Konten dari Pengguna

Arketip Wakil Presiden Kita

google
Ikuti kumparan di Google
info
Jadikan kumparan sebagai preferensi terpercayamu di Google
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-circle
more-vertical

Tulisan dari Adif Rachmat Nugraha tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan

Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 mengatur jabatan Wakil Presiden (Wapres) dengan sangat ringkas. Pasal 4 ayat (2) hanya menyatakan bahwa dalam melakukan kewajibannya, Presiden dibantu oleh satu orang Wakil Presiden. Tidak ada rincian tugas, pembagian kerja, atau pertanggungjawaban. Karena itulah, jabaran peran Wapres lebih sering kabur dan istilah ‘ban serep’ menjadi tak bisa dinafikan, atau dalam bahasa politik yang lebih canggih: ‘president-in-waiting’.

Hingga tanggal 12 November lalu, Indonesia telah memiliki 14 orang Wapres. Urutan terakhir, Gibran Rakabuming Raka, menyatakan berhenti karena alasan pribadi di usianya yang belum genap menginjak kepala empat. Maka, roda mekanisme pemilihan Wapres baru pun bergerak. Rapat Gabungan Majelis Permusyawaratan Rakyat digelar, partai koalisi pendukung pemerintah mulai merapatkan barisan. Nama-nama bakal calon Wapres kemudian mengemuka, dibincangkan tiada henti di media massa maupun warung kaki lima.

Para Presiden dan Wakil Presiden Indonesia (@Kanzcech/Wikimedia)
zoom-in-whitePerbesar
Para Presiden dan Wakil Presiden Indonesia (@Kanzcech/Wikimedia)

Menyongsong nama ke-15 dalam daftar Wapres Republik Indonesia, menarik untuk merenungi kembali pola hubungan yang terbentuk antara Presiden dan Wapres sejak tahun 1945 hingga saat ini. Sejarah panjang ketatanegaraan tersebut menghasilkan beberapa peran yang berulang. Dari sanalah dapat ditarik arketip, pola dasar yang muncul pada Wapres yang berbeda.

Ragam Arketip

Arketip paling awal dalam relasi ini dicatat oleh Herbert Feith dalam The Decline of Constitutional Democracy in Indonesia (1962). Feith membedakan dua kelompok keahlian di kalangan pemimpin nasional Indonesia. Pertama, Administrator yang unggul dalam urusan teknis dan instrumental pemerintahan. Kedua, Solidarity Maker yang unggul menggalang dukungan dan rasa kebersamaan rakyat. Soekarno dan Hatta ia sebut mewakili masing-masing kelompok tersebut. Lebih lanjut, Feith memandang bahwa Republik tetap utuh sebagian besar karena kerja sama keduanya, yang oleh publik dibaca sebagai saling melengkapi sebagai dwitunggal. Wapres—dan juga pernah menjabat Perdana Menteri—Hatta berperan sebagai administrator yang menjaga mesin pemerintahan, mendampingi Presiden Soekarno yang membangun solidaritas bangsa.

Cetakan tersebut bertahan lama, dan berpengaruh terhadap arketip kedua sebagai manajer pembangunan. Hamengku Buwono IX dimandatkan untuk mengatasi masalah pembangunan yang mendesak meskipun perannya cukup minor, Umar Wirahadikusumah mengawasi keuangan instansi pemerintah dan jalannya pembangunan nasional seiring jabatan sebelumnya sebagai Ketua Badan Pemeriksa Keuangan, dan Try Sutrisno bertugas mengawasi pelaksanaan pembangunan di departemen serta lembaga nondepartemen. Presiden memegang arah besar, sedangkan Wapres memastikan mesin birokrasi bergerak ke arah itu.

Arketip ketiga adalah sebagai pengawas internal. Sudharmono membenahi birokrasi dan menekan korupsi, antara lain lewat Tromol Pos 5000. Try Sutrisno melanjutkan kanal itu dengan menampung informasi dari masyarakat lalu menindaklanjutinya. Gibran dalam derajat tertentu juga berupaya mengulangi praktik tersebut dengan membangun ‘Lapor Mas Wapres’ sebagai kanal aduan warga. Dalam peran ini, Wapres menjadi mata dan telinga Presiden di luar jalur laporan resmi yang sering sudah disaring.

Arketip keempat adalah sebagai spesialis sektoral. Sebagai diplomat yang telah berkiprah di kancah global, Adam Malik banyak berperan pada fora internasional. Habibie bertanggungjawab atas pembangunan industri dari hulu ke hilir. Boediono menggawangi isu terkait tata kelola dan akselerasi reformasi birokrasi. Ma’ruf Amin banyak mewarnai diskursus terkait ekonomi dan keuangan syariah, industri halal, zakat, serta wakaf. Dalam hal ini, pola tersebut bekerja ketika Wapres membawa keahlian dan pengalaman yang melengkapi Presiden.

Arketip kelima bekerja di wilayah yang lebih subtil, yaitu sebagai penyeimbang politik. Pasangan Presiden dan Wapres hampir selalu mempertemukan basis yang berbeda, baik sipil dan militer, Jawa dan luar Jawa, nasionalis dan Islam, ataupun kombinasi dari ketiganya.

Arketip keenam adalah penerus kursi Presiden. Habibie naik menjadi Presiden menggantikan Soeharto pada tahun 1998, dan Megawati menggantikan Gus Dur pada tahun 2001. Dalam keadaan normal, fungsi suksesi hanya ada di dalam kotak, bahkan tabu untuk diumbar. Namun Wapres yang terlibat penuh dalam pemerintahan sehari-hari akan memasuki jabatan tertinggi sebagai Presiden dengan bekal yang jauh lebih baik, terlepas dari dinamika politik yang melatarbelakanginya.

Ideal

Pengalaman Amerika Serikat (AS) menjadi rujukan berharga dalam melihat kedudukan dan peran Wapres. Joel Goldstein, seorang pengkaji kepresidenan AS, menunjukkan bahwa jabatan Wapres di sana berubah drastis pada masa Presiden Jimmy Carter dan Wakil Presiden Walter Mondale. Mondale ditempatkan di Sayap Barat (West Wing) Gedung Putih, bertemu Presiden Carter secara rutin, dan didampingi dengan staf yang lengkap. Permintaan Wapres pun diperlakukan seperti halnya permintaan Presiden sendiri. “Mondale Model” tersebut bertahan hingga kini yang tidak hanya berlaku di AS, melainkan juga negara-negara demokrasi lainnya. Menurut Goldstein, peran suksesi bagi kebanyakan Wapres tetap bergantung pada keadaan, sedangkan peran operasional dan penasihat bagi Presiden adalah fungsi sebenarnya bagi Wapres yang perlu dijaga kesinambungannya (NPR, 2024).

Dari jabaran di atas, arketip Wapres ideal bisa dirumuskan sebagai gabungan tiga fungsi. Pertama, pelengkap kompetensi, yaitu mengisi bidang yang kurang dikuasai Presiden. Kedua, penasihat dan penjaga roda pemerintahan, yang berani menyampaikan hal yang tidak ingin didengar. Ketiga, penjaga stabilitas politik, yang menyatukan basis dukungan dan menangani gesekan sebelum membesar.

Namun demikian, fungsi-fungsi tersebut hanya berjalan dengan pemenuhan beberapa prasyarat kunci. Pertama, mandat yang jelas, yang idealnya tertulis dalam peraturan perundang-undangan dengan bidang yang spesifik. Kedua, Wapres harus punya akses penuh terhadap informasi dengan didukung tim yang komplit. Ketiga, yang paling penting, Presiden harus percaya penuh pada wakilnya.

Sayangnya, ketiga prasyarat tersebut tidak hanya menjadi kunci keberhasilan peran Wapres, tetapi juga merupakan kelemahan terbesarnya. Seluruh arketip di atas bergantung pada kemauan Presiden. Peran Wapres bisa lebar di satu periode, dan kemudian sangat menyempit di periode berikutnya tanpa ada aturan yang menggawanginya.

Maka, jalan tengah bagi keduanya adalah pembagian tugas antara Presiden dan Wapres alih-alih pembagian kekuasaan, sehingga Wapres punya tugas yang jelas tanpa mengaburkan garis tanggung jawab Presiden. Pascapemilu langsung pada tahun 2004, Presiden dan Wapres dipilih langsung sebagai pasangan, sehingga Wapres pun membawa mandat rakyat sendiri. Legitimasi yang lebih besar tersebut wajar diikuti harapan besar dari rakyat akan peran yang lebih terang bagi Wapres.

Oleh karenanya, pertanyaan tentang Wapres ideal sebenarnya adalah pertanyaan tentang apa yang dibutuhkan Presiden pada saat tertentu dan seberapa besar ia bersedia berbagi beban. Konstitusi memberikan lembaran kosong dan setiap pasangan mengisinya dengan caranya sendiri, di tengah deburan ombak sosial-politik yang lebih sering ganas menghadang ketimbang tenang sepi.