Menguji Akuntabilitas Danantara
Tulisan dari Ade Wirman Syafei tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
PerbesarApa makna akuntabilitas ketika angka keberhasilan diumumkan lebih dahulu daripada laporan yang memungkinkan publik memeriksanya? Pertanyaan itu kini menggantung di atas Danantara. Tahun buku 2025 berakhir pada 31 Desember 2025. Pada 2 Juli 2026, Danantara menyebut seluruh BUMN dalam ekosistemnya telah menyelesaikan laporan keuangan 2025, sementara laporan keuangan konsolidasian Danantara masih dalam proses penyelesaian sesuai tahapan audit. Bagi lembaga yang mengelola kekayaan negara berskala besar, keterbukaan bukan sekadar urusan administratif. Di situlah ujian pertama dimulai: apakah kekuasaan yang besar tetap bersedia membuka diri untuk diperiksa?
Paradoks itu semakin terlihat ketika Danantara dibandingkan dengan Temasek. Tahun buku Temasek berakhir 31 Maret 2026, tiga bulan setelah Danantara. Namun, laporan grupnya telah dipublikasikan. Danantara tentu bukan Temasek. Sejarah dan struktur keduanya berbeda. Namun, itu tidak menjawab pertanyaan: mengapa lembaga yang periode pembukuannya berakhir lebih dahulu belum membuka pertanggungjawabannya ketika pembandingnya telah membuka buku? Kompleksitas dapat menjelaskan keterlambatan, tetapi tidak boleh menjadi alasan tanpa batas.
Di titik inilah persoalannya melampaui keterlambatan laporan. Menurut Bovens (2007), akuntabilitas hidup ketika pemegang kekuasaan menjelaskan tindakannya kepada forum yang berhak bertanya dan menilai. Tanpa informasi, forum kehilangan alat untuk menguji. Tanpa pengujian, pertanggungjawaban mudah menjadi seremoni. Ketika narasi keberhasilan berkembang sebelum mekanisme pemeriksaannya tersedia, publik tidak sedang menyaksikan akuntabilitas, melainkan diminta percaya. Kepercayaan yang dibangun melalui pembuktian berbeda dengan kepercayaan yang sekadar diminta.
Angka Tanpa Cermin
Keganjilan itu membesar ketika angka keberhasilan sudah diumumkan. Pada akhir Agustus 2026, Dony Oskaria menyatakan laba perusahaan-perusahaan di bawah Danantara telah mencapai Rp330 triliun. Ia juga membandingkan capaian tersebut dengan Temasek. Persoalannya, klaim itu muncul ketika laporan konsolidasian yang memungkinkan publik memeriksa definisi dan dasar perhitungannya belum tersedia. Angka besar bukan masalah; masalahnya muncul ketika publik diminta percaya sebelum dapat mengujinya.
Laporan resmi Temasek menunjukkan indikator yang perlu dibedakan secara cermat. Untuk tahun yang berakhir 31 Maret 2026, Temasek mencatat profit for the year sebesar S$37,3 miliar dan group net profit sebesar S$32,4 miliar. Karena itu, perbandingan dengan Temasek tidak seharusnya berhenti pada permainan angka. Pertanyaan mendasarnya: laba yang mana, dengan cakupan entitas apa, untuk periode apa, dan menggunakan basis konsolidasi seperti apa? Masalahnya bukan semata apakah Rp330 triliun benar atau salah, melainkan apakah angka itu dapat dibandingkan secara setara dengan indikator Temasek.
Tanpa laporan konsolidasian Danantara, publik belum dapat memeriksa definisi angka Rp330 triliun, entitas yang dicakup, perlakuan transaksi antarperusahaan, maupun status auditnya. Sebuah angka mungkin benar, tetapi kebenarannya tidak menghapus kebutuhan untuk mengetahui bagaimana ia dihasilkan. Informasi bernilai publik ketika dapat diperiksa dan diuji, bukan sekadar diumumkan. Sistem akuntabilitas yang efektif dapat meningkatkan kualitas pengungkapan informasi BUMN melalui penguatan tata kelola internal (Dong et al., 2025).
Persoalan ini bukan tentang memaksa Danantara menjadi Temasek. Karena Danantara mengelola kekayaan negara dengan pendekatan portofolio yang besar, tuntutan keterbukaan semestinya meningkat. Akuntabilitas portofolio dapat dipahami sebagai perluasan orientasi tata kelola. Namun, perubahan itu tidak boleh menciptakan ruang pertanggungjawaban yang semakin kabur (Alam & Tjandrakirana, 2026). Angka tanpa laporan adalah angka tanpa cermin. Publik dapat melihat besarnya, tetapi belum tentu mengetahui bentuk dan asal-usulnya.
Ketika Pengawas Tak Terdengar
Persoalan berikutnya lebih mendasar: siapa yang bekerja ketika jembatan akuntabilitas belum dibuka? Dalam kerangka Bovens (2007), pengawasan tidak cukup hanya menerima penjelasan. Ia harus dapat bertanya, menilai, dan membuka kemungkinan konsekuensi. Karena itu, pengawasan tidak boleh berhenti sebagai nama dalam bagan organisasi. Ia harus memiliki kapasitas korektif. Ketika laporan konsolidasian 2025 masih dalam proses penyelesaian audit, pertanyaan publik bukan hanya kapan laporan diterbitkan, tetapi apakah keterlambatan itu telah memicu evaluasi dan tindakan yang jelas.
Ketiadaan informasi publik tidak otomatis berarti pengawasan internal tidak berjalan. Namun, legitimasi pengawasan tidak dapat sepenuhnya digantungkan pada proses yang tidak dapat dilihat publik. Pengawasan memperoleh makna ketika ada bukti bahwa pertanyaan diajukan, evaluasi dilakukan, dan koreksi dimungkinkan. Sistem akuntabilitas dalam pengelolaan operasi dan investasi BUMN juga dapat memperkuat pengendalian internal dan meningkatkan kualitas audit (Wu et al., 2024).
Desain kelembagaan juga patut diperhatikan. Dony Oskaria menjabat sebagai Kepala Badan Pengaturan BUMN sekaligus COO Danantara. Fakta itu tidak otomatis menunjukkan pelanggaran. Namun, legalitas dan kualitas tata kelola tidak selalu identik. Checks and balances membutuhkan jarak institusional yang memadai agar fungsi pengaturan dan pelaksanaan tetap dapat saling mengoreksi. Konsentrasi kewenangan tanpa penguatan independensi pengawasan berisiko melemahkan fungsi korektif, sekalipun struktur kelembagaannya tampak lengkap (Wiatmaja & Asnawi, 2026).
Karena itu, isu ini tidak seharusnya dipersempit menjadi soal satu orang. Ini soal desain institusi. Dewan Pengawas tidak boleh menjadi lapisan dekoratif. Ia harus mampu meminta jawaban dan mendorong koreksi. Semakin luas kewenangan mengelola kekayaan negara yang dipisahkan, semakin besar kebutuhan terhadap transparansi, auditabilitas, keterlacakan, dan pembagian tanggung jawab yang jelas (Waluya et al., 2026). Usia muda bukan alasan untuk menurunkan standar. Kompleksitas justru meningkatkan kebutuhan terhadap pengungkapan dan audit yang kuat (Dong et al., 2025; Wu et al., 2024).
Penutup
Danantara sedang diuji bukan oleh besar kecilnya angka keberhasilan yang diumumkan, melainkan oleh kesediaannya menyediakan dasar bagi publik untuk menguji klaim tersebut. Akuntabilitas hidup ketika aktor menjelaskan, informasi tersedia, forum bertanya, pengawas menilai, dan koreksi dimungkinkan. Jika satu mata rantai putus, struktur yang lengkap belum tentu menghasilkan pertanggungjawaban nyata. Kepercayaan publik tidak dibangun dengan meminta publik percaya, melainkan dengan menyediakan alasan agar kepercayaan itu dapat diuji.
Institusinya ada. Pengawasnya ada. Angka keberhasilannya pun ada. Namun, akuntabilitas tidak hidup karena banyaknya lembaga atau megahnya struktur. Ia hidup ketika kekuasaan bersedia membuka diri untuk diuji. Danantara membutuhkan laporan yang dapat dibaca, angka yang dapat diperiksa, pengawasan yang dapat dibuktikan, dan koreksi yang benar-benar bekerja. Tanpa itu, akuntabilitas akan tampak ada dari kejauhan, tetapi menghilang ketika publik mendekat.