Implementasi ESG dalam Mendukung Pembangunan Perikanan di Perairan Darat

Pendahuluan

Sektor perikanan perairan darat memiliki peran vital dalam menjamin ketahanan pangan, mendukung mata pencaharian masyarakat, dan berkontribusi terhadap perekonomian nasional. Namun, seiring dengan meningkatnya tekanan terhadap sumber daya alam dan perubahan iklim global, diperlukan pendekatan yang lebih holistik dan berkelanjutan dalam pengelolaan sektor ini. Implementasi prinsip-prinsip ESG (Environmental, Social, dan Governance) menawarkan kerangka kerja yang komprehensif untuk mewujudkan pembangunan perikanan perairan darat yang tidak hanya menguntungkan secara ekonomi, tetapi juga bertanggung jawab terhadap lingkungan dan masyarakat.

Implementasi ESG dalam Perikanan Perairan Darat

Foto.Infografis Implementasi ESG pada Pengelolaan Perikanan Perairan Darat. Foto Afzil

1. Environmental (Lingkungan)

Aspek lingkungan dalam ESG menekankan pentingnya menjaga keseimbangan ekosistem dan mengurangi dampak negatif aktivitas perikanan terhadap lingkungan. Dalam konteks perikanan perairan darat, beberapa inisiatif kunci meliputi:

a. Pengelolaan Kualitas Air Menjaga kualitas air merupakan faktor krusial dalam keberlanjutan perikanan perairan darat. Contoh konkret implementasinya adalah Program Citarum Harum di Jawa Barat. Program ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat, dalam upaya membersihkan dan merevitalisasi Sungai Citarum. Hasilnya, kualitas air sungai mengalami peningkatan, yang berdampak positif pada kehidupan ikan dan aktivitas perikanan di sepanjang aliran sungai (Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, 2021).

b. Konservasi Habitat Ikan Pelestarian habitat alami ikan air tawar sangat penting untuk menjaga keragaman hayati dan keberlanjutan stok ikan. Salah satu contoh sukses adalah pembentukan Suaka Perikanan Lubuk Larangan di Sumatera Barat. Sistem ini mengkombinasikan pengetahuan lokal dengan pendekatan konservasi modern, di mana masyarakat setempat menetapkan area tertentu di sungai sebagai zona larangan penangkapan ikan. Hasilnya, populasi ikan meningkat dan keanekaragaman hayati terjaga (Oktaviani et al., 2016).

c. Mitigasi Perubahan Iklim Sektor perikanan perairan darat juga perlu berkontribusi dalam upaya mitigasi perubahan iklim. Salah satu inisiatif yang menjanjikan adalah pengembangan sistem akuaponik di Yogyakarta. Sistem ini mengintegrasikan budidaya ikan dengan pertanian tanaman, menghasilkan efisiensi penggunaan air dan lahan, serta mengurangi emisi karbon (Sukmawati & Sasongko, 2019).

2. Social (Sosial)

Aspek sosial dalam ESG berfokus pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, terutama nelayan dan pembudidaya ikan. Beberapa inisiatif penting meliputi:

a. Pemberdayaan Masyarakat Nelayan Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP) yang diinisiasi oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan merupakan contoh konkret upaya peningkatan kesejahteraan nelayan. Program ini memberikan akses terhadap modal, pelatihan keterampilan, dan fasilitasi pemasaran hasil perikanan. Di Danau Toba, Sumatera Utara, program ini telah berhasil meningkatkan pendapatan nelayan hingga 30% (Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2020).

b. Kesetaraan Gender dalam Sektor Perikanan Mendorong partisipasi perempuan dalam rantai nilai perikanan adalah aspek penting dari pembangunan sosial yang berkelanjutan. Di Waduk Jatiluhur, Jawa Barat, inisiatif pemberdayaan perempuan dalam pengolahan hasil perikanan telah meningkatkan nilai tambah produk dan membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat sekitar (Putri et al., 2017).

c. Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan kapasitas melalui pendidikan dan pelatihan sangat penting untuk keberlanjutan sektor perikanan. Balai Besar Pengembangan Budidaya Air Tawar (BBPBAT) Sukabumi telah menyelenggarakan berbagai program pelatihan bagi pembudidaya ikan, yang berdampak pada peningkatan produktivitas dan efisiensi budidaya (Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya, 2022).

3. Governance (Tata Kelola)

Aspek tata kelola dalam ESG menekankan pentingnya sistem pengelolaan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif. Beberapa inisiatif kunci meliputi:

a. Pengelolaan Berbasis Masyarakat Sistem Pengelolaan Perikanan Berbasis Masyarakat (CBFM) telah diterapkan di berbagai perairan darat di Indonesia. Contoh sukses dapat dilihat di Danau Maninjau, Sumatera Barat, di mana masyarakat lokal terlibat aktif dalam pengambilan keputusan terkait pengelolaan sumber daya perikanan. Hasilnya, konflik pemanfaatan sumber daya berkurang dan produktivitas perikanan meningkat (Yuliaty & Priyatna, 2014).

b. Transparansi dan Akuntabilitas Penerapan sistem traceability dalam rantai pasok perikanan merupakan langkah penting menuju tata kelola yang lebih baik. Di Waduk Cirata, Jawa Barat, implementasi sistem pelacakan digital untuk produk ikan air tawar telah meningkatkan kepercayaan konsumen dan membuka akses ke pasar yang lebih luas (Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan, 2023).

c. Kemitraan Pemerintah-Swasta-Masyarakat Kolaborasi antara berbagai pemangku kepentingan sangat penting untuk tata kelola yang efektif. Program Desa Mina Politan yang diinisiasi oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan merupakan contoh kemitraan yang melibatkan pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat dalam pengembangan kawasan minapolitan berbasis perikanan budidaya. Implementasi program ini di Kabupaten Sleman, Yogyakarta, telah berhasil meningkatkan produksi perikanan dan kesejahteraan masyarakat (Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2021).

Kesimpulan dan Rekomendasi

Implementasi prinsip-prinsip ESG dalam sektor perikanan perairan darat di Indonesia menunjukkan potensi yang besar dalam mendorong pembangunan berkelanjutan. Melalui berbagai inisiatif yang telah dibahas, terlihat bahwa pendekatan holistik yang memadukan aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi ekosistem, masyarakat, dan ekonomi.

Untuk mengoptimalkan implementasi ESG dalam pembangunan perikanan perairan darat, beberapa rekomendasi dapat dipertimbangkan:

1. Penguatan Regulasi: Pemerintah perlu memperkuat kerangka regulasi yang mendukung implementasi ESG, termasuk insentif untuk praktik berkelanjutan dan sanksi untuk pelanggaran.

2. Peningkatan Kapasitas: Program peningkatan kapasitas yang berkelanjutan bagi nelayan, pembudidaya, dan pengelola perikanan harus menjadi prioritas untuk memastikan pemahaman dan implementasi prinsip-prinsip ESG yang efektif.

3. Inovasi Teknologi: Mendorong adopsi teknologi ramah lingkungan dan digital dalam praktik perikanan untuk meningkatkan efisiensi dan keberlanjutan.

4. Kolaborasi Multipihak: Memperkuat kemitraan antara pemerintah, sektor swasta, akademisi, dan masyarakat untuk menciptakan solusi yang komprehensif dan berkelanjutan.

5. Monitoring dan Evaluasi: Mengembangkan sistem monitoring dan evaluasi yang robust untuk mengukur dampak implementasi ESG dan melakukan penyesuaian yang diperlukan.

Dengan mengadopsi pendekatan ESG secara menyeluruh, sektor perikanan perairan darat Indonesia memiliki potensi untuk menjadi model pembangunan berkelanjutan yang dapat direplikasi di berbagai wilayah. Hal ini tidak hanya akan menjamin keberlanjutan sumber daya perikanan, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan berkontribusi pada pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan secara lebih luas.