Netizen Bukan Lagi Penonton, tapi Pengawal Ekonomi Negara
Saya mahasiswa aktif Universitas Pamulang prodi Akuntansi
·waktu baca 2 menit
Tulisan dari Adinda Rahmah Damayanti tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
PerbesarDulu, kebijakan ekonomi negara hanya dibahas di ruang rapat kementerian dan gedung parlemen. Rakyat hanya menunggu hasilnya. Hari ini, situasinya berubah total. Dengan satu gawai di tangan, setiap netizen bisa mengakses data APBN, mengkritik kebijakan pajak, hingga membongkar anggaran yang janggal. Inilah yang disebut dengan perpaduan antara ekonomi digital dan demokrasi informasi.
Ekonomi digital telah membuka akses seluas-luasnya. Masyarakat tidak lagi sekadar konsumen, tetapi juga produsen, pelaku UMKM, hingga investor kecil melalui fintech. Sementara demokrasi informasi memberikan hak yang lebih besar: hak untuk tahu, hak untuk bicara, dan hak untuk mengawasi.
Oleh karena itu, mengawal kebijakan ekonomi bukan hanya soal berani bersuara, tapi juga soal berani bertanggung jawab. Ada tiga peran utama yang bisa diambil netizen hari ini.
Pertama, sebagai auditor rakyat. Jangan hanya mengandalkan narasi dari influencer. Cek langsung data dari sumber resmi Kementerian Keuangan, BI, dan BPS. Jika ada anggaran yang tidak masuk akal, sampaikan dengan data, bukan dengan emosi.
Kedua, sebagai partisipan kebijakan. Pemerintah kini semakin terbuka dengan uji publik daring. Netizen bisa memberi masukan atas Rancangan Undang-Undang ekonomi, perlindungan UMKM digital, hingga aturan pajak e-commerce. Ini adalah bentuk demokrasi Pancasila yang sesungguhnya, musyawarah tidak hanya di balai desa, tetapi juga di ruang digital.
Ketiga, sebagai pemberdaya ekonomi. Mengawal ekonomi tidak harus selalu mengkritik. Membeli produk UMKM lokal, mempromosikan produk dalam negeri, dan mengedukasi masyarakat tentang bahaya pinjol ilegal adalah bentuk nyata dari keberpihakan pada ekonomi rakyat.
Pada akhirnya, ekonomi digital telah memberi kita alat, dan demokrasi informasi telah memberi kita hak. Pertanyaannya adalah, apakah kita akan menggunakan kekuatan itu untuk sekadar berkomentar, atau untuk benar-benar mengawal?
Jika netizen mampu bersikap kritis tapi tetap beradab, menggunakan data bukan hoaks, dan berorientasi pada kepentingan bersama bukan kepentingan kelompok, maka demokrasi informasi bukan lagi ancaman, melainkan fondasi bagi perekonomian negara yang lebih transparan, adil, dan berpihak pada seluruh rakyat Indonesia.
Netizen hari ini adalah penjaga demokrasi ekonomi. Jangan biarkan kekuatan itu hanya menjadi kebisingan, tapi jadikanlah ia sebagai pengawasan yang bermartabat.