Pengiriman TKI ke Negara-Negara Defisit Populasi Usia Produktif

Indonesia memiliki visi untuk mencapai Indonesia Emas 2045. Dalam visi tersebut, Indonesia diharapkan akan menjadi negara dengan pendapatan perkapita di angka USD 23.000 sampai USD 30.300 per kapita. Tingkat kemiskinan di angka 0,5 sampai 0,8 persen. Target tersebut merupakan target yang dapat dikatakan cukup berat untuk dicapai, jika laju penambahan pendapatan per kapita dan penurunan kemiskinan masih stagnan. Perlu ada akselerasi atau penyelesaian masalah yang cukup jitu dari pemerintah agar target tersebut dapat tercapai.

Salah satu yang menjadi tantangan adalah lapangan kerja yang belum memadai dengan jumlah angkatan kerja yang terus meningkat. Jumlah pengangguran di Indonesia masih cukup tinggi. Tingkat penganguran terbuka (TPT) sampai saat ini berjumlah 4,91% atau sebesar 7,47 juta orang. Hal ini jika tidak ditangani dengan baik akan menjadi bom waktu untuk stabilitas sosial ekonomi Indonesia apalagi jumlah Masyarakat usia produktif Indonesia semakin bertambah terus ke depannya.

Di sisi lain upah pekerja di Indonesia tahun 2024 adalah 3,26 juta rupiah per bulan, hal ini masih jauh dari target pendapatan per kapita di tahun 2045. 10 kali lebih rendah dari target yang dicanangkan. Dengan pertumbuhan rata-rata 10 persen, maka di tahun 2045 hanya meningkat sebesar kurang lebih 400 persen, masih jauh dari target minimal 1000 persen dengan asumsi kondisi yang sama.

Pengangguran terbuka terbesar berasal dari lulusan SMK. Padahal, lulusan SMK seharusnya dapat disalurkan menjadi tenaga kerja produktif di industri karena sudah mendapatkan skill khusus yang bersifat vokasional dibandingkan dengan lulusan lain seperti lulusan SMA. Pengangguran lulusan sarjana dan diploma juga cukup tinggi mencapai 5,25% dan 4,83%. Hal ini tentu akan menjadi masalah yang cukup pelik jika tidak ditangani dengan baik dan akan membuat capaian Indonesia Emas 2045 sulit tercapai. Hal ini juga ditambah dengan laju industrialisasi Indonesia yang stagnan di angka 3,9% yang membuat kesediaan lapangan kerja di Indonesia untuk tenaga terdidik terbatas. Dengan kondisi demikian, diperlukan kebijakan dan solusi yang lebih inovatif dalam menyalurkan dan meningkatkan pendapatan tenaga kerja Indonesia.

Salah satu cara yang dapat ditempuh dalam waktu singkat adalah perancangan kompetensi tenaga kerja Indonesia agar dapat dikirim ke negara-negara yang mengalami defisit populasi untuk kategori usia produktifnya, yaitu negara dengan jumlah populasi usia produktifnya lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah populasi non produktifnya. Ada beberapa negara yang terbuka menerima tenaga kerja Indonesia (TKI) yang sudah memiliki skill untuk bekerja di negara-negara tersebut. Negara-negara tersebut yang berpotensi menerima TKI adalah Jepang, Korea Selatan, Jerman, Austria, dan Hungaria. Contohnya Jepang yang membutuhkan 820 ribu tenaga kerja asing. Negara-negara tersebut adalah negara-negara yang cukup “ramah” menerima tenaga kerja Indonesia karena masalah yang muncul dari pemberi tenaga kerja/majikan cukup sedikit dibandingkan dari negara lain.

Bandara Ferenc Liszt Airport, Hungaria/Sumber: Foto Pribadi

Selama ini, belum ada strategi terpadu dari pemerintah dalam meningkatkan kualitas tenaga kerja Indonesia yang bekerja ke luar negeri, padahal TKI termasuk penyumbang devisa terbesar bagi Indonesia. Hal ini dapat ditingkatkan lagi jika pendapatan yang diterima para TKI lebih besar. Salah satu caranya adalah meningkatkan skill para TKI sehingga mampu mendapatkan pendapatan yang lebih besar dan negara tujuan yang menyediakan lapangan kerja dengan penghasilan lebih besar. Perlu ada rancangan kebijakan strategis dan terpadu satu sama lain agar TKI yang dikirimkan ke negara-negara tersebut berkualitas dan membawa nilai tambah yang lebih besar untuk Indonesia.

Hal pertama yang dapat dilakukan adalah peningkatan kompetensi kemampuan bahasa asing dari negara-negara tujuan untuk diajarkan di SMA maupun SMK di seluruh Indonesia. Sehingga, selain Bahasa Inggris yang diajarkan, bahasa asing lainnya dapat menjadi syarat kelulusan kompetensi dan diajarkan juga secara intensif di sekolah-sekolah. Bahasa Korea untuk tujuan ke Korea Selatan, Bahasa Jepang untuk tujuan ke Jepang, Bahasa Jerman untuk tujuan ke Jerman dan Austria dan Bahasa Hungaria untuk tujuan ke Hungaria. Para siswa dapat memilih salah satu dari Bahasa-bahasa tersebut sesuai dengan minat negara tujuan yang diinginkan.

Selama ini perguruan tinggi yang memiliki program studi Bahasa/sastra kebanyakan hanya Jepang dan Jerman, sementara itu, Korea sedikit dan Hungaria dapat dikatakan tidak ada. Hal ini dapat diinisiasi dengan Kerjasama dengan Kedutaan Besar di negara-negara sahabat tersebut maupun dengan swasta dalam menyediakan atau meningkatkan kompetensi para pengajar bahasa asing tersebut.

Hal lainnya adalah terpadunya syarat kelulusan kompetensi di sekolah dengan lembaga penguji skill yang mengeluarkan sertifikat kompetensi ketrampilan kelulusan. Sehingga, para calon TKI tidak harus menunggu lama terkait dengan uji kompetensi ketrampilan (misalnya seperti ujian Specified Skill Worker di Jepang) yang dibutuhkan untuk berangkat ke negara tujuan.

Dengan menjadikan syarat kompetensi kelulusan kemampuan bahasa di tiap sekolah atau perguruan tinggi yang bidangnya sesuai dengan kebutuhan lapangan kerja di negara-negara tujuan, setidaknya akan membuat lulusan SMK/SMA ataupun diploma/sarjana memiliki peluang kerja lebih besar dan tidak tergantung dengan pasar tenaga kerja dalam negeri saja.

Bonus demografi yang dimiliki Indonesia dapat disalurkan ke negara-negara yang defisit demografi usia produktif dengan setidaknya menguasai bahasa asing di negara-negara tersebut. Skill kompetensi dasar terkait lowongan kerja yang tersedia di negara tujuan juga perlu dimiliki dan ditingkatkan agar lebih terampil. Dengan cara seperti itu, masalah pengangguran di Indonesia dapat diatasi secara jangka pendek dan Indonesia mampu berkontribusi untuk menutupi krisis tenaga kerja untuk negara-negara yang mengalami defisit demografi di usia produktif. Sebuah mekanisme yang dapat dikatakan saling menguntungkan untuk Indonesia dan negara sahabat yang menjadi negara tujuan TKI untuk bekerja.