Listrik Bebas Batu Bara, Kunci Indonesia Capai Netral Karbon 2050

Ilustrasi. Energi terbarukan berupa PLTS dan PLTB. Sumber: Getty Images | Marcus Millo.

Indonesia harus menyetop operasi seluruh pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) berbahan bakar batu bara pada 2040 untuk mencapai netral karbon lebih cepat, yakni pada 2050. Sehingga, Indonesia bisa menyediakan listrik bebas emisi untuk mendekarbonisasi sektor lainnya, termasuk industri.

Untuk itu, mengacu ulasan singkat dari think tank energi global EMBER, investasi sektor kelistrikan harus naik tiga kali lipat hingga mencapai US$ 40 miliar per tahun dalam dekade ini, dan melonjak jadi US$ 80 miliar pada dekade berikutnya. Dari besaran investasi tersebut, sekitar 50% wajib digunakan untuk pengembangan energi terbarukan.

Proyeksi EMBER ini jauh lebih tinggi dari target pemerintah yang hanya US$ 7 miliar per tahun hingga 2025. EMBER menilai target investasi tersebut belum mencukupi dan perlu ditingkatkan menjadi US$ 20 miliar per tahun hingga 2030. Sebagian besar investasi harus dikucurkan untuk pengembangan energi surya dan angin, serta teknologi jaringan yang lebih fleksibel.

Sejumlah tantangan dalam sistem operasi kelistrikan di Indonesia juga harus diselesaikan agar penetrasi energi terbarukan bisa lebih tinggi. Tantangan utamanya yakni klausul batas minimum penyerapan listrik (take or pay) dalam perjanjian jual beli listrik (power purchase agreement/PPA) PT PLN (Persero). Ketentuan ini membuat sistem operasi tidak fleksibel dan membatasi penyerapan listrik energi terbarukan. Berikutnya, konektivitas jaringan listrik sehingga energi terbarukan bisa disalurkan ke daerah pusat beban.

Secara teknis, menurut ulasan EMBER, transisi ke energi bersih sangat bisa dilakukan oleh Indonesia karena sumber energi terbarukan yang melimpah. Tercatat, potensi teknis energi surya di Indonesia mencapai 1.462 gigawatt (GW) dan angin 500 GW. Sejumlah pembelajaran dari negara lain juga tersedia. Hanya perlu ambisi politik untuk melaksanakannya.

“Indonesia mampu mewujudkan dekarbonisasi pada tahun 2040 dan menyediakan pasokan energi yang berkelanjutan, terjangkau, dan tetap menjamin ketahanan energi nasional. Untuk mencapai hal ini, diperlukan integrasi antara visi pemerintah, komitmen politik, dan strategi implementasinya,” kata Achmed Shahram Edianto, Analis Listrik Asia dari EMBER.

Belum lama ini, Pemerintah Indonesia telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2022 tentang Percepatan Pengembangan Energi Terbarukan untuk Penyediaan Tenaga Listrik. Regulasi ini mengatur mekanisme baru untuk menentukan tarif energi terbarukan dan pensiun dini PLTU. Penerbitan beleid ini menjadi sinyal ambisi politik Indonesia untuk mendekarbonisasi sistem kelistrikannya.

“Keberhasilan sektor lain untuk mencapai Net Zero Emission (NZE) pada 2050 akan bergantung pada keberhasilan sektor ketenagalistrikan untuk mencapainya terlebih dahulu pada 2040,” demikian tertulis dalam ulasan EMBER.

Manfaatnya jelas. Dengan lebih banyak energi terbarukan, biaya energi akan turun. Selain itu, sektor kelistrikan dapat menciptakan tambahan 265 ribu pekerjaan hijau yang ramah lingkungan. Kebijakan transisi energi yang adil akan sangat penting untuk memastikan inklusivitas dan mengurangi risiko proses transisi.

Infografis. Manfaat mempercepat emisi nol bersih di sektor ketenagalistrikan Indonesia pada tahun 2040. Sumber: Laporan IEA "Energy Sector Roadmap to Net Zero Emissions in Indonesia", rilis September 2022.