Transmigrasi Wujudkan Swasembada Pangan Menuju Indonesia Emas 2045

Ilustrasi panen padi masyarakat Transmigrasi (sumber: https://pixabay.com/id/)

Transmigrasi merupakan langkah strategis pemerintah Indonesia, dalam mengatasi ketimpangan penduduk, dan mendistribusikan pembangunan secara merata.

Menurut Undang-undang No. 20/1960 menjelaskan bahwa tujuan transmigrasi adalah untuk meningkatkan keamanan, kemakmuran, dan kesejahteraan rakyat, serta mempererat rasa persatuan dan kesatuan bangsa.

Selanjutnya, melalui program transmigrasi diharapkan mampu mewujudkan salah satu poin Asta Cita yakni, “...mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan,” Asta Cita sendiri merupakan produk pemerintahan Prabowo Subianto guna menggapai visi Indonesia Emas 2045.

Sejarah Transmigrasi

Sejarah transmigrasi di Indonesia pertama kali diperkenalkan oleh pemerintah Belanda pada tahun 1905. Bertujuan untuk meningkatkan produksi pertanian di daerah-daerah yang belum optimal. Namun, program tersebut banyak menuai kritik karena dianggap menjalankan kepentingan kolonial, serta menekan penduduk lokal di daerah tujuan transmigrasi.

Selanjutnya, pada era pemerintahan presiden Soekarno program transmigrasi kembali dihidupkan pada tahun 1950. Hal tersebut, sebagai solusi untuk mengatasi masalah kepadatan penduduk di pulau Jawa.

Pada masa pemerintahan kepemimpinan Presiden Soeharto, transmigrasi menjadi lebih terstruktur dan terencana. Pemerintah mendirikan berbagai pemukiman baru yang dilengkapi dengan fasilitas pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar.

Transmigrasi yang masif pada era orde baru bukan hanya membawa penduduk Jawa dan Bali ke Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi. Namun, juga menimbulkan berbagai masalah, seperti konflik sosial antara pendatang dan masyarakat lokal. Salah satunya ialah konflik sengketa lahan di Kalimantan Tengah, antara etnis Madura dan masyarakat Dayak, terkait penggunaan lahan hutan yang dianggap milik adat.

Merujuk pada data dari Badan Pusat Statistik (BPS), menunjukkan bahwa antara tahun 1979 dan 1995, pemerintah berhasil memindahkan lebih dari 3,6 juta jiwa melalui program transmigrasi.

Potensi Transmigrasi Terhadap Swasembada Pangan

Ilustrasi hamparan sawah masyarakat (sumber: https://pixabay.com/id/)

Transmigrasi berpotensi menjadi kunci sukses dalam mewujudkan swasembada pangan. Saat ini ketahanan pangan telah menjadi isu global, program transmigrasi sendiri bisa diintegrasikan dengan program swasembada pangan nasional.

Menurut, data Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2021, jumlah transmigran yang sudah direlokasi mencapai lebih dari 2 juta orang. Mereka umumnya ditempatkan di daerah-daerah seperti Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi.

Swasembada pangan merupakan capaian yang diinginkan oleh pemerintah, terutama untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan pangan. Mengutip pada laporan Organisasi Pangan dan Pertanian pada tahun 2020, Indonesia menyuplai sekitar 50% kebutuhan beras domestik dari pulau Jawa, sementara daerah lain seperti Sumatera dan Kalimantan memiliki potensi lahan yang tidak terkelola dengan baik. Oleh karena itu, penempatan transmigran di daerah tersebut diharapkan mereka dapat mengembangkan lahan tersebut menjadi daerah yang produktif.

Selanjutnya, penggunaan varietas pertanian yang lebih produktif perlu diimplementasikan dalam kegiatan pertanian transmigran. Salah satu contoh keberhasilan dalam penerapannya, ialah program transmigrasi di Lampung yang melibatkan petani dalam penggunaan teknologi pertanian modern. Modernisasi pertanian adalah jalan keluar untuk meningkatkan produksi pangan di Indonesia. Hal tersebut menunjukkan bahwa edukasi dan penerapan teknologi, menjadi pokok utama dalam meningkatkan hasil pertanian dari transmigran.

Transmigrasi merupakan peluang emas yang dapat dimaksimalkan dalam mendukung program swasembada pangan di Indonesia. Melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan potensi di daerah transmigrasi, Indonesia dapat mencapai ketahanan pangan dan mengurangi ketergantungan pangan impor.

Transmigrasi Menggapai Indonesia Emas 2045

Transmigrasi merupakan salah satu program strategis pemerintah dalam mencapai visi Indonesia Emas 2045. Transmigrasi tidak hanya sekadar pemindahan penduduk dari daerah padat penduduk ke daerah yang kurang penduduk. Tetapi sebagai upaya dalam menciptakan pemerataan pembangunan, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Melalui pengoptimalan program transmigrasi, Indonesia dapat memberantas kesenjangan sosial dan ekonomi yang selama persoalan besar.

Sejak dicanangkan, program transmigrasi telah mengalami berbagai perubahan dan revitalisasi untuk meningkatkan efektivitasnya. Menurut Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT), fokus utama hingga tahun 2024 adalah revitalisasi kawasan transmigrasi yang sudah ada, bukan penambahan kawasan baru. Hal ini bertujuan untuk memperbaiki infrastruktur, meningkatkan ekonomi lokal, serta mengembangkan sosial budaya di kawasan transmigrasi yang ada saat ini.

Melalui kegiatan revitalisasi diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Pada tahun 2024, pemerintah menargetkan terdapat 7 kawasan transmigrasi yang berdaya saing tinggi dan 33 kawasan mandiri. Melalui pengembangan tersebut, masyarakat di kawasan transmigrasi dapat lebih mandiri dan memiliki daya saing dalam menghadapi tantangan ekonomi global.

Visi Indonesia Emas 2045 adalah sebuah cita-cita besar di mana Indonesia akan menjadi negara maju dengan tingkat kemiskinan mendekati nol persen dan kesenjangan sosial yang minimal. Guna mencapai visi ini, transmigrasi memainkan peran sangat krusial dalam solusi redistribusi penduduk dan pengembangan wilayah. Mengarahkan transmigran ke daerah-daerah strategis yang memiliki nilai ekonomi, pemerintah mampu menghadirkan pusat pertumbuhan ekonomi baru, yang akan mendukung pembangunan nasional secara keseluruhan.

Sinergi antar kementerian dan lembaga harus menjadi fokus utama dalam upaya mencapai tujuan ini. Kerja sama antara pemerintah pusat dan daerah, serta mitra pembangunan. Hal tersebut dilakukan untuk memastikan bahwa program-program terkait transmigrasi berjalan dengan efektif. Hal ini sejalan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan yang mengutamakan pemerataan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Strategi Meningkatkan Kualitas Transmigran

Ilustrasi potret masyarkat transmigrasi (sumber: https://pixabay.com/id/)

Melihat begitu besarnya dampak dari transmigrasi terhadap kemajuan bangsa dan negara, maka sangat dibutuhkan strategi yang cerdas dan kongkret dalam menjawab tantangan masa depan. Penting bagi Pemerintah untuk membangun strategi produktif dalam pelaksanaan transmigrasi, dengan memberlakukan kebijakan, pelatihan, dan dukungan teknologi modern.

Kebijakan transmigrasi harus dirancang secara inklusif dan berkelanjutan, agar dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat yang terlibat. Seiring dengan meningkatnya populasi dan urbanisasi, banyak daerah di Indonesia, terutama di pulau-pulau besar seperti Jawa, mengalami tekanan yang sangat besar terkait kepadatan penduduk. Dalam hal ini, pemerintah perlu merumuskan kebijakan yang tidak hanya mendorong migrasi tetapi juga menjamin bahwa wilayah baru yang dituju memiliki infrastruktur yang memadai dan potensi ekonomi yang menjanjikan. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2023, terdapat peningkatan jumlah penduduk yang berada di perkotaan, mencapai 56% dari total populasi, yang memperkuat perlunya redistribusi penduduk melalui transmigrasi yang lebih strategis.

Pelatihan bagi transmigran merupakan kewajiban yang harus diperhatikan dan dilaksanakan. Tanpa keterampilan yang memadai, transmigran akan kesulitan beradaptasi dan berkontribusi secara ekonomi di daerah baru. Oleh karena itu, pemerintah seharusnya mengintegrasikan program pelatihan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan pasar lokal.

Masyarakat transmigran perlu mendapatkan pelatihan dalam bidang pertanian, peternakan, dan industri kreatif, untuk meningkatkan daya saing. Menurut laporan survei yang dilaksanakan oleh lembaga penelitian, Universitas Gadjah Mada (UGM) tahun 2022. Sebanyak 65% transmigran mengungkapkan bahwa melalui pelatihan komprehensif, mampu meningkatkan pendapatan setelah bertransmigrasi. Oleh karena itu, pengembangan program pelatihan transmigran harus rutin dilaksanakan.

Selanjutnya, teknologi merupakan kunci utama dalam memodernisasi program transmigrasi di Indonesia. Pada era digitalisasi ini penggunaan teknologi dapat meningkatkan efektivitas dan produktivitas transmigran. Misalnya, pemanfaatan teknologi informasi dalam menyediakan informasi tentang peluang kerja, pelatihan keterampilan, dan akses ke layanan publik.

Selain itu, penerapan teknologi pertanian modern, seperti sistem irigasi terintegrasi dan alat pertanian canggih, bisa digunakan untuk meningkatkan produktivitas pertanian di daerah transmigran yang potensial. Kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan lembaga penelitian menjadi pilar utama dalam menciptakan ekosistem yang mendukung inovasi bagi transmigran.

Namun, tantangan dalam kegiatan proses transmigrasi tidak dapat dianggap remeh. Terdapatnya isu-isu sosial seperti konflik lahan dan budaya yang sering kali muncul di daerah transmigrasi. Mencegah terjadinya hal tersebut, maka pendekatan masyarakat lokal dan transmigran, yang di jembatani oleh kementerian terkait menjadi sangat krusial dilakukan.

Dialog antar budaya dan pembinaan hubungan yang harmonis harus diutamakan untuk menciptakan kondisi sosial yang kondusif. Dengan melibatkan semua pihak terkait, program transmigrasi dapat berjalan lebih sukses dan menghasilkan dampak positif bagi semua.

Membangun strategi produktif pada program transmigrasi Indonesia dengan kebijakan yang inklusif, pengembangan keterampilan, dan pemanfaatan teknologi. Sehingga transmigrasi tidak hanya mengurangi kepadatan penduduk, tetapi menciptakan wilayah baru yang produktif dan sejahtera.

Kesimpulan

Program transmigrasi di Indonesia memainkan peran yang sangat krusial, dalam mewujudkan swasembada pangan dan Indonesia Emas 2045. Melalui kegiatan transmigrasi masyarakat dapat meningkatkan taraf hidup, dengan pemanfaatan potensi pertanian pada daerah pedesaan.

Selanjutnya, transmigrasi menjadi solusi jitu dalam menyelesaikan permasalahan demografi di Indonesia saat ini. Melalui perencanaan dan pelaksanaan yang matang, Indonesia dapat mengubah tantangan menjadi peluang, menjadikan transmigrasi sebagai salah satu pilar utama untuk mencapai visi Indonesia Emas 2045.

Melalui program transmigrasi, pemerintah berharap mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan mengurangi ketergantungan negara terhadap impor pangan. Sehingga, dapat mengurangi kerentanan terhadap fluktuasi harga pangan di pasar global.

Selain itu, dalam mencapai tujuan Indonesia Emas 2045, program transmigrasi harus dikembangkan secara komprehensif. Pemerintah harus meningkatkan investasi pembangunan infrastruktur pada daerah transmigrasi, memberikan pelatihan dan bantuan terhadap transmigran. Serta, memperkuat dukungan sosial dan ekonomi.

Melalui penerapan langkah-langkah yang terencana dan terarah, program transmigrasi dapat menjadi tonggak utama dalam mencapai swasembada pangan, serta menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Meskipun demikian, implementasi program transmigrasi wajib memperhatikan aspekaspek sosial, budaya, dan lingkungan. Pemerintah harus mengupayakan agar proses transmigrasi berjalan dengan baik tanpa menimbulkan konflik sosial di antara transmigran dan masyarakat setempat. Selain itu, memastikan bahwa keberlanjutan lingkungan dan keberagaman budaya di daerah transmigrasi tetap terjaga. Sehingga, program transmigrasi bukan hanya mewujudkan swasembada pangan, namun memberikan dampak positif bagi pembangunan berkelanjutan.

Selain itu pengelolaan potensi sumber daya alam oleh transmigran, tidak hanya memenuhi pasar pangan dalam negeri. Namun, mampu menjadi eksportir pangan internasional. Sehingga, tercapainya program swasembada pangan dan menggapai Indonesia Emas 2045. Hal tersebut, dapat tercapai apabila kita bersatu dalam pengoptimalan program-program unggulan pemerintah.

Adriansyah Admadja, Mahasiswa Jurnalistik UIN Raden Fatah Palembang