Kebocaran Data Facebook dan Realitas Manajemen Data Nasional

sumber: https://me-en.kaspersky.com/blog/facebook-data-leak/2144/

Indonesia tengah dikejutkan dengan suatu perkembangan terbaru tentang terungkapnya kasus kebocoran data pengguna facebook. Chief Executive Officer (CEO) Facebook, Mark Zuckerberg dan Chief Technology Officer (CTO) Facebook Mark Schoepfer.mengakui bahwa perusahaannya telah gagal menahan adanya pemanfaatan data secara tidak bertanggung jawab oleh berbagai pihak, untuk dieksploitasi oleh pihak–pihak tertentu.

Perusahaan pengolahan data Chambridge analytics, dianggap membocorkan membocorkan data pengguna Facebook untuk kepentingan pihak–pihak tertentu. Terdapat sekitar 80 juta pengguna dari Indonesia yang terpapar pada resiko kebocoran privasi dan digital footprint.

Insiden ini telah menghadirkan reaksi beragam baik dari Pemerintah dan masyarakat. Hasil pertemuan antara Kementerian Perindustrian dengan pihak Facebook adalah untuk saat ini Pemerintah meminta kejelasan dan teguran lisan kepada Facebook. Berbagai tokoh terkemuka dan pejabat yang diwawancarai berbagai surat media, akan bertekad “menindak” Facebook atas kelalaian ini.

Namun demikian, yang menarik adalah ketika ditanya lebih jauh mengenai apa langkah hukum selanjutnya atas “kelalaian” ini adalah masih belum diketahui. Kemenkominfo belum bisa berbicara jauh apakah Facebook telah melanggar tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE.

Ketidakberadaannya infrastruktur hukum yang mengatur mengenai Big Data dan rekam digital ini menunjukan bahwa Indonesia masih belum siap dan bahkan belum sadar akan berharganya data, dan bagaimana data dipergunakan untuk kepentingan strategis.

sumber : https://en.dopl3r.com/memes/dank/when-you-realize-facebook-has-leaked-your-data-but-then-you-realize-your-data-is-as-worthless-as-you/258337

Saat ini berbagai Kementerian dan Lembaga Pemerintahan sudah menggunakan berbagai konsultan untuk menyentuh pemanfaatan data sosial medianya, namun mengetahui analisis sentimen netizen itu hanya sebagian kecil dari fungsi data.

Kenyataan bahwa secara nasional belum diatur hal–hal terkait arsitektur data, menjadi kontradiktif terhadap slogan go-digital yang kerap didengungkan di berbagai kesempatan. Belum dibangunnya arsitektur data yang terdiri dari data mining, warehousing, lake data management menjadikan istilah–istilah digital di berbagai kesempatan sebagai pemanis pidato saja.

Hal ini juga berarti bahwa sesungguhnya Pemerintah belum memanfaatkan secara penuh, informasi dan data cetak yang sudah dimiliki oleh institusinya untuk diolah, dipilah dan dipelajari oleh mesin untuk memperoleh kebijakan yang layak dan akurat.

sumber: https://infocus.dellemc.com/william_schmarzo/data-warehousing-101/

Untuk menjadikan ekonomi digital dan pemerintahan yang berbasis kinerja data, sudah saatnya Pemerintah mempersiapkan perangkat hukum yang memelihara kedaulatan data, membangun infrastruktur data warehousing, data mining, dan data analytics secara lebih serius dan konkrit.

Mungkin kunci dari “mahalnya koordinasi” antara institusi dapat dibayar lunas dengan interaksi data yang lebih terintegrasi dan terukur melalui manajemen data yang lebih holistik dan komprehensif.

Perlu diingat, di zaman digital ini, negara tetangga seperti Singapura, Malaysia, dan Australia sudah dapat melakukan data mining secara lebih serius, dan mampu menggunakannya untuk menaklukan negara tetangga terlemah. Semoga Indonesia tidak menjadi sasaran empuk bagi niatan strategis negara – negara dimaksud

Ilustrasi Facebook. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)