Efisiensi Anggaran, Rakyat Justru Menanggung Beban

Pada tahun 2025, pemerintah Indonesia meluncurkan berbagai kebijakan fiskal bertujuan untuk mengoptimalkan penggunaan anggaran negara melalui efisiensi belanja. Anggaran negara yang lebih hemat diharapkan dapat memperkuat ketahanan ekonomi nasional, mengurangi pemborosan, serta mempercepat pembangunan infrastruktur dan program-program sosial yang mendukung masyarakat. Dalam rangka itu, sejumlah program dan proyek yang dianggap tidak langsung berdampak pada peningkatan produktivitas negara atau kesejahteraan sosial telah dipangkas.

Source: Freepik.com/Businessmen

Namun, langkah efisiensi ini membawa dampak yang tidak dapat dipandang sebelah mata, terutama bagi rakyat. Pemangkasan anggaran yang dilakukan di sejumlah sektor justru membebani masyarakat, baik dalam hal akses terhadap layanan publik maupun kualitas hidup secara keseluruhan. Tak jarang juga upaya ini mengorbankan sektor-sektor yang menjadi garda terdepan dalam melayani kebutuhan dasar masyarakat, terutama di daerah-daerah yang lebih rentan.

Salah satu sektor yang terdampak besar oleh kebijakan efisiensi anggaran adalah sektor infrastruktur. Program-program yang berfokus pada pembangunan infrastruktur dasar, seperti pembangunan jalan, jembatan, serta fasilitas publik lainnya, mengalami pengurangan anggaran yang signifikan. Sebagai contoh, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) harus menanggung pemangkasan anggaran hingga 70% pada tahun 2025. Hal ini tentu saja berdampak pada progres pembangunan infrastruktur yang sangat diperlukan, terutama di daerah-daerah yang selama ini tertinggal dalam hal pembangunan.

Sektor pelayanan kesehatan juga mengalami tekanan berat akibat pengurangan anggaran yang mempengaruhi fasilitas kesehatan, alat medis, serta program-program pelayanan kesehatan untuk masyarakat miskin. Puskesmas dan rumah sakit daerah menghadapi kekurangan sumber daya yang menyebabkan ketidakmampuan mereka dalam memberikan pelayanan maksimal, yang pada gilirannya memperburuk akses masyarakat terhadap layanan kesehatan yang berkualitas.

Selanjutnya, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) juga mengalami pengurangan anggaran yang signifikan, yang dapat memengaruhi kemampuan mereka dalam memantau dan memberikan peringatan dini terkait bencana alam. Hal ini berisiko meningkatkan kerentanannya masyarakat terhadap bencana.

Kebijakan efisiensi anggaran juga memengaruhi program sosial yang sangat penting bagi kesejahteraan masyarakat. Salah satunya adalah bantuan sosial yang selama ini menjadi jaring pengaman sosial bagi kelompok masyarakat yang rentan. Pada tahun 2025, sejumlah bantuan sosial mengalami pemangkasan anggaran yang mempengaruhi distribusi bantuan kepada keluarga miskin, lansia, dan penyandang disabilitas.

Salah satu contoh adalah subsidi pangan dan bantuan langsung tunai (BLT) yang mengalami pengurangan alokasi dana. Hal ini membuat banyak keluarga miskin kesulitan untuk memenuhi kebutuhan pokok mereka. Terlebih lagi, inflasi yang masih relatif tinggi menambah beban hidup mereka, sementara bantuan sosial yang diterima semakin berkurang.

Pemerintah Indonesia juga meluncurkan program ambisius yang bertujuan untuk menyediakan makanan gratis bagi lebih dari 82 juta anak sekolah dan ibu hamil di seluruh negeri. Program yang direncanakan dengan anggaran sebesar $28 miliar ini diharapkan dapat meningkatkan gizi anak-anak dan ibu hamil serta membantu merangsang pertumbuhan ekonomi lokal. Namun, realisasinya menghadapi sejumlah kendala, mulai dari masalah logistik hingga kekurangan dana yang menghalangi distribusi makanan yang tepat waktu.

Dalam hal ini sektor pendidikan yang juga mendapat pemangkasan anggaran di beberapa daerah membuat kualitas pendidikan semakin tergerus. Sumber daya yang terbatas di sekolah-sekolah negeri memengaruhi kualitas pengajaran dan fasilitas pendidikan yang tersedia, menambah kesulitan bagi siswa-siswa yang berasal dari keluarga kurang mampu.

Salah satu dampak yang paling jelas dari kebijakan efisiensi anggaran adalah meningkatnya ketimpangan sosial. Masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan atau mereka yang tinggal di daerah terpencil sering kali merasakan dampak pemangkasan anggaran ini lebih berat dibandingkan dengan kelompok lainnya. Meskipun kebijakan efisiensi anggaran bertujuan untuk menstabilkan perekonomian, justru masyarakat yang paling membutuhkan bantuan sering kali merasa ditinggalkan. Kesenjangan antara kelompok kaya dan miskin semakin lebar, mengancam stabilitas sosial dalam jangka panjang.

Sebagai upaya untuk mencapai keseimbangan antara efisiensi fiskal dan kesejahteraan masyarakat, pemerintah harus mempertimbangkan dampak jangka panjang dari setiap kebijakan yang diterapkan. Pemangkasan anggaran di sektor-sektor vital seperti kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur memang dapat memberikan efisiensi anggaran dalam jangka pendek, tetapi jika terlalu drastis, kebijakan tersebut dapat memperburuk ketimpangan sosial dan memperlambat pemulihan ekonomi.

Source: Freepik.com/Entrepreneur

Efisiensi anggaran seharusnya tidak hanya dilihat dari pengurangan alokasi dana, tetapi juga dari bagaimana dana tersebut dapat digunakan secara lebih produktif dan berdampak langsung pada masyarakat. Meskipun efisiensi anggaran bertujuan untuk mengoptimalkan penggunaan dana publik, langkah-langkah yang diambil harus mempertimbangkan dampaknya terhadap pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah perlu menyeimbangkan antara pengurangan pemborosan dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat agar tidak justru membebani mereka. Efisiensi anggaran memang penting. Namun, kesejahteraan rakyat tak boleh terpinggirkan, agar setiap langkah membawa kemajuan yang signifikan.