Pajak Makin Banyak, Tapi Apa yang Sebenarnya Kita Dapat?
Tulisan dari adambumiputra tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
PerbesarPernahkah kita membeli sesuatu, melihat harga yang harus dibayar, lalu menyadari bahwa sebagian dari uang tersebut ternyata merupakan pajak?
Saat makan di restoran, berbelanja, menerima penghasilan, membeli barang tertentu, atau menjalankan usaha, pajak bisa hadir dalam berbagai bentuk. Kita mungkin tidak selalu menyadarinya, tetapi pajak telah menjadi bagian dari aktivitas ekonomi sehari-hari.
Di sisi lain, negara membutuhkan pajak. Penerimaan pajak menjadi salah satu sumber utama untuk membiayai pembangunan dan berbagai kebutuhan masyarakat.
Namun, ada satu pertanyaan sederhana yang semakin penting untuk dibicarakan:
Jika pajak yang kita bayarkan semakin besar, apa sebenarnya yang kita dapatkan sebagai masyarakat?
Pertanyaan ini bukan berarti masyarakat menolak pajak. Justru sebaliknya, pertanyaan tersebut menunjukkan bahwa masyarakat ingin memahami hubungan antara kewajiban membayar pajak dengan manfaat yang diterima.
Pajak Bukan Sekadar Angka Triliunan
Dalam APBN 2026, pemerintah menargetkan penerimaan pajak sekitar Rp2.357,7 triliun. Hingga 31 Agustus 2026, realisasi penerimaan pajak telah mencapai sekitar Rp1.409 triliun atau 59,8 persen dari target.
Angka tersebut sangat besar. Tetapi di balik angka triliunan rupiah itu terdapat kontribusi masyarakat dan dunia usaha.
Ada pekerja yang membayar PPh dari penghasilannya. Ada perusahaan yang memenuhi kewajiban pajaknya. Ada konsumen yang membayar pajak dalam transaksi tertentu. Ada pula pelaku usaha kecil yang berusaha memenuhi kewajiban perpajakannya.
Semua kontribusi tersebut pada akhirnya menjadi bagian dari penerimaan negara.
Tetapi masyarakat tentu tidak membayar pajak hanya untuk melihat angka penerimaan negara meningkat.
Masyarakat berharap uang tersebut kembali dalam bentuk sesuatu yang dapat dirasakan: pendidikan yang semakin baik, fasilitas kesehatan yang mudah diakses, infrastruktur yang berkualitas, perlindungan sosial yang tepat sasaran, pelayanan publik yang cepat, serta lingkungan ekonomi yang mendukung kehidupan dan usaha.
Di sinilah persoalan pajak menjadi lebih dari sekadar persoalan angka.
Ketika Membayar Pajak Terasa Nyata, Manfaatnya Juga Harus Terasa
Bagi sebagian masyarakat, membayar pajak merupakan pengalaman yang sangat nyata.
Ketika pajak dipotong dari penghasilan, jumlah yang diterima menjadi lebih kecil. Ketika melakukan transaksi tertentu, pajak dapat menambah jumlah yang harus dibayar.
Kewajiban tersebut dapat terlihat langsung pada slip gaji, faktur, struk, maupun laporan pajak.
Sementara itu, manfaat pajak sering kali tidak terlihat secara langsung.
Kita tidak menerima pemberitahuan bahwa sebagian pajak yang kita bayarkan digunakan untuk membiayai jalan yang kita lewati. Kita juga tidak mendapatkan rincian bahwa sebagian penerimaan negara digunakan untuk pendidikan, kesehatan, subsidi, atau perlindungan sosial yang suatu saat mungkin kita nikmati.
Manfaat pajak memang bersifat kolektif.
Namun justru karena sifatnya kolektif, masyarakat membutuhkan transparansi agar dapat memahami bagaimana kontribusinya menjadi bagian dari kepentingan bersama.
Negara Membutuhkan Pajak, Masyarakat Membutuhkan Kepercayaan
Kita tidak bisa mengabaikan kenyataan bahwa negara membutuhkan penerimaan pajak.
Pembangunan tidak dapat berjalan tanpa anggaran. Pemerintah membutuhkan sumber dana untuk menjalankan pelayanan publik dan berbagai program yang menyentuh masyarakat.
Hingga 31 Agustus 2026, belanja negara telah mencapai sekitar Rp2.295,7 triliun. Anggaran tersebut digunakan untuk berbagai kebutuhan negara, termasuk belanja pemerintah pusat serta program yang berkaitan dengan perlindungan masyarakat.
Artinya, terdapat hubungan yang jelas antara penerimaan negara dan belanja negara.
Tetapi hubungan tersebut belum selesai.
Pertanyaan berikutnya adalah: apakah belanja tersebut menghasilkan manfaat yang optimal bagi masyarakat?
Inilah bagian yang perlu terus diawasi dan dibicarakan.
Sebab persoalan pajak bukan hanya bagaimana pemerintah meningkatkan penerimaan, tetapi juga bagaimana penerimaan tersebut dikelola secara efektif, transparan, dan bertanggung jawab.
Jangan Hanya Masyarakat yang Dituntut Patuh
Selama ini pembahasan mengenai pajak sering berfokus pada kepatuhan wajib pajak.
Masyarakat diingatkan untuk memiliki NPWP, melaporkan SPT, membayar pajak tepat waktu, dan memenuhi berbagai ketentuan perpajakan.
Semua itu memang penting.
Namun, hubungan perpajakan seharusnya tidak berjalan satu arah.
Jika masyarakat dituntut untuk patuh terhadap kewajiban perpajakan, negara juga perlu menunjukkan akuntabilitas dalam mengelola penerimaan yang berasal dari masyarakat.
Kepatuhan masyarakat dan akuntabilitas pemerintah seharusnya berjalan beriringan.
Masyarakat tidak hanya membutuhkan pesan bahwa "pajak adalah kewajiban."
Masyarakat juga membutuhkan jawaban atas pertanyaan:
"Untuk apa pajak saya digunakan?"
Era Digital Seharusnya Membawa Transparansi yang Lebih Baik
Digitalisasi perpajakan membawa perubahan besar dalam hubungan antara wajib pajak dan pemerintah.
Administrasi perpajakan semakin terdigitalisasi. Data semakin terintegrasi. Pengawasan terhadap aktivitas ekonomi juga semakin berkembang.
Perubahan tersebut dapat memberikan manfaat bagi administrasi perpajakan dan meningkatkan kemudahan dalam memenuhi kewajiban.
Namun, ada peluang yang lebih besar dari sekadar digitalisasi pengumpulan pajak.
Jika teknologi memungkinkan pemerintah mengelola data pajak secara semakin baik, teknologi yang sama seharusnya dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan transparansi kepada masyarakat.
Masyarakat dapat diberikan informasi yang lebih mudah dipahami mengenai penerimaan negara, penggunaannya, program yang dibiayai, serta dampak yang dihasilkan.
Dengan begitu, digitalisasi tidak hanya membuat negara semakin mudah mengetahui kewajiban wajib pajak.
Digitalisasi juga dapat membuat masyarakat semakin mudah mengetahui ke mana uang negara digunakan.
Pajak dan Kepercayaan Tidak Bisa Dipisahkan
Pada akhirnya, persoalan pajak bukan hanya persoalan tarif.
Ada persoalan kepercayaan di dalamnya.
Masyarakat akan lebih mudah memahami kewajiban perpajakan apabila mereka melihat bahwa pajak memiliki hubungan yang jelas dengan kepentingan bersama.
Sebaliknya, ketika masyarakat merasa bahwa manfaat pajak sulit dilihat atau sulit dipahami, pertanyaan mengenai alasan membayar pajak dapat semakin kuat.
Karena itu, meningkatkan kepatuhan pajak seharusnya tidak hanya dilakukan melalui pengawasan dan penegakan aturan.
Pemerintah juga perlu membangun komunikasi yang lebih terbuka mengenai manfaat pajak.
Bukan sekadar mengatakan bahwa pajak diperlukan untuk pembangunan, tetapi menunjukkan bagaimana penerimaan tersebut diterjemahkan menjadi program dan manfaat yang dapat dirasakan masyarakat.
Jadi, Apa yang Sebenarnya Kita Dapat?
Jawabannya bukan berarti kita mendapatkan uang kembali setelah membayar pajak.
Kita mendapatkan manfaat melalui berbagai layanan dan fasilitas publik yang dibiayai negara.
Jalan yang digunakan setiap hari, fasilitas pendidikan, layanan kesehatan, perlindungan sosial, pembangunan infrastruktur, dan berbagai pelayanan pemerintah merupakan bagian dari manfaat yang dapat dirasakan masyarakat.
Namun, besarnya penerimaan pajak juga harus diikuti dengan kualitas pengelolaan yang baik.
Semakin besar kontribusi yang diberikan masyarakat, semakin penting pula transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaannya.
Karena itu, pertanyaan "Pajak makin banyak, tapi apa yang sebenarnya kita dapat?" seharusnya tidak dipandang sebagai pertanyaan yang mempertentangkan masyarakat dengan pemerintah.
Justru pertanyaan tersebut dapat menjadi bagian dari hubungan yang sehat antara negara dan warga negara.
Masyarakat menjalankan kewajibannya.
Negara menjalankan tanggung jawabnya.
Dan keduanya bertemu dalam satu hal yang sangat penting: kepercayaan.
Sebab pada akhirnya, membayar pajak bukan hanya tentang berapa banyak uang yang diberikan kepada negara.
Pajak adalah tentang bagaimana uang masyarakat dikembalikan menjadi manfaat bagi masyarakat.