Ekonomi Maluku Utara Ngebut, Kok Kemiskinan Belum Turun Konsisten?

Ilustrasi kawasan pesisir dan aktivitas pelabuhan. Foto: Andriall/Pexels.

Pertumbuhan ekonomi Maluku Utara mencapai 34,17 persen pada 2025. Namun, besarnya angka pertumbuhan belum otomatis menggambarkan kesejahteraan yang dirasakan setiap rumah tangga.

Bayangkan sebuah daerah mencatat pertumbuhan ekonomi lebih dari 30 persen dalam setahun. Pabrik berkembang, ekspor meningkat, dan aktivitas industri bergerak cepat. Secara sederhana, kita mungkin membayangkan satu hal: masyarakatnya tentu semakin sejahtera.

Maluku Utara memberikan cerita yang lebih menarik.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat ekonomi Maluku Utara tumbuh 34,17 persen sepanjang 2025. Angka tersebut jauh di atas pertumbuhan ekonomi nasional. Dari sisi produksi, industri pengolahan bahkan tumbuh 62,64 persen, sedangkan dari sisi pengeluaran, ekspor barang dan jasa tumbuh 40,13 persen. PDRB per kapita Maluku Utara pada 2025 juga tercatat mencapai Rp97,26 juta.

Namun, ketika angka pertumbuhan yang besar itu disandingkan dengan data kemiskinan, ceritanya menjadi lebih rumit.

Pada Maret 2026, BPS mencatat sebanyak 77,85 ribu penduduk Maluku Utara berada di bawah garis kemiskinan, atau sekitar 5,79 persen dari penduduk. Angka tersebut meningkat dari 5,59 persen pada September 2025, meskipun sedikit lebih rendah dibandingkan 5,81 persen pada Maret 2025.

Artinya, pertumbuhan ekonomi yang sangat tinggi belum serta-merta diikuti penurunan kemiskinan secara konsisten.

Besar Ekonominya, Siapa yang Menikmati?

Pertumbuhan Maluku Utara tidak muncul begitu saja. Industri pengolahan menjadi mesin utamanya. Bank Indonesia mencatat bahwa aktivitas ekonomi daerah masih banyak ditopang oleh industri pengolahan dan ekspor produk hilir nikel. Bahkan pada triwulan II 2026, ketika pertumbuhan melambat menjadi 15,35 persen secara tahunan, Maluku Utara masih tercatat sebagai provinsi dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi di Indonesia.

Ini merupakan perkembangan ekonomi yang penting. Hilirisasi membuat mineral tidak sekadar keluar sebagai bahan mentah, tetapi melalui proses pengolahan yang menciptakan nilai tambah lebih besar.

Namun, angka PDRB pada dasarnya menggambarkan nilai aktivitas ekonomi yang terjadi di suatu wilayah. Angka tersebut tidak mengatakan bahwa tambahan nilai ekonomi itu dibagikan secara merata kepada setiap penduduk.

Di sinilah perbedaan antara ekonomi yang tumbuh dan kesejahteraan yang menyebar menjadi penting.

Sebuah pabrik dapat menghasilkan nilai produksi yang sangat besar. Ekspornya dapat meningkat tajam. Namun, dampak yang dirasakan masyarakat sekitar masih bergantung pada banyak hal: berapa banyak tenaga kerja lokal yang terserap, jenis pekerjaan yang tersedia, pendapatan pekerja, keterlibatan usaha lokal dalam rantai pasok, hingga perubahan biaya hidup.

Karena itu, angka pertumbuhan yang tinggi sebaiknya dibaca sebagai awal pertanyaan, bukan akhir pembahasan.

Banyak yang Bekerja, tetapi Bagaimana Pekerjaannya?

Data ketenagakerjaan Maluku Utara memberikan gambaran lain.

Pada Mei 2026, jumlah penduduk bekerja mencapai sekitar 674 ribu orang. Tingkat Pengangguran Terbuka berada pada 4,40 persen dan industri pengolahan menjadi lapangan pekerjaan utama bagi sekitar 25,19 persen pekerja.

Namun, pada saat yang sama, 63,89 persen pekerja masih berada pada sektor informal.

Angka ini penting karena seseorang tidak harus menganggur untuk menghadapi kerentanan ekonomi. Seseorang dapat bekerja, tetapi memiliki pendapatan yang tidak tetap, perlindungan pekerjaan terbatas, atau produktivitas yang rendah.

Dengan kata lain, penciptaan lapangan kerja perlu dilihat tidak hanya dari jumlah orang yang memperoleh pekerjaan, tetapi juga karakter pekerjaan yang tercipta.

Pertumbuhan industri yang besar akan memiliki dampak yang berbeda apabila masyarakat lokal banyak terserap pada pekerjaan produktif dibandingkan apabila hubungan antara industri besar dan ekonomi masyarakat di sekitarnya relatif terbatas.

Ketimpangan Juga Perlu Dilihat

Gambaran distribusi kesejahteraan dapat dilengkapi dengan data ketimpangan

Pada Maret 2026, gini ratio Maluku Utara tercatat 0,288. Angka tersebut meningkat dari 0,275 pada September 2025, meskipun masih lebih rendah dibandingkan 0,299 pada Maret 2025.

Sekali lagi, angka tersebut tidak membuktikan bahwa industrialisasi menyebabkan ketimpangan atau kemiskinan meningkat. Perubahan kemiskinan dan ketimpangan dipengaruhi banyak faktor, mulai dari pendapatan, harga kebutuhan pokok, struktur rumah tangga, pekerjaan, hingga kondisi wilayah.

Namun, data tersebut cukup untuk mengingatkan kita bahwa pertumbuhan PDRB dan perkembangan kesejahteraan tidak selalu bergerak dengan kecepatan yang sama.

Bahkan di dalam Maluku Utara sendiri, kondisi antardaerah berbeda. Pada 2025, tingkat kemiskinan Halmahera Tengah tercatat 9,16 persen dan Halmahera Timur 10,54 persen, sedangkan Kota Ternate berada di 3,34 persen.

Satu angka pertumbuhan provinsi akhirnya dapat menyembunyikan cerita yang sangat berbeda di setiap kabupaten dan kota.

Pertumbuhan Tinggi, Lalu Apa yang Kita Ukur?

Pertumbuhan ekonomi tentu tetap penting. Tanpa peningkatan aktivitas produksi, investasi, dan perdagangan, ruang untuk meningkatkan kesejahteraan juga menjadi lebih terbatas.

Namun, pertumbuhan ekonomi bukan satu-satunya angka yang perlu dilihat.

Maluku Utara menunjukkan mengapa pembacaan keberhasilan pembangunan perlu dilengkapi dengan pertanyaan lain. Apakah kesempatan kerja yang tercipta semakin berkualitas? Apakah usaha lokal ikut masuk dalam rantai ekonomi industri? Apakah pendapatan masyarakat meningkat lebih cepat daripada kebutuhan hidupnya? Dan apakah daerah-daerah yang berada dekat dengan pusat aktivitas industri ikut mengalami perbaikan kesejahteraan?

Pertanyaan tersebut tidak mengurangi pencapaian pertumbuhan ekonomi Maluku Utara. Justru pertanyaan itu membantu menjelaskan ke mana pertumbuhan tersebut mengalir setelah tercatat dalam PDRB.

Ekonomi Maluku Utara memang sedang berlari cepat. Industri pengolahan berkembang, ekspor meningkat, dan kegiatan ekonomi menciptakan nilai tambah dalam skala besar.

Tetapi perlombaan pembangunan bukan hanya soal seberapa cepat angka PDRB bergerak.

Pertanyaan yang lebih penting adalah: ketika ekonominya berlari, seberapa banyak masyarakat yang ikut bergerak bersamanya?