ASEAN dan Ujian Normalisasi Junta Myanmar

Ilustrasi ASEAN. Foto: PAPALAH/Shutterstock

Pada 12 Juli 2026, para menteri luar negeri ASEAN duduk satu meja dengan menlu Myanmar di Bangkok. Itu pertemuan tatap muka pertama di level tersebut sejak kudeta 2021. Sepekan kemudian, konsultasi informal diperluas di Manila. Thailand menamai arah baru ini “pelibatan kembali terukur” (calibrated re-engagement). Bagi sebagian pihak langkah ini pragmatis, bagi yang lain ia adalah normalisasi dengan nama yang lebih halus.

ASEAN tidak perlu menutup pintu diplomasi, tetapi juga tidak boleh mengobral legitimasi. Normalisasi di sini berarti pemulihan perlakuan diplomatik biasa kepada penguasa militer tanpa komitmen perubahan yang sepadan di lapangan.

Wacana pelibatan ini muncul setelah junta menggelar pemilu bertahap dan membentuk pemerintahan baru pada April 2026. Thailand menyebut konteksnya sudah berubah. Namun sinyal dari Naypyidaw menunjukkan hal sebaliknya. Pada 9 Juli 2026, tiga hari sebelum pertemuan Bangkok, parlemen yang dikuasai militer secara resmi menolak Konsensus Lima Poin (5PC). ASEAN mengulurkan tangan justru ketika pihak yang diajak bicara baru saja menolak satu-satunya kerangka yang diminta ASEAN.

Alasan Mereka yang Ingin Merangkul

Pandangan pihak yang ingin merangkul Naypyidaw tetap layak secara jujur. Filipina, selaku ketua ASEAN 2026, menolak anggapan bahwa pendekatan ini melemahkan upaya perdamaian. Manila menegaskan 5PC tetap menjadi acuan utama dan merujuk mandat KTT Cebu soal keterlibatan yang konstruktif dan berprinsip. Thailand juga punya kepentingan geografis yang nyata, mulai dari perbatasan panjang, arus pengungsi, hingga kejahatan lintas batas.

Keberatan terkuat datang dari catatan lima tahun terakhir. Selama itu ASEAN membatasi Myanmar pada perwakilan nonpolitik, tetapi kekerasan tidak berhenti. Wajar jika cara tersebut dinilai gagal.

Namun yang gagal bukan prinsip pembatasannya, melainkan tidak adanya harga yang harus dibayar. ASEAN menegaskan ulang 5PC setiap tahun, sementara pelanggarannya berlalu tanpa konsekuensi. Isolasi tanpa konsekuensi tidak otomatis membenarkan pelibatan tanpa konsekuensi. Keduanya sama-sama mengajarkan kepada junta bahwa menunggu adalah strategi yang menguntungkan.

Ukuran ASEAN Way

Untuk menimbang langkah ini, ukuran yang paling tepat adalah ASEAN Way, gaya diplomasi khas Asia Tenggara yang menjadi pegangan sejak ASEAN berdiri pada 1967. Persoalan diselesaikan lewat musyawarah, saling menghormati, dan penghindaran konfrontasi terbuka, bukan lewat paksaan atau sanksi. 5PC lahir dari cara kerja ini, dan krisis Myanmar kini menguji lima nilai pokoknya sekaligus.

Pertama, non-intervensi. Junta memakainya sebagai tameng dengan dalih “urusan dalam negeri”. Namun ketika dampak krisis meluber menjadi gelombang pengungsi dan kejahatan lintas batas, prinsip ini tidak lagi bisa menjadi izin untuk diam.

Kedua, musyawarah dan konsensus. Nilai inilah yang melahirkan 5PC. Tetapi konsensus berubah menjadi hak veto de facto jika pelaksanaannya bergantung pada kemauan pihak yang enggan mematuhinya.

Ketiga, penghormatan pada kedaulatan. Kedaulatan bukan sekadar perlindungan bagi rezim yang berkuasa di ibu kota. Ia juga tanggung jawab melindungi warga negara, yang kini terus dibom dari udara.

Keempat, diplomasi sunyi. Saluran informal seperti pertemuan Bangkok berguna untuk membuka ruang bicara. Tetapi sunyi tidak boleh berarti tertutup. Tanpa transparansi, ia menjadi transaksi yang tidak bisa diperiksa publik kawasan.

Kelima, sentralitas ASEAN. Kredibilitas ASEAN sebagai penggerak utama penyelesaian krisis bergantung pada kemampuannya menegakkan syarat yang ia tetapkan sendiri. Jika tidak, ruang itu akan diisi kekuatan luar.

Dengan demikian, ASEAN Way tidak melarang pelibatan. Yang dituntutnya adalah pelibatan yang konsisten dengan nilai-nilai ASEAN sendiri.

Sikap Resmi ASEAN Belum Berubah

Sejauh ini sikap ASEAN masih bertahan. Pada pertemuan menlu ke-59 di Manila, Myanmar tidak diundang di level politik dan hanya diwakili pejabat nonpolitik. Usai pertemuan, Utusan Khusus ASEAN menyatakan bahwa kembalinya para pemimpin Myanmar ke forum ASEAN masih jauh, dan bahwa kegagalan memenuhi tolok ukur berarti ketidakpatuhan.

Pernyataan itu patut diapresiasi, tetapi masih menyisakan tiga hal yang belum terjawab: tolok ukur yang mana, tenggatnya kapan, dan konsekuensinya apa.

Korban Terus Berjatuhan

Biaya atas ketidakpastian ini tidak hanya ditanggung Myanmar, tetapi seluruh kawasan. Laporan Kantor HAM PBB yang dirilis akhir September 2026 mencatat setidaknya 8.075 warga sipil dibunuh militer menurut sumber yang kredibel, dengan serangan udara sebagai penyebab utama. Sebanyak 3,6 juta orang mengungsi di dalam negeri. UNHCR juga melaporkan hampir 900 pengungsi Rohingya hilang atau tewas di Laut Andaman dan Teluk Benggala pada 2025, tahun paling mematikan sejak pencatatan dimulai.

Bagi Indonesia, angka-angka ini bukan statistik yang jauh. Perahu-perahu pengungsi itu berkali-kali berlabuh di Aceh.

Peran Indonesia

Indonesia punya alasan khusus untuk bersuara. 5PC lahir di Jakarta pada April 2021, dan Menlu Sugiono hadir di Bangkok. Modal moral itu sebaiknya dipakai untuk mendorong empat hal.

Pertama, tolok ukur tertulis dengan tenggat yang jelas, meliputi penurunan serangan udara, akses bantuan kemanusiaan, akses bertemu tahanan politik termasuk Aung San Suu Kyi, serta dialog inklusif yang melibatkan Pemerintah Persatuan Nasional (NUG) dan kelompok etnis. Kedua, peningkatan level perwakilan Myanmar hanya setelah tolok ukur itu terverifikasi, bukan karena kebiasaan atau kelelahan diplomatik. Ketiga, laporan berkala Utusan Khusus yang terbuka bagi publik kawasan, agar diplomasi sunyi tetap akuntabel. Keempat, penyaluran bantuan lewat AHA Centre yang dipisahkan dari urusan legitimasi politik.

Pilihan ASEAN bukan antara pintu tertutup rapat dan pintu terbuka lebar. Pintu bisa dibuka bertahap, dengan harga yang jelas di setiap langkah. Pada akhirnya, yang perlu dinormalisasi adalah rasa aman warga sipil Myanmar, bukan perlakuan politik terhadap penguasanya.