Demokrasi Ekonomi Indonesia: Tantangan Ketimpangan antara Konglomerat dan Rakyat

Demokrasi ekonomi, sebuah konsep yang menjanjikan keadilan sosial dan kesejahteraan bersama, sering kali hanya dibahas dalam kondisi berantakannya pembangunan ekonomi indonesia. Idealnya, semua warga negara mempunyai hak untuk mendapatkan manfaat yang sama dari hasil pembangunan. Namun kenyataan yang kita hadapi saat ini masih jauh dari sempurna. Ketimpangan ekonomi yang semakin terbuka lebar antara segelintir perusahaan dengan masyarakat jelas mencerminkan ketidakmampuan kita untuk mencapai demokrasi ekonomi yang sesungguhnya.

Globalisasi yang seharusnya menjadi dorongan pertumbuhan ekonomi inklusif justru memperburuk keadaan. Pembebasan perdagangan dan investasi tanpa pengaturan yang tegas telah membuka pintu dominasi perusahaan. Akibatnya, masyarakat semakin terpinggirkan secara ekonomi dan daya saing mereka semakin melemah. Di era globalisai, tekanan terhadap kebebasan ekonomi semakin meningkat. Alih-alih memperkuat perekonomian nasional, kebebasan justru membuka celah masuknya modal asing yang sering kali menguntungkan kelompok tertentu dan mengabaikan kepentingan seluruh masyarakat. Akibatnya ketimpangan ekonomi semakin membesar dan mengancam landasan negara kesatuan republik indonesia.

Ketimpangan ekonomi mencakup ketimpangan akses terhadap pendidikan, ketimpangan akses terhadap layanan kesehatan, ketimpangan kesempatan kerja, dan ketimpangan upah. Ketimpangan infrastruktur juga menjadi faktor yang memperparah kesenjangan regional. Ketimpangan ekonomi juga melemahkan potensi pembangunan dan mengancam keberlanjutan pertumbuhan ekonomi. Ketimpangan yang parah dapat mengancam keharmonisan dan persatuan sosial. Selain itu, kesenjangan ini bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan sosial, yang menuntut adanya distribusi sumber daya dan peluang yang adil. Kesenjangan dalam akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, lapangan kerja, dan infrastruktur menciptakan perpecahan yang merugikan dalam masyarakat.

Ketimpangan ekonomi yang semakin parah tidak hanya berdampak pada aspek ekonomi, namun juga aspek politik dan sosial. Angka kemiskinan yang tinggi, pengangguran yang meluas, dan kesenjangan sosial yang kuat dapat menimbulkan berbagai konflik sosial, seperti kerusuhan, dan protes. Selain itu, ketimpangan ekonomi juga dapat menghambat pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Rendahnya daya beli masyarakat akan menghambat permintaan dalam negeri sehingga pertumbuhan ekonomi semakin bergantung pada investasi asing. Hal ini membuat perekonomian indonesia rentan terhadap ketidakstabilan perekonomian global.

Ilustrasi ketimpangan kemiskinan yang tinggi ( Sumber: pixabay )

Kecurigaan masyarakat semakin meningkat karena lembaga-lembaga keuangan dan dunia perbankan semakin bergantung pada pengusahan-perusahaan besar untuk menyediakan, fasilitas tunai dan kredit secara mudah, namun hal ini tidak berlaku bagi usaha-usaha kecil. Dalam posisi inilah para konglomerat menjadi bahan perbincangan mengenai konglomerasi Masyarakat, yang semakin diperburuk dengan munculnya opini Masyarakat yang mengingkari konglomerasi, karena dianggap bisa merugikan perekonomian Masyarakat.

Pertumbuhan Perusahaan-perusahaan besar mereka seringkali memiliki akses yang lebih baik terhadap sumber daya, teknologi, dan pasar internasional. Sehingga dapat memanfaatkan skala ekonomi yang besar untuk mengurangi biaya dan meningkatkan daya saing mereka. Namun keunggulan tersebut dapat berujung pada marginalisasi usaha kecil dan menengah (UKM) yang tidak mampu bersaing.

Di sisi lain, sektor-sektor ekonomi termasuk usaha kecil dan menengah serta usaha mikro sering kali terpinggirkan dalam kebijakan ekonomi. Meskipun mempunyai potensi untuk menyerap tenaga kerja dan mendorong pertumbuhan daerah, namun mereka menghadapi berbagai tantangan, antara lain, terbatasnya akses terhadap modal, teknologi, dan pasar.

Dalam menghadapi ketimpangan ini pemerintah perlu mengembangkan kebijakan yang mendukung pengembangan usaha kecil dan menengah melalui peningkatan akses terhadap keuangan, pelatihan keterampilan dan perlindungan produk lokal. Serta mendorong partisipasi Masyarakat dalam proses perekonomian melalui system ekonomi kerakyatan yang mengedepankan keadilan sosial dan distribusi kekayaan yang lebih merata.