Amakudari: Praktik Pengalihan Kekuasaan dalam Sistem Birokrasi Jepang

https://www.freepik.com/free-ai-image/cityscape-anime-inspired-urban-area_94945847.htm#fromView=search&page=1&position=50&uuid=0ea47a69-5d0c-415a-b199-62cac4f33e27

Nama: Aditya Wisnu Wardhana

Prodi: Bahasa dan Sastra Jepang Fakultas Ilmu Budaya

Jepang adalah negara yang memiliki sejarah dan budaya yang kaya, dipengaruhi oleh nilai-nilai tradisional yang terus dipertahankan meskipun dunia modern semakin mendominasi. Nilai-nilai ini, meskipun tampak usang dalam perkembangan zaman, justru memberikan fondasi yang kuat dalam memahami kompleksitas struktur sosial dan budaya Jepang kontemporer. Di antara konsep-konsep tradisional yang bertahan hingga era modern, amakudari yang menempati peran penting dalam kehidupan masyarakat Jepang.

Artikel ini membahas konsep Amakudari dan dampaknya terhadap masyarakat Jepang, serta apakah praktik ini masih digunakan di era modern.

Apa itu Amakudari?

Amakudari, yang secara harfiah berarti “turun dari surga”. Amakudari berasal dari istilah bahasa Jepang “ama” atau “ten”, yang berarti “surga”, dan “kudari” atau “kudaru”, yang berarti “turun” atau “menurunkan”. Kanjinya bisa di tulis seperti ini (天下り) merupakan fenomena sosial dan birokrasi di mana mantan pejabat tinggi pemerintahan mengambil posisi penting di sektor swasta. Praktik ini mencerminkan hubungan erat antara birokrasi dan bisnis di Jepang, yang telah menjadi bagian tak terpisahkan dari sistem pemerintahan pasca-Perang Dunia II.

Dalam bidang politik dan pemerintahan, frasa ini menggambarkan kebiasaan pejabat pemerintah senior atau birokrat yang meninggalkan jabatan mereka untuk menduduki posisi tingkat tinggi di perusahaan swasta atau semi-swasta, seringkali di bidang yang terkait erat dengan pekerjaan regulasi atau pemerintahan sebelumnya.

Praktik ini, yang berasal dari sistem politik dan administrasi Jepang, dianggap sebagai sarana bagi para mantan pejabat untuk memanfaatkan jaringan, pengetahuan orang dalam, dan pengaruh mereka di posisi perusahaan yang baru. Karena para mantan birokrat ini mungkin pernah mengawasi atau mengatur sektor-sektor yang sama persis dengan sektor yang mereka masuki. Amakudari dikecam karena kemungkinan menimbulkan konflik kepentingan dan menumbuhkan kecurigaan terhadap kolaborasi pemerintah-sektor swasta. Namun, para pendukungnya berpendapat bahwa sistem ini memastikan bahwa dunia usaha memperoleh manfaat dari pengetahuan dan pengalaman para pejabat yang berpengalaman dengan menjaga hubungan antara administrasi publik dan sektor korporasi.

Latar Belakang Sejarah Amakudari

Amakudari sudah ada sejak dibawah pemerintahan Meiji, amakudari berevolusi sebagai cara bagi para samurai yang merupakan ronin atau pengangguran untuk mendapatkan pekerjaan, dan mereka berinisiatif untuk mendirikan perusahaan komersial dan industri. Amakudari didirikan pada pasca-perang dunia II, khususnya di Jepang selama masa pertumbuhan ekonomi yang cepat dari tahun 1950-an hingga 1980-an. Karena hubungan dekat pemerintah dengan bisnis-bisnis besar, terutama di sektor perbankan, bangunan, dan manufaktur, para mantan pejabat sangat diminati untuk mendapatkan kontak dan keahlian regulasi.

Amakudari masih menjadi topik yang diperdebatkan di Jepang, terutama karena menimbulkan pertanyaan tentang akuntabilitas, transparansi, dan garis yang memisahkan kepentingan publik dan keuntungan swasta. Meskipun sejumlah peraturan telah dikeluarkan dari waktu ke waktu untuk menghentikan penyalahgunaan praktik ini. Namun, praktik ini tetap menonjol dalam politik dan ekonomi Jepang dalam lingkungan politik dan ekonomi Jepang.

Contoh Kasus dari praktik amakudari

sebagian besar birokrat, dituduh melakukan penggelapan pajak. Penangkapannya mengungkap skandal keuangan yang melibatkan seluruh industri bangunan, di mana kontribusi ilegal, sogokan, danpenyuapan merupakan hal yang lazim dalam investasi publik. Sebagai akibatnya, investigasi berskala besar dilakukan di antara perusahaan-perusahaan terkait dan pihak-pihak terkait. Hal ini kemudian dikenal sebagai skandal zenekon, dan berujung padapenangkapan gubernur Sendai, Miyagi, dan Ibaragi.

Dampak Amakudari terhadap Masyarakat

1. Masyarakat Jepang merasa tidak puas dengan perusahaan dan pemerintah Jepang jika ada kasus yang melibatkan amakudari yang berdampak negatif pada negara atau jika pejabat amakudari melakukan kesalahan fatal dan runtuhnya kepercayaan masyarkat terhadap pemerintah yang membuat masyarakat Jepang percaya bahwa para pejabat ini tidak akan bisa menjadikan Jepang modern atau maju.

2. Menurunnya daya saing Jepang di pasar keuangan internasional adalah praktik amakudari. Hubungan erat para pejabat senior dengan pemerintah seringkali mengakibatkan transaksi komersial yang tidak jelas dan konflik kepentingan ketika mereka pindah ke posisi tinggi di perusahaan. Karena kekhawatiran tentang keadilan dan keterbukaan sistem keuangan dan peraturan Jepang di kalangan investor dan bisnis luar negeri, kapasitas Jepang untuk melakukan bisnis di lapangan yang setara di luar negeri melemah.

3. Perbedaan mencolok antara penilaian real estate yang tercatat secara resmi dan harga pasar yang sebenarnya adalah salah satu contoh paling jelas dari praktik amakudari ini. Manipulasi harga properti oleh perusahaan dan organisasi yang memiliki hubungan dengan pemerintah menjadi representasi dari spekulasi berlebihan yang menyebabkan gelembung ekonomi Jepang pada akhir 1980 dan akhirnya jatuh. Kesenjangan ini semakin mendistorsi ekonomi dengan mengekspos tingkat keterlibatan pemerintah di sektor swasta melalui amakudari, sebuah praktik di mana mantan pejabat menggunakan kontak mereka untuk mendapatkan keuntungan dari transaksi real estat yang terlalu mahal. Hal ini juga merusak kepercayaan investor

Lalu, apakah praktik ini masih di gunakan hingga saat ini di zaman Jepang modern?

1. Fungsi dalam Ekonomi modern

Di antara pemerintah dan bisnis besar, Amakudari bertindak sebagai mediator dalam kerangka ekonomi Jepang kontemporer. Hal ini menggambarkan kegigihan kemitraan simbiosis antara sektor publik dan swasta, terutama di sektor-sektor seperti energi, infrastruktur, dan keuangan yang diatur oleh atau tunduk pada peraturan pemerintah. Namun, bisnis Jepang berada dibawah tekanan untuk menjadi lebih profesional dan kompetitif secara global karena globalisasi dan transparansi internasional, yang mengubah cara mereka menggunakan praktik ini.

2. Kegigihan dalam Birokrasi Konvensional

Budaya birokrasi yang sangat hirarkis di Jepang adalah salah satu alasan Amakudari bertahan. Dalam sistem ini, loyalitas dan hubungan interpersonal masih sangat penting, dan Amakudari adalah cerminan dari nilai-nilai lama yang terus berlanjut. Sudah menjadi hal yang umum bagi para pensiunan pejabat untuk dianggap telah memberikan kontribusi penting, dan kepindahan mereka ke sektor swasta dianggap sebagai kelanjutan dari tanggung jawab sosial mereka.

3. Kesulitan-kesulitan Globalisasi

Globalisasi memberikan tekanan pada Jepang untuk menjadi lebih transparan dan terbuka. Beberapa orang percaya bahwa amakudari menghalangi inovasi dan kompetisi yang baik. Meskipun demikian, praktik ini belum sepenuhnya hilang karena pemerintah dan komunitas bisnis Jepang masih perlu bekerja sama secara erat.

Upaya Memerangi Korupsi dan Kurangnya Transparansi dalam praktik amakudari ini.

Upaya Reformasi sudah di lakukan oleh Japanese Diet passed legislation (Japanese: 国会, Hepburn: Kokkai) national legislature of Japan), mengesahkan undang-undang pada tahun 2007 dengan tujuan membatasi amakudari, yang merupakan salah satu reformasi yang paling signifikan. Undang-undang ini menciptakan prosedur untuk melarang pensiunan birokrat papan atas untuk bergabung dengan perusahaan swasta dibawah kendali kementerian mereka sebelumnya selama minimal dua tahun setelah pensiun.

Kesimpulan

Lahir dari kebutuhan sejarah dan dipupuk oleh hubungan yang erat antara pemerintah dan bisnis, amakudari adalah tradisi yang sudah mendarah daging di Jepang. Teknik ini masih digunakan di Jepang modern, meskipun ada upaya untuk mengurangi kemungkinan penyalahgunaan, terutama di sektor-sektor yang menuntut kolaborasi erat dengan pemerintah. Masa depan Amakudari masih belum jelas karena globalisasi memaksa Jepang untuk menjadi lebih transparan dan inovatif. Baik atau buruk, hal ini tetap berdampak pada dinamika antara sektor publik dan swasta.

Daftar Pusataka:

Gibney, F. (Ed.). (1996). The Japanese mind: Understanding contemporary Japanese culture. Tuttle Publishing.

Johnson, C. A. (1992). MITI and the Japanese miracle: The growth of industrial policy, 1925-1975. Stanford University Press.

Tsutsui, W. M. (2018). "Reforming Japan’s Bureaucracy: Policy and Process"

Davies, R. J., & Ikeno, O. (Eds.). (2002). The Japanese Mind. US: Tutle Publishing.