Mudik 2026: Sejauh Mana Negara Hadir di Perjalanan Pulang?

Ilustrasi mudik. Foto: Unsplash/Abdul Ridwan

Di Indonesia, mudik bukan sekadar tradisi. Ia adalah peristiwa sosial besar yang mempertemukan jutaan cerita dalam satu waktu. Di balik hangatnya momen pulang kampung, mudik juga menjadi gambaran bagaimana kebijakan publik bekerja dalam situasi yang kompleks.

Pada 2026, pemerintah diperkirakan akan mengelola pergerakan sekitar 143,9 juta orang. Angka ini mungkin turun tipis sekitar 1,75% dibanding tahun sebelumnya, tetapi kompleksitasnya tidak ikut berkurang. Jalan yang sama, waktu yang berdekatan, dan tujuan yang serupa membuat mudik tetap menjadi persoalan yang tidak sederhana.

Dalam konteks kebijakan publik, kondisi seperti ini kerap disebut sebagai wicked problems, yaitu masalah yang tidak memiliki solusi tunggal karena melibatkan banyak faktor sekaligus.

Ilustrasi mudik. Foto: ANTARA

“Public policy is what governments do, why they do it, and what difference it makes.” — Thomas R. Dye

Kemacetan bukan hanya soal kapasitas jalan, tetapi juga perilaku pengguna. Risiko kecelakaan tidak hanya berkaitan dengan kendaraan, tetapi juga kondisi cuaca dan infrastruktur. Dalam situasi seperti ini, setiap kebijakan yang diambil pemerintah berada dalam ruang yang serba terbatas.

Ketika Kebijakan Harus Menjaga Akses dan Keadilan

Dalam menghadapi kondisi tersebut, pemerintah tidak hanya berperan sebagai pengatur lalu lintas, tetapi juga menjaga agar perjalanan tetap terjangkau. Kebijakan seperti diskon tarif tol hingga 30% dan program mudik gratis menjadi bentuk intervensi yang cukup relevan.

Langkah ini semakin penting ketika tekanan ekonomi meningkat. Dengan nilai tukar Rupiah yang sempat berada di kisaran Rp17.000 per USD, biaya transportasi berpotensi ikut naik. Tanpa intervensi, mudik bisa menjadi beban tambahan bagi banyak keluarga.

Di sisi lain, aspek keselamatan juga menjadi perhatian utama. Sepanjang jalur mudik terdapat sekitar 591 titik rawan banjir dan 1.277 titik rawan longsor. Kondisi ini menunjukkan bahwa pengelolaan mudik tidak hanya berkaitan dengan kelancaran arus, tetapi juga perlindungan terhadap risiko yang dihadapi masyarakat.

Transformasi dari Government ke Governance

Pengelolaan mudik saat ini juga menunjukkan perubahan dalam cara kerja pemerintah. Negara tidak lagi bekerja sendiri, melainkan melalui koordinasi lintas sektor, mulai dari kementerian, kepolisian, hingga pihak swasta.

Rekayasa lalu lintas seperti one way atau pembatasan kendaraan berat merupakan hasil dari koordinasi tersebut. Dalam kajian kebijakan publik, pendekatan ini dikenal sebagai pergeseran dari government ke governance, di mana penyelesaian masalah publik melibatkan berbagai aktor.

Namun demikian, koordinasi tersebut tidak selalu berjalan optimal. Di lapangan, masih ditemukan pelanggaran seperti kendaraan logistik yang tetap beroperasi saat pembatasan berlaku. Kondisi ini mencerminkan adanya implementation gap, yaitu jarak antara kebijakan yang dirancang dan pelaksanaannya.

Teknologi Membantu, Tetapi Bukan Solusi Tunggal

Pemerintah juga mulai memanfaatkan teknologi dalam pengelolaan mudik. Sistem berbasis NIK, verifikasi digital, hingga pemantauan melalui sekitar 1.351 CCTV membantu menyediakan informasi secara real-time.

Meski demikian, teknologi belum sepenuhnya menjawab persoalan yang ada. Sekitar 24 juta orang diperkirakan masih menggunakan sepeda motor untuk mudik, yang menunjukkan bahwa transportasi umum belum sepenuhnya menjadi pilihan utama.

Selain itu, kondisi infrastruktur di jalur alternatif juga masih menghadapi keterbatasan, seperti minimnya penerangan jalan. Risiko perjalanan tidak hanya berasal dari kemacetan, tetapi juga dari ketimpangan kualitas infrastruktur.

Mudik Lebih dari Sekadar Perjalanan Pulang

Mudik pada akhirnya tidak hanya berkaitan dengan perjalanan menuju kampung halaman, tetapi juga menjadi gambaran bagaimana kebijakan publik bekerja dalam situasi nyata.

Ketika arus lalu lintas lebih tertib, perjalanan lebih aman, dan masyarakat tidak terbebani secara berlebihan, maka kebijakan publik dapat dirasakan secara langsung. Sebaliknya, ketika kebijakan tidak berjalan efektif, dampaknya juga langsung dirasakan oleh jutaan orang dalam waktu bersamaan.

Program Mudik Gratis. Foto: Kemenhub

Karena itu, mudik tidak hanya menjadi agenda tahunan, tetapi juga menjadi pengingat bahwa kehadiran negara tidak diukur dari banyaknya aturan yang dibuat, melainkan dari sejauh mana manfaatnya dirasakan oleh masyarakat.

Sebab pada akhirnya, ketika jutaan orang bergerak dalam waktu bersamaan, yang diuji bukan hanya jalan yang dilalui, tetapi juga sejauh mana negara hadir dalam setiap perjalanan warganya.