Sengketa Laut China Selatan & Kedaulatan Indonesia

Laut China Selatan merupakan persilangan paling penting bernilai ekonomis, politis, dan strategis di kawasan Asia Pasifik. Selain letak geografis dan sumber daya alam yang melimpah, kawasan ini berada di antara sepuluh negara sehingga rawan sengketa.

https://www.istockphoto.com/id/foto/bendera-cina-pada-kain-sutra-gm1124620090-295299928?utm_campaign=srp_photos_40&utm_content=https%3A%2F%2Fwww.pexels.com%2Fsearch%2Fbendera%2520china%2F&utm_medium=affiliate&utm_source=pexels&utm_term=bendera+china

Secara geografis, Laut China Selatan (LCS) berada di Pasifik Barat yang sebagian besar wilayahnya berada tepat di antara negara-negara Asia Tenggara. Kawasan dengan luas sekitar 3,5 juta kilometer persegi ini disebut sebagai laut “setengah tertutup” karena dikelilingi daratan.

Sengketa Laut China Selatan (LCS) telah menjadi isu yang kompleks dan penuh ketegangan di kawasan Asia Tenggara. Melibatkan berbagai negara, termasuk China, Vietnam, Filipina, dan Malaysia, sengketa ini tidak hanya berfokus pada klaim wilayah tetapi juga pada sumber daya alam yang melimpah dan jalur pelayaran strategis. Bagi Indonesia, meskipun tidak secara langsung terlibat dalam klaim wilayah di LCS, situasi ini memiliki implikasi serius terhadap kedaulatan dan keamanan nasional.

Kompas, 12-Juni-2022

Pertama, penting untuk memahami bahwa Laut China Selatan merupakan jalur perdagangan utama yang menghubungkan berbagai negara di Asia. Sekitar sepertiga dari perdagangan global melewati perairan ini, sehingga stabilitas dan keamanan di kawasan ini menjadi krusial. Ketegangan yang terus meningkat antara China dan negara-negara ASEAN lainnya, termasuk penegakan klaim sepihak oleh China terhadap hampir seluruh wilayah LCS melalui "sembilan garis putus," menciptakan ketidakpastian yang berpotensi mengganggu keamanan maritim dan ekonomi Indonesia.

Satu di antara ancaman paling nyata bagi kedaulatan Indonesia adalah potensi terjadinya bentrokan militer. Meskipun Indonesia tidak memiliki klaim langsung atas wilayah di LCS, terdapat kepentingan nasional yang harus dijaga, terutama terkait dengan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia di sekitar Kepulauan Natuna. Klaim China atas sebagian wilayah yang berdekatan dengan Natuna berpotensi mengganggu hak Indonesia untuk mengelola sumber daya alam di area tersebut. Hal ini dapat menimbulkan konflik terbuka jika tidak ditangani dengan bijaksana.

Di sisi lain, diplomasi menjadi kunci dalam menghadapi tantangan ini. Indonesia perlu memperkuat posisi dan perannya sebagai negara yang menjunjung tinggi hukum internasional, terutama Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS) 1982. Dengan menegaskan hak-hak Indonesia berdasarkan hukum internasional, Indonesia dapat memperkuat argumennya dalam menjaga kedaulatan di wilayah perairan yang menjadi kepentingan nasional. Dukungan dari komunitas internasional juga sangat penting, di mana Indonesia dapat berkolaborasi dengan negara-negara ASEAN lainnya untuk membangun kesepahaman yang lebih kuat mengenai keamanan dan stabilitas di Laut China Selatan.

Lebih jauh lagi, pendekatan proaktif dalam meningkatkan kemampuan pertahanan maritim juga harus menjadi prioritas. Modernisasi angkatan laut dan pengawasan perairan yang lebih intensif akan memperkuat posisi Indonesia dalam melindungi kedaulatannya. Penggunaan teknologi canggih dan peningkatan kerjasama dengan negara-negara sekutu dapat menjadi langkah strategis untuk menghadapi potensi ancaman.

Kesimpulannya, sengketa Laut China Selatan tidak hanya menjadi masalah bagi negara-negara yang terlibat langsung, tetapi juga memberikan dampak signifikan bagi Indonesia. Menghadapi tantangan ini memerlukan pendekatan yang holistik, termasuk diplomasi yang kuat, penegakan hukum internasional, dan penguatan pertahanan maritim. Dengan langkah-langkah tersebut, Indonesia dapat menjaga kedaulatannya dan berkontribusi pada stabilitas kawasan yang lebih luas.

Referensi

Website