BPJS di Persimpangan, Antara Peningkatan Layanan dan Beban Finansial

Source : Freepik.com/BusinessMarketing

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan telah menjadi pilar penting dalam sistem kesehatan nasional Indonesia. Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang digagas sejak 2014 bertujuan untuk memberikan akses kesehatan yang lebih luas kepada seluruh lapisan masyarakat. Namun, setelah hampir satu dekade berjalan, BPJS Kesehatan menghadapi berbagai tantangan yang memengaruhi kinerjanya, terutama dalam hal peningkatan layanan dan beban finansial yang semakin besar.

Salah satu tantangan utama yang dihadapi BPJS Kesehatan adalah beban finansial yang terus meningkat. Data terbaru menunjukkan bahwa defisit anggaran BPJS Kesehatan mencapai angka yang cukup signifikan. Pada tahun 2023, BPJS Kesehatan tercatat mengalami defisit sekitar Rp 32,8 triliun, dan pada 2024 diperkirakan defisit tersebut akan terus bertambah jika tidak ada langkah perbaikan yang signifikan. Defisit ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain besarnya klaim pelayanan kesehatan yang lebih tinggi daripada yang diprediksi, serta ketidakseimbangan antara iuran peserta dan biaya layanan kesehatan yang diberikan.

Sebagai contoh, pada tahun 2023, biaya klaim untuk pelayanan kesehatan telah melampaui perkiraan, yang mengakibatkan peningkatan defisit keuangan BPJS Kesehatan. Di sisi lain, meskipun iuran peserta terus mengalami penyesuaian, jumlah peserta yang terus bertambah (terutama peserta Penerima Bantuan Iuran/PBI) tidak sebanding dengan peningkatan kapasitas pelayanan yang harus diberikan.

Keterlambatan klaim dari BPJS Kesehatan yang berimbas pada rumah sakit, khususnya rumah sakit kelas menengah yang sering kali tidak memiliki dana cadangan yang cukup. Keterlambatan pembayaran klaim dari BPJS Kesehatan telah menjadi masalah yang tak kunjung selesai, meskipun pemerintah sudah berupaya untuk memperbaiki sistem klaim dan pembayaran. Rumah sakit yang melayani pasien BPJS Kesehatan sering kali terpaksa menanggung beban biaya operasional lebih lama, bahkan terkadang harus meminjam dana untuk mempertahankan kelangsungan operasionalnya. Pada tahun 2022, tercatat bahwa banyak rumah sakit di daerah mengalami kesulitan likuiditas karena keterlambatan klaim BPJS yang kadang mencapai beberapa bulan. Rumah sakit kelas menengah yang tidak memiliki jaringan keuangan yang kuat sering kali berada di posisi yang sulit, meskipun mereka telah memenuhi segala ketentuan untuk klaim.

Source : Freepik.com/HospitalPatient

Hal ini juga mempengaruhi kualitas pelayanan, karena rumah sakit sering kali harus mengurangi kapasitas pelayanan atau tidak dapat menyediakan fasilitas medis yang memadai. Mengingat BPJS Kesehatan merupakan penyelenggara utama bagi banyak pasien, keterlambatan klaim berdampak pada kelancaran layanan yang diterima pasien.

Data dari Kementerian Kesehatan menunjukkan bahwa meskipun jumlah peserta JKN terus meningkat, rasio dokter per pasien di Indonesia masih sangat rendah dibandingkan dengan negara-negara lain. Menurut World Health Organization (WHO), Indonesia memiliki 0,3 dokter per 1.000 orang pada tahun 2022, jauh di bawah angka rata-rata global yang mencapai 1,7 dokter per 1.000 orang. Keterbatasan tenaga medis ini mempengaruhi kualitas layanan yang diterima peserta JKN. Selain itu, pembengkakan biaya klaim juga disebabkan oleh tingginya biaya rumah sakit dan obat-obatan yang tidak terkontrol. Walaupun BPJS Kesehatan telah melakukan berbagai upaya untuk memperbaiki mekanisme pengelolaan klaim, masih banyak kasus penyalahgunaan yang terjadi, baik di pihak rumah sakit maupun peserta yang tidak mematuhi ketentuan yang ada.

Meskipun BPJS Kesehatan telah berusaha untuk meningkatkan kualitas layanan melalui program-program seperti pengembangan fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP), perluasan akses ke rumah sakit rujukan, serta pengawasan ketat terhadap pelayanan, tantangan keuangan yang ada tetap sulit diatasi. Pemerintah telah melakukan beberapa upaya, seperti meningkatkan iuran peserta, namun hal ini justru memicu ketidakpuasan di kalangan masyarakat, terutama bagi kelompok yang dianggap tidak mampu.

Dalam menghadapi beban finansial, BPJS Kesehatan juga harus mengelola arus kas dengan lebih efisien. Perbaikan dalam hal manajemen klaim, pengawasan lebih ketat terhadap rumah sakit dan fasilitas kesehatan, serta penataan ulang struktur biaya adalah langkah-langkah yang perlu ditempuh untuk memastikan keberlanjutan program JKN. Namun, di sisi lain, peningkatan layanan juga menjadi prioritas utama yang tak bisa ditunda. BPJS Kesehatan harus memastikan bahwa meskipun ada pembatasan anggaran, kualitas pelayanan tetap dapat terjaga, terutama bagi peserta yang membutuhkan layanan kritis dan berkelanjutan.

Untuk menyelesaikan dilema ini, diperlukan reformasi yang lebih mendalam dalam sistem JKN. Salah satu langkah yang bisa diambil adalah dengan melakukan efisiensi pengelolaan anggaran secara lebih transparan dan terukur. Pemerintah juga perlu memikirkan sistem pembiayaan yang lebih adil, termasuk dengan memperbaiki sistem iuran yang lebih proporsional dan memastikan peserta mampu membayar sesuai dengan kemampuannya.

Masyarakat yang diminta untuk memiliki asuransi swasta sebagai pelengkap BPJS Kesehatan perlu mendapatkan perhatian lebih dari pemerintah, terutama terkait dengan kesenjangan ekonomi yang ada. Pemerintah perlu memastikan bahwa semua lapisan masyarakat, tanpa memandang kemampuan ekonomi, bisa mendapatkan akses layanan kesehatan yang berkualitas melalui BPJS Kesehatan. Asuransi swasta dapat menjadi pelengkap bagi mereka yang mampu, tetapi tidak boleh menjadi syarat utama untuk mendapatkan pelayanan yang layak.

Di sisi lain, BPJS Kesehatan harus mampu mengatasi masalah defisit keuangan dan keterlambatan klaim yang terus terjadi, agar rumah sakit, terutama rumah sakit kelas menengah, dapat beroperasi dengan lancar tanpa terbebani masalah finansial. Pembaruan sistem klaim yang lebih cepat dan transparan serta efisiensi pembiayaan kesehatan akan menjadi kunci untuk meningkatkan kualitas pelayanan BPJS dan memastikan bahwa semua rakyat Indonesia mendapatkan akses kesehatan yang layak tanpa terbebani oleh biaya yang tidak terjangkau.

Reformasi jaminan kesehatan nasional perlu dilakukan dengan hati-hati, agar tetap mengutamakan pemerataan akses bagi seluruh rakyat, serta memperhatikan kemampuan ekonomi masyarakat yang sangat bervariasi.