Akhir Jabatan Jokowi: Mengapa Banyak Kontroversi?

Menjelang akhir masa jabatannya, Presiden Joko Widodo membuat sejumlah kebijakan kontroversial yang memicu perdebatan publik dan pengamat politik. Fenomena ini umum terjadi di akhir masa jabatan banyak pemimpin dunia. Terlepas dari penyebab utama, kebijakan kontroversial sering diambil menjelang akhir masa jabatan presiden, menimbulkan pertanyaan mengapa hal ini terjadi.

Presiden Joko Widodo sumber: istock.com

Kontroversi akhir jabatan Jokowi

Salah satu kebijakan yang disorot adalah Tapera, program tabungan wajib untuk pembiayaan rumah bagi pekerja Indonesia. Meski tujuannya baik, kebijakan ini dikritik karena dianggap membebani pekerja dan dinilai terburu-buru disahkan tanpa diskusi matang.

Kemudian ada persoalan revisi UU Polri. Revisi UU Polri dianggap mengurangi independensi dan memberi kekuasaan berlebihan kepada pimpinan Polri. Kritik menyatakan perubahan ini bisa menyebabkan penyalahgunaan kekuasaan dan merusak prinsip demokrasi serta penegakan hukum yang adil.

Revisi UU TNI juga menimbulkan kritik. Revisi UU TNI ini dikritik karena dianggap memberi militer peran terlalu besar dalam urusan sipil, memicu kekhawatiran akan kembalinya dwifungsi ABRI seperti pada masa Orde Baru, di mana militer dominan dalam kehidupan politik dan sosial.

Isu lain yang mendapat perhatian adalah revisi UU Penyiaran, yang dianggap mengancam kebebasan pers di Indonesia. Beberapa pasal dinilai terlalu ketat dan memberikan wewenang berlebihan kepada pemerintah untuk mengatur konten siaran, menimbulkan kekhawatiran akan kontrol yang lebih ketat terhadap media dan pengurangan kebebasan berekspresi.

ilustrasi keputusan MA. sumber: istock.com

Kontroversi terbesar adalah keputusan MA tentang penurunan usia calon gubernur, yang dianggap terkait dengan pencalonan putra Jokowi, Kaesang Pangarep. Sebelumnya, calon harus berusia 30 tahun saat mendaftar, namun diubah menjadi 30 tahun saat dilantik. Kaesang akan berusia 30 tahun pada Desember 2024, sehingga bisa mencalonkan diri karna pelantikan kepala daerah baru Januari 2025 nanti.

Banyak yang beranggapan bahwa keputusan MA tersebut adalah sebagai jalan bagi Jokowi membangun dinasti politiknya. Kritikus menyatakan bahwa perubahan ini lebih mementingkan pribadinya dibanding kepentingan masyarakat lain.

Politik akhir kekuasaan Jokowi

Pertama, kebijakan kontroversial Jokowi mengisyaratkan upaya untuk menciptakan warisan yang signifikan, seperti infrastruktur, reformasi hukum, dan kebijakan sosial, yang diharapkan tetap berlangsung lama bahkan setelah dia meninggalkan jabatannya. Ini menunjukkan visi jangka panjangnya untuk Indonesia.

rapat kebijakan. sumber: istock.com

kedua, sebagai seorang presiden yang tidak akan mencalonkan diri lagi, Jokowi memiliki kebebasan lebih besar untuk merancang kebijakan negara, bahkan jika itu tidak populer tetapi masih penting. Ini termasuk kebijakan yang bertujuan untuk memperbaiki struktur pemerintahan dan kehidupan sosial masyarakat.

Alasan terakhirnya adalah respons terhadap tantangan. Kebijakan kontroversial ini bisa dianggap sebagai respons terhadap tantangan yang sedang terjadi, terutama di Indonesia. Ini memerlukan respons yang cepat dan berani, seperti perubahan dalam sektor keamanan yang didorong oleh kebutuhan untuk menyesuaikan institusi dengan tantangan keamanan yang terus berkembang.

Perilaku politik di akhir masa jabatan sering mencerminkan keinginan pemimpin untuk meninggalkan warisan yang signifikan dan berani, tanpa terbebani pertimbangan elektoral. Jokowi, dalam hal ini, mengambil kebijakan kontroversial menjelang akhir masa jabatannya, dengan tujuan membangun warisan yang langgeng, meskipun menimbulkan perdebatan dan kritik. Ini adalah fenomena umum dalam politik, menjelaskan dinamika di balik keputusan kontroversial pemimpin menjelang akhir masa jabatan mereka.