Putus Sekolah: Keputusan Pribadi atau Cerminan Kegagalan Pendidikan?

Sumber: Diolah dari Laporan Indikator Kesejahteraan Rakyat BPS 2024

Berdasarkan Laporan Indikator Kesejahteraan Rakyat Badan Pusat Statistik (BPS) Tahun 2024, angka putus sekolah di Indonesia mengalami peningkatan pada tahun ajaran 2023/2024. Meskipun angka putus sekolah di tingkat SMA sedikit menurun, jenjang pendidikan lainnya seperti SD, SMP, dan SMK justru mengalami kenaikan. Di tingkat SD, angka putus sekolah meningkat dari 0,17% pada 2022/2023 menjadi 0,19%. Sementara di SMK, angka putus sekolah meningkat dari 0,23% menjadi 0,28%.

Peningkatan angka putus sekolah ini menimbulkan pertanyaan penting: Apakah keputusan untuk putus sekolah murni merupakan pilihan pribadi, atau apakah hal ini mencerminkan kegagalan sistem pendidikan Indonesia dalam memberikan akses yang setara bagi setiap anak? Masalah ini berhubungan langsung dengan pemenuhan hak pendidikan sebagai bagian dari kewarganegaraan. Pendidikan adalah hak dasar setiap warga negara yang dijamin oleh UUD 1945 Pasal 31.

Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan yang layak, namun kenyataannya masih banyak anak yang terpaksa putus sekolah. Masalah ini mencerminkan kegagalan sistem pendidikan yang harus diperbaiki agar hak tersebut dapat dipenuhi secara merata di seluruh Indonesia. Negara memiliki kewajiban untuk menyediakan pendidikan yang terjangkau dan berkualitas bagi setiap anak. Namun, hal ini masih belum tercapai di banyak daerah.

Pemerintah telah menerapkan kebijakan wajib belajar 12 tahun, tetapi masih banyak anak yang harus putus sekolah karena faktor ekonomi dan sosial. Sebagai contoh, keluarga yang tidak mampu sering kali menarik anak-anak mereka dari sekolah untuk bekerja membantu perekonomian keluarga. Faktor ekonomi menjadi salah satu penyebab utama anak putus sekolah. Selain itu, kurangnya dukungan orang tua, lokasi sekolah yang jauh, dan budaya yang tidak mendukung pendidikan menjadi penghalang signifikan.

Keputusan untuk putus sekolah yang diambil oleh beberapa anak dan orang tua mereka seringkali bukanlah semata-mata pilihan pribadi, tetapi lebih merupakan cerminan dari sistem pendidikan yang belum sepenuhnya menjamin hak setiap anak untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Di beberapa daerah, anak-anak harus berjalan jauh menuju sekolah atau bahkan tidak memiliki akses transportasi yang memadai. Dampaknya, banyak anak yang akhirnya harus meninggalkan pendidikan mereka.

Putus sekolah memiliki dampak jangka panjang, tidak hanya pada individu, tetapi juga pada masyarakat dan negara. Kurangnya pendidikan menyebabkan kesenjangan sosial, meningkatkan kemiskinan, dan menghambat partisipasi politik serta sosial. Selain itu, rendahnya tingkat pendidikan mengurangi kemampuan individu untuk berkontribusi pada pembangunan ekonomi dan sosial negara. Ini menunjukkan bahwa masalah ini bukan sekadar pilihan individu, tetapi terkait erat dengan kondisi sosial dan sistem pendidikan.

Meski negara memiliki peran besar dalam menyediakan pendidikan, masyarakat juga memiliki tanggung jawab untuk mendukung anak-anak agar tetap sekolah. Orang tua harus memahami pentingnya pendidikan bagi masa depan anak, sementara masyarakat dan lingkungan harus berperan aktif dalam menciptakan kesadaran tentang pentingnya melanjutkan pendidikan. Untuk mengatasi angka putus sekolah yang terus meningkat, dibutuhkan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta.

Pemerintah harus memperkuat kebijakan pendidikan, meningkatkan kualitas dan akses pendidikan di daerah terpencil, serta memperbanyak program beasiswa. Di sisi lain, masyarakat juga harus lebih peduli dengan pendidikan anak-anak dan memberikan dukungan penuh agar mereka tidak terhambat oleh faktor ekonomi. Putus sekolah bukan hanya masalah individu, tetapi masalah bersama yang mempengaruhi masa depan bangsa.

Dengan peran aktif pemerintah, masyarakat, dan keluarga, kita dapat memastikan hak pendidikan terpenuhi dan mengurangi angka putus sekolah di Indonesia. Jika tidak ada upaya bersama untuk menyelesaikan masalah ini, maka angka putus sekolah akan terus meningkat. Pendidikan yang merata dan berkualitas adalah hak setiap anak yang harus dipenuhi oleh negara, bukan sekadar keputusan pribadi mereka.

Siti Nur Afifah S1 Pendidikan Matematika Universitas Jember.