"IKN dan Dinamika Sosial: Menuju Kehidupan Baru di Ibu Kota Baru"

Gambar ini dihasilkan menggunakan DALL·E, sebuah alat AI dari OpenAI, berdasarkan prompt yang dibuat oleh Aflah Farros. Gambar menggambarkan pembangunan IKN di Kalimantan Timur. Dihasilkan pada 17-10-2024.

Rancangan Pembangunan IKN

Jakarta adalah ibu kota negara kesatuan Indonesia. “Pada 22 Juni 1964, Presiden Soekarno menetapkan Jakarta sebagai Ibukota Indonesia dengan UU Nomor 10 tahun 1964”. Namun, kabarnya ibu kota Indonesia akan diganti di Kalimantan Timur. Namanya akan berubah menjadi IKN (Ibu Kota Nusantara). Mahfud menyatakan bahwa pemerintah akan mulai pindah ke sana pada bulan Juli atau Agustus, dan Insya Allah 17 Agustus 2024 upacara diselenggarakan atau dipusatkan di IKN yang baru ini. Presiden Joko Widodo baru saja memperhatikan pemindahan IKN.

Jokowi mengambil keputusan pada tanggal 29 April 2019 untuk memindahkan IKN dari pulau Jawa ke dalam RPJMN 2020–2024. Karena kota Kalimantan berada di tengah bagian negara, ibu kota tidak akan terus berkonsentrasi pada pukau Jawa. Perpindahan ini adalah keinginan Bung Karno juga. Kenneth menyatakan bahwa proklamator kami benar-benar ingin memindahkan ibu kota ke Kalimantan. Konsep Forest City, atau "Kota Hijau Modern", akan digunakan dalam rencana IKN kalimantan Timur ini. Badan Standardisasi Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BSLIHK) menyatakan bahwa wilayah IKN Nusantara nantinya akan memiliki 75% area hijau, terdiri dari 65% untuk dilindungi dan 10% untuk produksi bahan pangan. Selain itu, rencana pembangunan ini akan memanfaatkan energi terbarukan melalui penggunaan PLTA dan PLTB. Jika ide ini menjadi kenyataan, itu akan sangat bagus karena kita dapat memanfaatkan sumber daya alam dengan baik dan memiliki ide yang mungkin tidak ada di negara lain. Konsep tata letak strategisnya bagus, tetapi kami ingin tahu berapa banyak uang yang dihasilkan dari pembangunan IKN baru ini. Namun, mengingat biaya yang cukup besar, Presiden RI Joko Widodo mengatakan, "Hitungan sementara 466 triliun rupiah, itu kurang lebih 19–20 persen itu nanti berasal dari APBN." Apakah itu karena bencana yang sering terjadi di Jakarta, atau karena pemerataan pembangunan karena ketersediaan lahan, hingga dukungan masyarakat yang lengkap.

Gambar ini dihasilkan menggunakan DALL·E, sebuah alat AI dari OpenAI, berdasarkan prompt yang dibuat oleh Aflah Farros. Gambar menggambarkan dampak pembangunan IKN terhadap masyarakat. Dihasilkan pada 17-10-2024.

Dampak Terhadap Masyarakat

Apakah benar bahwa pembangunan ibu kota baru ini berkontribusi pada kemajuan negara dan kesejahteraan masyarakat? Kita akan berbicara tentang banjir sebagai salah satu alasan pembangunan IKN baru di Kalimantan, karena sejak awal, wilayah ini sudah pernah mengalami banjir yang begitu besar dan belum ada pembangunan IKN. Warga desa bukit Suratim mengatakan, "Banjir di sini terjadi karena air dari atas mengalir kebawah dan sekarang tidak ada penampungan air di sini." Jadi, bagaimana jika pembangunan IKN terjadi? Akankah mereka membuat sampah atau lebih parah lagi?. Namun, untuk mencegah banjir di wilayah tersebut, pemerintah juga merencanakan untuk melebarkan sungai sepaku. PUPR telah memasang patok pelebaran sungai. Namun, warga setempat yang tinggal di sepanjang bantaran sudah mulai memperhatikan ancaman pergusuran. Di desa yang berdekatan dengan pembangunan ibu kota baru, mereka hanya bergantung pada hujan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka. Jika hujan tidak turun selama beberapa bulan, mereka harus membeli air dengan harga RP 60.000 untuk satu tandon, yang habis dalam 2-3 hari jika dikisarkan dalam satu bulan. Mereka juga harus membeli air untuk kebutuhan rumah tangga mereka. Pemerintah merencanakan untuk membangun tiga bendungan sekaligus untuk mengatasi kekurangan air. Ini adalah bendungan Semoi, Selamyu, dan Batu Lekek. Namun, pembangunan bendungan Selamyu dan Batu Lekek belum selesai karena kekurangan dana. Selain itu, orang-orang yang bekerja dengan memanfaatkan alam, seperti nelayan dan petani, pada akhirnya akan kehilangan pekerjaan mereka karena pencemaran yang disebabkan oleh pembangunan IKN baru. Selain itu, orang-orang yang bekerja di pemerintahan tidak ingin pindah dan bertempat tinggal di tempat baru. Salah satu Aparatur Sipil Negara mengatakan, "Saya takut jika saya dipindah di awal karena mungkin belum ada sekolah rumah sakit atau yang lainnya yang membuat saya ragu akan jaminan hidup nyaman."

Pengaruh Bagi Pemerintah

Jadi, selain dari komunitas yang sedang berkembang, ibukota ini memiliki dampak pada pemerintahan negara. Ketidakstabilan politik yang ditimbulkan oleh pindahnya ibu kota baru dapat menyebabkan konflik antara kelompok yang mendukung dan yang menentang perpindahan. Ini juga dapat berdampak pada redistribusi kekuasaan, yang dapat menyebabkan konflik seperti mengubah peta kekuasaan saat muncul elit politik baru. Selain itu, birokrasi yang kompleks menyebabkan transisi administrasi memerlukan pengaturan ulang birokrasi, yang menyebabkan pelayanan publik terganggu dan ketidakpastian hukum dan ketidakjelasan tentang peraturan dan regulasi baru ibu kota yang baru dibentuk. Selain itu, ekonomi ibu kota baru membutuhkan waktu untuk berkembang, dan jika tidak dikelola dengan baik, itu dapat mengakibatkan pengalihan sumber dana yang tidak akan terstrukturnya pembagian yang akan dikurangi atau dikurangi dari dana pembangunan lain, yang menyebabkan ketidakseimbangan pendanaan karena dana tidak dihitung untuk pembangunan IKN baru. Terakhir, pemindahan ibu kota dapat membuat wilayah terpencil merasa asing atau shock kultur karena mereka harus beradaptasi karena mereka belum pernah menjadi pusat pemerintahan.