Prasyarat Ekonomi Indonesia sebelum Menjadi Tuan Rumah Piala Dunia
Mahasiswa MSc in Finance & Investment Copenhagen Business School - Asisten Manajer Otoritas Jasa Keuangan
·waktu baca 5 menit
Tulisan dari Adam Adhe Nugraha tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
PerbesarPiala Dunia 2026 baru saja usai, dengan Spanyol membuat Argentina tidak berkutik di partai puncak. Sebelumnya, saya sempat menonton salah satu laga Piala Dunia secara langsung di Boston, dan yang membuat saya terkesima bukan sekadar pertandingannya, melainkan bagaimana Amerika Serikat sukses menyediakan infrastruktur dan mengemas pengalaman menonton yang luar biasa. Seakan-akan semua terasa sudah dipersiapkan bertahun-tahun, bukan disulap semalam.
Bagi penggemar bola Indonesia, momen semacam ini selalu memunculkan pertanyaan yang sama: kapan giliran kita bermain? Wajar saja, sebab Survei Country Cassette 2025 mencatat Indonesia punya sekitar 165 juta penggemar sepak bola, sekitar 60 persen populasi, hanya kalah dari Cina dan Brasil. Bagi negara sebesar itu basis penggemarnya, sepak bola nyaris jadi identitas nasional. Namun, tahun ini pertanyaannya justru berkembang, bukan cuma kapan kita bisa bermain tapi juga kapan kita bisa menjadi tuan rumah.
Dua wacana instan sedang ramai dibicarakan. Pertama, naturalisasi pemain. PSSI sudah menaturalisasi lebih dari selusin pemain keturunan, namun Timnas tetap tersingkir di ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026, kalah dari Arab Saudi dan Irak. Harapan berikutnya digantungkan pada rencana FIFA untuk memperbesar jumlah peserta 2030 menjadi 64 tim untuk merayakan satu abad turnamen ini. Kalau ini benar terjadi, slot yang lebih banyak bisa jadi peluang nyata buat Indonesia.
Wacana kedua jauh lebih ambisius: menjadi tuan rumah, meski perlu diluruskan dari sisi waktu. Hak tuan rumah 2030 sudah dipegang Spanyol, Portugal, dan Maroko, sedangkan 2034 jatuh ke Arab Saudi. Jadi realistisnya, peluang Indonesia baru terbuka kembali pada edisi 2038 atau setelahnya.
Berbeda dari naturalisasi yang bisa dikerjakan dalam hitungan tahun, menjadi tuan rumah adalah pekerjaan rumah jangka panjang. Bukan hanya soal kemampuan APBN membangun stadion megah, namun juga soal keberlanjutan ekonomi sebelum dan sesudah gelaran usai.
Pertama, Indonesia harus keluar dari jebakan pendapatan menengah dan menjadi negara berpendapatan tinggi dengan pertumbuhan yang meyakinkan. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat PDB per kapita Indonesia pada 2025 sebesar 5.083 dolar AS, masih berada di kelompok negara berpendapatan menengah-atas.
Pemerintahan Prabowo-Gibran menargetkan pertumbuhan 8 persen pada 2029, sementara Bank Dunia memproyeksikan Indonesia memerlukan PDB per kapita 19-23 ribu dolar AS pada 2045 untuk keluar dari jebakan tersebut. Bukan target mudah: banyak negara berkembang terjebak bertahun-tahun di level ini begitu keunggulan buruh murahnya kalah bersaing dengan teknologi. Skala ekonomi yang lebih besar menjadi penting agar status tuan rumah kelak bukan proyek mercusuar yang membebani anggaran negara, melainkan program yang benar-benar berkelanjutan.
Kedua, pembangunan infrastruktur. FIFA mensyaratkan calon tuan rumah menyediakan minimal 14 stadion, dengan kapasitas minimal 40 ribu kursi untuk laga biasa hingga 80 ribu untuk pembukaan dan final. Hal ini juga belum termasuk infrastruktur pendukung seperti transportasi dan akomodasi. Amerika Serikat contoh tepat di mana seluruh stadionnya sudah berdiri sebelum bidding, sehingga modifikasi yang dibutuhkan hanya sebatas penyesuaian lapangan pertandingan.
Biaya penyelenggaraan Piala Dunia 2026 di AS, Kanada, dan Meksiko pun diperkirakan hanya sekitar 14 miliar dolar AS—salah satu yang termurah sepanjang sejarah turnamen ini. Bandingkan dengan Qatar 2022, yang membangun tujuh stadion baru dan merenovasi total satu stadion lainnya, lengkap dengan tujuh kota baru dan jaringan metro dari nol, dengan total investasi ditaksir mencapai 220 miliar dolar AS.
Kesiapan itu juga tecermin dari jumlah penonton, Piala Dunia 2026 mencatat rekor kehadiran tertinggi sepanjang sejarah, 6,8 juta orang di 16 kota. Artinya, infrastruktur tuan rumah semestinya lahir dari kebutuhan pembangunan jangka panjang, bukan dipaksakan dalam lima tahun jelang bidding.
Ketiga, PDB per kapita harus terus meningkat. Hal ini akan mendorong adanya generasi muda yang lebih bugar dan siap menjadi atlet. Selain itu, masyarakat perlu memiliki kekuatan finansial untuk datang ke stadion dan menggerakkan ekonomi di sekitarnya, mulai dari tiket, merchandise, hingga pariwisata. Rata-rata kehadiran penonton Piala Dunia secara historis berkisar 40-55 ribu orang per pertandingan, angka yang hanya bisa konsisten terisi bila daya beli masyarakat memang mendukung. Tanpa daya beli yang memadai, stadion semegah apa pun berisiko sepi begitu sorotan dunia beralih.
Keempat, mengubah budaya dari bangsa penonton menjadi bangsa pemain. Ini pekerjaan paling berat, namun paling menentukan keberlanjutan. Liga lokal, dari level junior hingga senior, harus dibangun serius agar infrastruktur yang telah dibangun terus terpakai, bukan mangkrak setelah turnamen usai. Cina menjadi pelajaran menarik dalam konteks ini.
Sejak 2011, Presiden Xi Jinping menyampaikan tiga keinginannya bagi sepak bola nasional: lolos, menjadi tuan rumah, lalu menjuarai Piala Dunia. Keinginan itu dituangkan dalam cetak biru resmi pembangunan sepak bola nasional 2016-2050: 20 ribu pusat pelatihan, 70 ribu lapangan, target tuan rumah 2030 dan juara 2050.
Meski sempat dikabarkan akan menjajaki 2030 sebagai uji coba menuju 2034, Cina akhirnya tidak resmi mengajukan diri untuk keduanya. Meski infrastrukturnya memadai dan ekonominya terbesar kedua dunia, Cina belum mau mengajukan diri sebagai tuan rumah karena ingin lebih dulu membenahi kualitas tim nasionalnya. Prinsip itulah yang perlu dipegang Indonesia.
Ambisi ini perlu dilandasi ekspektasi realistis, bukan sekadar optimisme infrastruktur. Riset Universitas Toronto menemukan bahwa 12 dari 14 edisi Piala Dunia terakhir justru mencatatkan kerugian ekonomi bersih bagi kota-kota tuan rumahnya. Piala Dunia 2026 di AS, meski digadang edisi paling murah dan siap infrastruktur, tampaknya tak sepenuhnya lolos dari pola itu.
Riset Michael Edwards dari North Carolina State University mencatat setiap kota tuan rumah AS tetap menanggung biaya operasional 100-200 juta dolar AS di luar infrastruktur, sementara FIFA sendiri diproyeksikan meraup sekitar 13 miliar dolar AS sepanjang siklus empat tahun penyelenggaraan. Artinya, kesiapan ekonomi dan infrastruktur bukan jaminan keuntungan finansial bagi tuan rumah, melainkan syarat minimal agar kerugian yang hampir selalu terjadi itu tidak berubah menjadi krisis fiskal yang membebani rakyat.
Maka ambisi tuan rumah Piala Dunia 2038 atau setelahnya sebaiknya sejajar dengan agenda besar Indonesia Emas 2045—bukan proyek yang menjanjikan untung, melainkan bukti kematangan bangsa. Kesiapan sejati bukan diukur dari kemegahan stadion yang mampu kita bangun, melainkan dari kemampuan kita menanggung risiko rugi
tanpa membebani rakyat. Kalau kelak Piala Dunia benar singgah di Indonesia, biarkan itu terjadi karena ekonomi kita telah pantas menampungnya, bukan karena kita tergesa-gesa membuktikan diri sebelum benar-benar siap.