Keruntuhan Ekologis, Ancaman Eksistensial, dan Paradoks Para Elite Politik

Ilustrasi Krisis Ekologis di Abad ke 21 (Sumber: Gemini AI)

“Persoalan lingkungan tidak boleh terkubur oleh wacana-wacana yang lain. Ia mendesak dan membutuhkan kesadaran serta penanganan segera, dari skala nasional hingga global.”

Jika kita mundur jauh ke belakang, tepatnya pada Kala Holosen, iklim bumi cenderung stabil. Namun, baru di beberapa dasawarsa terakhir—dan ke depan—bumi dilanda oleh sebuah ancaman eksistensial: keruntuhan ekologis. Sayangnya, demi kepentingan keamanan politik dan ego sektoral, ancaman ekologis sering diabaikan, bahkan dianggap sebagai ilusi oleh para politikus nasionalis maupun internasional.

Padahal, ancaman itu nyata. Semua orang, di mana pun mereka berada, pasti merasakan dampaknya—baik disadari atau tidak. Dampak tersebut mulai dari naiknya suhu bumi, melelehnya lapisan es di Antartika, hingga sulitnya mencari air yang bersih dari kontaminasi mikroplastik serta limbah industri.

Dalam sejarah panjang Homo sapiens, perilaku merusak tatanan ekologis sebenarnya telah menjadi ciri khas spesies kita sejak lama. Sebagai contoh, ketika manusia pertama kali mengenal sistem pertanian, mereka mulai memanfaatkan fosfor sebagai pupuk yang sangat penting bagi kesuburan lahan. Sayangnya, mereka tidak menyadari bahwa penggunaan fosfor secara berlebihan dapat mengubah zat tersebut menjadi racun bagi ekosistem air dan tanah.

Pola destruktif inilah yang terus berulang hingga hari ini. Didorong oleh ambisi panen yang berlimpah, banyak korporasi maupun petani kecil di pedesaan menggunakan fosfor secara arbitrer. Tanpa mereka sadari, tindakan tersebut telah membunuh biota sungai dan merusak komposisi alami tanah. Dari berbagai kemungkinan buruk yang lahir dari persoalan ekologis ini—entah yang bisa kita kalkulasikan atau tidak—muncul sebuah pertanyaan mendasar: mengapa pemerintah di tingkat nasional maupun global terlihat pasif dalam menangani masalah ini?

Paradoks Kaum Elite

Pemerintah Indonesia, dalam beberapa tahun terakhir, sangat berambisi mempercepat adopsi kendaraan listrik (electric vehicle/EV) demi menekan emisi karbon di jalan raya. Namun, beberapa hasil riset menunjukkan bahwa upaya tersebut tidak benar-benar menyelesaikan masalah, melainkan justru memicu kontradiksi besar di sektor hulu. Investigasi media internasional menyoroti bahwa smelter pengolahan nikel untuk bahan baku baterai di beberapa wilayah Indonesia, seperti di Weda Bay dan Morowali, justru disokong oleh pembangunan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batu bara sekunder (captive power plant) berskala besar.

Di sisi hilir, penggunaan EV juga dinilai belum sepenuhnya bersih. Media nasional mencatat bahwa selama bauran energi nasional masih didominasi oleh batu bara, pengalihan kendaraan berbahan bakar minyak ke listrik hanya memindahkan titik pembuangan emisi; dari jalanan kota ke cerobong-cerobong PLTU di daerah pinggiran (Kompas, 2023). Kondisi ini dipertegas oleh laporan eksekutif yang menyebutkan bahwa laju pertumbuhan kapasitas PLTU captive khusus industri pengolahan nikel di Indonesia justru mengalami lonjakan signifikan. Hal ini secara langsung mengaburkan klaim ramah lingkungan dari ekosistem EV itu sendiri.

Hal serupa terjadi di skala internasional. Artikel dari Darol Arkum yang berjudul “Piala Dunia dan Perubahan Iklim” (Kompas.id, 2026) mengungkap paradoks FIFA yang berkomitmen mengurangi emisi sebesar 50 persen pada 2030 dan mencapai net zero pada 2040. Namun, secara de facto, yang terjadi justru sebaliknya.

Paradoks ini tercermin nyata dari perilaku para elite organisasi tersebut. Sebagai contoh, Presiden FIFA, Gianni Infantino, dengan tanpa rasa bersalah mondar-mandir menggunakan jet pribadi untuk menghadiri setiap laga di Piala Dunia. Entah ia sadar atau tidak, aktivitas jet pribadinya tersebut setidaknya telah berkontribusi pada produksi emisi yang setara dengan emisi yang dihasilkan oleh 78 orang dalam setahun penuh.

Sikap apatis ini menunjukkan ketidakpahaman para pembuat kebijakan terhadap esensi krisis ekologis yang sedang kita hadapi. Krisis ini tidak hanya mampu menghancurkan struktur ekonomi global, tetapi juga mengancam eksistensi manusia itu sendiri. Menurut Yuval Noah Harari dalam bukunya 21 Lessons for the 21st Century, ketidakpahaman para elite terjadi karena krisis ekologis memiliki karakteristik yang berbeda dengan jenis krisis lainnya.

Sebagai perbandingan, seluruh negara di dunia bisa sepakat untuk tidak menggunakan hulu ledak nuklir sebagai senjata perang. Mereka paham betul konsekuensi instan dari bom nuklir yang tidak hanya menghancurkan lawan, tetapi juga diri mereka sendiri, mengingat dampaknya yang bersifat seketika (catastrophic).

Sebaliknya, dampak krisis ekologis bersifat kumulatif. Karena alasan inilah, dampak mahadahsyat dari krisis lingkungan jarang dipahami secara utuh, bahkan oleh para elite sekalipun. Dampak krisis ekologis bekerja secara samar, tidak hadir dalam satu hentakan besar, melainkan merayap perlahan. Sifatnya yang perlahan inilah yang meninabobokan manusia hingga mereka lupa bahwa yang sedang berada di hadapan mereka adalah risiko kepunahan seluruh spesies di bumi.

Upaya menjauhkan bumi dari kiamat ekologis tidak akan pernah bisa dilakukan oleh segelintir negara saja. Karena ini adalah persoalan global, maka dibutuhkan penanganan kolektif secara global pula.

Semisal, jika Indonesia berambisi membebaskan diri dari emisi, namun jika negara tetangga seperti Malaysia tetap menjadi pecandu energi fosil, upaya tersebut akan sia-sia. Indonesia akan tetap dihantui oleh dampak pemanasan global hingga hujan asam.

Pada akhirnya, wacana krisis ekologis harus terus digaungkan di mana pun dan kapan pun. Sebab, keruntuhan ekologis tidak hanya telah membunuh ratusan spesies di seluruh dunia dan melenyapkan habitat mereka, tetapi juga telah membawa umat manusia tepat di depan pintu kiamat—meskipun proses tersebut memakan waktu ratusan atau ribuan tahun ke depan.