Efektivitas Pembangunan Jalan Layang di Indonesia: Perlukah Dilakukan Restorasi?

Jalan Layang Pasupati di Kota Bandung. Foto: Dokumen Pribadi.

Pembangunan jalan layang yang terus berlanjut dalam usaha memberikan ruang publik dengan akses seluas-luasnya mungkin efektif untuk menekan isu kemacetan, namun bagaimana dampaknya terhadap berbagai aspek serta opsi restorasi atau pemeliharaan yang dilakukan terhadap keberlangsungan jalan layang.

Isu kemacetan dalam lalu lintas menjadi salah satu persoalan utama yang dihadapi dan perlu ditanggapi secara serius yang terjadi di beberapa kota–kota di Indonesia selain dengan banyaknya pemilik kendaraan pribadi dan juga meningkatnya jumlah masyarakat dalam suatu wilayah yang diakibatkan oleh beragam faktor. Ada banyak kebijakan dalam mewujudkan problem solving yang perlu diimplementasikan dengan sesuai untuk dapat menyelesaikan permasalahan ini.

Beberapa di antaranya adalah dengan membuat upaya rekayasa lalu lintas oleh pihak berwenang, mencanangkan transportasi publik seperti bus, kereta (MRT, LRT, Skytrain dan lain sebagainya), jalur prioritas jalan tol di dalam dan tengah kota, memperluas jalan raya utama serta membuat jalan layang (flyover) atau underpass di tengah jalan raya utama sebagai upaya mengentaskan permasalahan utama kemacetan.

Persepsi kewenangan pembangunan diturunkan melalui pemerintah daerah dengan hasil tinjauan formal yang ada dalam dokumen RPJMN atau RPJMD untuk kemudian dirumuskan dan diimplementasikan kebijakannya dengan subtansi tertentu dan kepentingan di dalamnya yang kemudian diturunkan kepada bagaimana solusi itu diatasi dengan baik sebagai bentuk refleksi bagi kepentingan publik yang paling utama dan menginisiasikan bentuk kerja sama yang telah dicanangkan.

Di Indonesia sendiri ada beberapa jalan layang yang diresmikan di beberapa jalur utama dan masih dalam tahap pembangunan berkelanjutan, kita perlu untuk menelisik sejauh mana pembangunan jalan layang secara berlanjut di beberapa kota di Indonesia dan perbandingannya dengan pembangunan maupun rekonstruksi atau restorasi yang dilakukan pada jalan layang yang berdiri di atas sungai Cheonggyecheon, Kota Seoul, Korea Selatan, dari segi efisiensi, lingkungan dan manusia serta pembangunan secara sosial dan memperhatikan aspek ekonomi masyarakat dan negara.

Sebelumnya pada tahun 1978 pemerintah memutuskan untuk membangun jalan layang sebagai bentuk modernisasi Kota Seoul, namun demikian sungai Cheonggye semakin mengalami degradasi sehingga pada tahun 2003 setelah melalui perdebatan panjang, pemerintah mulai melakukan restorasi besar terhadap sungai untuk mengembalikan fungsi aliran sungai dan juga memberikan ruang hijau pada publik.

Mengingat bahwa hal tersebut akan berdampak pada pemenuhan kebutuhan sarana jalan raya bagi transportasi pribadi, sehingga perlu ada alternatif kebijakan yang dapat dijalankan sebagai solusi tepat bagi masyarakat, sehingga salah satu cara yang dilakukan pemerintah beserta pihak yang bekerja sama melakukan pengembangan terhadap transportasi umum bagi masyarakat.

Untuk mempertimbangkan biaya pemeliharaan dan efektivitas serta porsi terhadap ruang publik hijau bagi masyarakat, di Indonesia sendiri dengan pembangunan jalan layang maupun underpass yang terus menerus dilakukan untuk memenuhi kebutuhan ruang publik khususnya di wilayah perkotaan, dalam beberapa wilayah dan studi kasus, akankah Indonesia melakukan hal yang serupa untuk merestorasi ruang publik terutama jalan raya untuk semata–mata memenuhi kebutuhan ruang publik dan ruang hijau serta mengembalikan beberapa fungsi sebagaimana mestinya.

Di sisi lain juga untuk mengurangi volume kendaraan pribadi, meningkatkan partisipasi masyarakat untuk berpindah pada penggunaan transportasi publik. Namun demikian juga bahwa pemerintah secara tepat perlu fokus dalam pengembangan sistem operasional transportasi publik.

Perlukan restorasi untuk jalan layang yang berdiri di beberapa kota di Indonesia dilakukan sebagai upaya menekan penggunaan transportasi pribadi serta memberikan perluasan ruang umum dan terbuka bagi publik?