak muda. Manifesto ini lebih tepat dipahami sebagai kumpulan nilai dan keresahan yang dapat dibicarakan secara terbuka.

Kita boleh berbeda pendapat tentang solusi. Kita boleh berbeda dalam melihat kebijakan. Bahkan kita boleh berbeda dalam menentukan siapa yang kita percaya.

Yang seharusnya tidak hilang adalah kesempatan untuk bertanya.

"Mengapa kebijakan ini dibuat?"

"Siapa yang paling terdampak?"

"Siapa yang mendapatkan manfaat?"

"Bagaimana pelaksanaannya?"

"Dan apa yang "dilakukan ketika kebijakan tersebut tidak berjalan sesuai rencana?

Pertanyaan seperti itu bukan bentuk kebencian terhadap politik. Justru itulah bagian dari masyarakat yang menjalankan fungsi kontrol.

Politik Bukan Sekadar Kuasa, tapi Soal Kita

Pada akhirnya, Gen Z bukan hanya generasi yang akan memilih pemimpin. Kami juga generasi yang akan hidup paling lama dengan keputusan yang dibuat hari ini.

Kami yang akan memasuki pasar kerja. Kami yang akan menghadapi perubahan teknologi. Kami yang akan hidup dengan kondisi lingkungan yang diwariskan. Kami yang akan membayar harga dari kebijakan hari ini ketika keputusan tersebut menghasilkan dampak di masa depan.

Karena itu, politik tidak bisa hanya menjadi urusan mereka yang berada di dalam lingkaran kekuasaan.

Politik adalah urusan kita.

Manifesto politik Gen Z bukan tuntutan agar semua kebijakan mengikuti keinginan anak muda. Bukan pula klaim bahwa Gen Z selalu memiliki jawaban yang paling benar.

Manifesto ini lebih sederhana: politik harus kembali berbicara tentang kehidupan manusia.

Tentang pekerjaan yang layak. Tentang pendidikan yang dapat diakses. Tentang kesempatan yang tidak hanya dimiliki oleh mereka yang memiliki privilese. Tentang lingkungan yang masih bisa dihuni. Tentang ruang publik yang memungkinkan masyarakat bertanya dan berbeda pendapat.

Kami tidak hanya membutuhkan politik yang pandai memenangkan perhatian.

Kami membutuhkan politik yang memahami akibat dari setiap keputusan.

Sebab kekuasaan pada akhirnya bukan hanya tentang siapa yang duduk di kursi pemerintahan. Kekuasaan juga tentang siapa yang hidup dengan keputusan yang dibuat dari kursi tersebut.

Dan bagi Gen Z, mungkin di situlah arti politik yang sebenarnya.

Bukan sekadar kuasa, tapi soal kita.