Lonjakan Tinggi Kasus Corona Buat Indonesia 'Ditakuti' Negara Lain

Petugas medis melakukan tes usap (swab test) COVID-19 kepada wartawan di Gor Delta Sidoarjo, Jawa Timur (UMARUL FARUQ/ANTARA FOTO)

Jakarta - Enam bulan terlewati, penularan virus Covid-19 masih terjadi dan terus bertambah di Indonesia hingga saat ini. Bahkan, penambahan pasien Covid-19 dalam sehari telah melewati angka 3000 kasus. Berdasarkan data yang masuk di Covid19.go.id hingga Rabu (9/9/2020)pukul 16.00 WIB, terdapat penambahan 3.307 kasus baru.

Hingga kini, jumlah kasus Covid-19 di Indonesia telah mencapai 203.342 orang dan masih belum menemukan titik puncak kurva penyebarannya, terhitung sejak diumumkannya pasien pertama pada 2 Maret 2020

Melonjaknya angka kasus positif Covid 19 di Indonesia berdampak terhadap 59 negara yang melarang warga Indonesia memasuki negaranya. Sebelumnya, Malaysia telah mengeluarkan larangan masuk bagi WNI untuk masung ke negaranya yang mulai berlaku pada tanggal 7 September 2020. Selain Malaysia, 58 negara yang juga melarang warga Indonesia masuk. Misalnya, Hungaria, Uni Emirat Arab, Afrika Selatan, dan 56 negara lainnya.

Selain itu, Centers for Disease Control and Prevention (CDC) atau Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika Serikat menrilis peringatan Level 3 bagi warga AS yang berencana berkunjung ke Indonesia. Mengutip publikasi dari laman resmi CDC, peringatan level 3 artinya warga AS diminta untuk menghindari masuk ke Indonesia, kecuali untuk kepentingan yang mendesak. CDC mengatakan bahwa risiko penularan Covid-19 di Indonesia tergolong tinggi.

Hal tersebut mencerminkan buruknya penanganan kasus Covid 19 di Indonesia. Misalnya seperti kapasitas tes yang sangat rendah. Dengan ukuran populasi yang hampir sebanyak 269 juta penduduk, deteksi Covid-19 di RI hanya dilakukan terhadap 0,07 orang per 1.000 penduduk. Kalah jauh dengan Malaysia dan Filipina yang mencapai 0,3 per 1.000 orang dan Singapura yang mencapai 1 per 1.000 orang per hari. Aturan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) yang diterapkan pemerintah pusat dan daerah juga belum efektif mengurangi laju penularan virus Covid 19.

Kita lihat masih banyak masyarakat yang melanggar aturan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) tersebut, seperti tidak memakai masker, tidak memberi jarak aman, dan uga mengadakan kegiatan yang mengundang keramaian. Publik beramai-ramai tidak tahan menahan hasrat untuk berkumpul dengan rekan sejawat dan mengunggahnya ke media social. Tak terkecuali pun para publik figur dan juga pejabat publik yang tidak memberi contoh yang baik kepadan khalayak publik.

Sanksi yang diberikan kepada pelanggar pun dinilai tidak efektif menurut berbagai kalangan, seperti memakai masker di dalam peti mati, menyapu trotoar, atau juga menghormat bendera. Hal-hal tersebut dinilai hanya formalitas belaka dan malah mengundang keramaian karena publik penasaran dengan pelaksanaannya.

Dilansir dari CNBC Indonesia, Juru Bicara Covid-19 Ikatan Dokter Indonesia (IDI),Erlina Burhan, mengimbau kepada masyarakat untuk patuh terhadap melakukan protokol kesehatan. Pasalnya dari catatannya 80% pasien positif Covid-19 adalah pasien dengan gejala ringan dan cenderung orang tanpa gejala (OTG).

Hal itu tidak bisa disepelekan begitu saja. Sebab, apabila ada 20% pasien positif Covid-19 butuh perawatan intensif di Rumah Sakit (RS), sementara kapasitas tempat tidur RS dan nakes tidak memadai, oleh karena itu akan berdampak kepada masyarakat ke depannya.

"Kalau 20% dari angka yang besar ini jumlahnya akan banyak, besar kemungkinan rumah rumah sakit akan over load dan petugas kesehatan akan kelelahan, burn out, dan tidak bagi bagi petugas kesehatan, pelayanan masyarakat, dan keseluruhan masyarakat," kata Erlina, dikutip dari CNBC Indonesia

Selain itu minimnya perlindungan terhadap tenaga kesehatan menjadi perhatian kita bersama. Sebanyak 100 dokter yang tergabung di Ikatan Dokter Indonesia (IDI) meninggal akibat berjuang melayani masyarakat melawan virus Covid 19. Menanggapi hal tersebut, pemerintah melalui Kementrian Kesehatan memberikan santunan bagi keluaga korban senilai tiga ratus juta rupiah.

Cara pemerintah ini sudah diprotes keras oleh IDI. Wakil Ketua Umum PB IDI Adib Khumaidi menegaskan perlindungan terhadap nakes tak melulu dengan mengucurkan insentif. Pemerintah juga diminta memastikan infrastruktur rumah sakit meliputi ketersediaan alat pelindung diri (APD), ketersediaan obat, dan sumber daya manusia di rumah sakit.

Kapasitas rumah sakit beserta sumber daya manusia rumah sakit pun menjadi sorotan banyak ahli menanggapi lonjakan drastis pasien Covid 19. Di Jakarta, LaporCovid-19 bersama tim Social Resilience Lab, Nanyang Technology University melakukan proyeksi kapan kapasitas di rumah sakit kolaps menampung pasian Covid 19

Saat ini jumlah pasien akif maksimum berkisar 5.500 per rumah sakit. Jika menggunakan sekenario terbaik dan terburuk selama 1 hingga 2 bulan ke depan melalui model Gaussian. Hasilnya, kapasitas di rumah sakit akan penuh pada awal minggu keempat September

Sejak kasus positif pertama yang ditemukan di Indonesia, pemerintah tidak pernah menunjukkan itikad serius dalam memerangi wabah tersebut. Pemerintah bersikeras untuk tidak melakukan “Lockdwon” hingga akhirnya sekarang Indonesia yang di “Lockdown” negara lain. Beberapa strategi pemerintah justru berkontradiksi dengan situasi dan kondisi penanganan pandemi Covid 19 di Indonesia.

Mulai dari pernyataan jajaran menteri yang menimbulkan kontroversi, promosi pariwisata ditengah pandemi, gencar melakukan pemasaran destinasi-destinasi baru di Indonesia, hingga memberi diskon penerbangan dan biro travel sebesar 30 s.d 50 persen. Hal tersebut dilakukan untuk menarik wisata mancanegara yang tidak bisa mengunjungi beberapa negara yang sedang di “Lockdown”.

Publik menilai alur komunikasi pemerintah tidak berjalan dengan baik, ditambah kebijakan-kebijakan yang blunder dari pemerintah dinilai dapat meningkatkan jumlah penularan virus Covid 19.

Kabar terbaru, sejak angka kasus positif Covid 19 di Indonesia tembus 200 ribu, Presiden Joko Widodo pun menanggapi hal tersebut dengan mengatakan bahwa fokus pemerintah saat ini adalah di bidang kesehatan. Hal ini disampaikan Jokowi saat membuka Sidang Kabinet Paripurna untuk Penanganan Kesehatan dan Pemulihan Ekonomi Tahun 2021 melalui akun Youtube Sekretariat Presiden, Senin (7/9).

“Agar ekonomi kita baik, kesehatan harus baik. Ini artinya, fokus utama pemerintah dalam penanganan pandemic ialah kesehatan dan keselamatan masyarakat. Jangan sampai urusan kesehatan ini belum tertangani dengan baik” pernyataan resmi Presiden Joko Widodo

Besar harapan masyarakat terhadap pemerintahuntuk menerapkan kebijakan-kebijakan yang ampuh dalam rangka mengurangi laju penularan virus Covid 19, kemudahan akses kesehatan bagi publik, serta memulihkan kondisi ekonomi yang sangat terpuruk selama pandemi berlangsung.

Sama halnya dengan tugas masyarakat untuk mentaati protokol-protokol kesehatan sebagai bentuk hormat kita atas kesehatan masyarakat lainnya.

Oleh : Affan Syafiq/Mahasiswa Universitas Indonesia