Gabah Murah dan Pemilihan Kepala Desa

Geotimes.co.id

Seperti yang di lansir oleh CNBC Indonesia pemerintah berencana akan impor beras sebanyak 1 juta Ton. Kemungkinan akan mendapatkan protes dari beberapa petani, apalagi impor beras di saat mendekati musim tanam panen 1 (TM1), bisa jadi beras petani lokal akan turun harganya, lebih parah lagi tidak akan terserap.

Pada musim tanam panen 1 (TM1) menurut data beberapa penelitian menghasilkan padi yang lebih bagus bahkan dari segi kualitas gizi mau kwantitas, di bandingkan dengan musim tanam panen 2 (TM2).

Walaupun, Kementrian Pertanian dan Bulog sudah melakukan Rapat Dengar Pendapat DPR RI. Apalagi Direktur Bulog Budi Waseso di lansir dari beberapa media juga sudah ikut menolak impor beras lantaran pengadaan Impor 2018 dari 1.7 juta Ton beras masih sisa 275.811 ton beras yang belum tersalurkan. Dari jumlah tersebut, 106.642 ton di antaranya merupakan beras turun mutu.

Swasembada Pangan adalah Warisan Nasionalisme

Kenapa swasembada pangan selalu di gaungkan pada saat musim Pilkada, karena itu memang warisan dari masa-masa awal nasionalisme. Secara tidak langsung kita ingin punya gaya pemimpin ala Bung Karno dengan Marhaenismenya --peduli dengan Petani.

Dari nasionalisme tersebut maka rakyat Indonesia selalu menganggap bahwa swasembada pangan selalu penting di bandingan dengan impor.

Nasionalisme sering sekali hanya diartikan sebagai faham politik. Memang benar ia sebagai faham politik negara sebagaimana tercantum dalam Pancasila, tetapi implikasi dari faham ini sangatlah luas.

Negara-negara lain yang berhasil dalam pembangunannya dapat dipastikan memiliki rasa nasionalisme yang kuat. Jadi, Negara yang ketahanan panganya kuat sudah pasti punya nasionalisme yang kuat (Ketahanan Pangan, Nasionalisme dan Ketahanan Budaya, Agus Pakpahan, Pidato Dies Natalis IPB, 2008)

Petani Harus Mandiri Secara Politik

Saya berharap petani itu bisa mandiri dalam hal politik, bukan politik kekuasaan. Negara demokrasi itu kedaulatan berada di tangan Rakjat. Sehingga tidaklah salah apabila petani adalah civil society yang mandiri tanpa bisa di tekan oleh siapa pun termasuk pemerintah.

Politik tinggi yang dimasksud adalah petani mandiri, bisa nenentukan sikap mau ke arah mana tanpa campur tangan pemerintah. Disini juga petani mampu menentukan arah tanpa di setir oleh siapa pun termasuk calo, pemerintah, pengairan dll.

Politik mandiri petani sebagai simbol civil society, dapat melakukan aktifitas politik yang mengedepankan nilai-nilai adiluhung sehingga mampu melakukan perubahan dalam tatanan demokrasi yang subtansial di bidang pertanian.

Tantangan kita ke depan adalah bagaimana meningkatkan kualitas demokrasi prosedural menjadi demokrasi substansial sehingga terwujud keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.